Melanggar, PUPR Pamekasan Janji Cabut IKTR Bangunan di Atas Lahan Reklamasi

(FOTO: KM/ALI WAFA) ILEGAL: Reklamasi di Desa Ambat, Kecamatan Tlanakan diprotes warga karena melanggar aturan.

KABARMADURA.ID| PAMEKASAN-Reklamasi ilegal di Desa Ambat, Kecamatan Tlanakan terus menuai protes dari warga. Sebab, berada di pantai dan sudah memiliki sertifikat hak milik. Dari 13 lahan yang bersertifikat, dua di antaranya sudah direklamasi. Dari dua itu, salah satunya didirikan bangunan di atasnya.

Kepala Bidang (Kabid) Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pamekasan Romi Myxta menyampaikan, dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kecamatan Tlanakan, memang masuk dalam kategori kawasan industri dan pergudangan. Namun reklamasi itu tidak berizin.

Dia membenarkan, reklamasi itu dilakukan di atas lahan bersertifikat. Namun, lahan itu merupakan pantai yang sejatinya tidak boleh bersertifikat. Sebelumnya, pemilik sertifikat mengajukan izin informasi kesesuaian tata ruang (IKTR). Izin itu dibutuhkan, karena sebagai syarat untuk mendirikan bangunan.

Bacaan Lainnya

Dalam pengajuannya, pemilik sertifikat mengajukan IKTR untuk lahan seluas 4.800 meter persegi. Pengajuan tersebut kemudian diterima Dinas PUPR Pamekasan.

“Tujuannya untuk mendirikan industri garam, dalam pengakuannya,” ungkap Romi.

Namun, saat dilakukan survei ke lapangan, pihaknya mengukur, kegiatan reklamasi dilakukan di atas lahan lebih dari 10.000 meter persegi. Karena itu, Dinas PUPR Pamekasan akan mencabut izin IKTR. Sebab, sudah tidak sesuai dengan pengajuannya. IKTR sendiri merupakan pengajuan izin lokasi.

“Setelah kami lakukan survei, rencana kami mau mencabutnya, karena sudah tidak sesuai dengan pengajuan,” terangnya.

Sementara itu, menurut Ketua Forum Aspirasi Rakyat Madura (Fara) Abd. Rahman, reklamasi itu disimpulkan tidak mengantongi izin. Apalagi bukan dilakukan di bibir pantai, melainkan tepat di atas pantai.

Rahman mengaku akan terus mengawal sampai kegiatan reklamasi di Desa Ambat dihentikan. Sebab menurutnya, berdasar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Aturan Dasar Pokok Agraria, pantai tidak boleh disertifikat hak milik.

“Laut adalah hak guna, kalau daratan itu bisa hak milik. Maka itu melabrak Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Terkait Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil,” ucap Rahman.

Sebab, di sana ada mangrove yang harus dilindungi. Karena itu, menurutnya, hal itu merupakan tindakan penyerobotan pantai. Karena itu, pihaknya bersikukuh agar menggugat Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pamekasan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Alasannya, karena tanah yang disertifikatkan itu adalah pantai.

Reporter: Ali Wafa

Redaktur: Wawan A. Husna

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.