oleh

Membuka Ruang Dialog

UU Cipta Kerja masih meninggalkan polemik. Informasi yang beredar di masyarakat masih simpang siur. Belum lagi, ada sebagian oknum yang menyulut api. Aksi-aksi vandalisme mewarnai aksi demonstrasi mahasiswa dan buruh beberapa hari yang lalu. Demontrasi yang bisa dikategorikan besar dan massif terjadi di berbagai daerah. Mahasiswa dari berbagai kampus terpanggil hatinya untuk membela kepentingan rakyat. Gelombang demonstrasi itu benar-benar membuka mata kita bahwa bangsa ini masih memiliki jutaan pemuda yang peduli terhadap negerinya. Walalupun, kabarnya, pemerintah menganggap aksi demonstrasi tersebut ada yang menunggangi.

Memang tidak bisa dipungkiri lagi, ada beberapa fasilitas publik yang dibakar dan dihancurkan oleh oknum demonstran. Kita tidak bisa mengambil kesimpulan bahwa yang melakukan aksi pengrusakan itu adalah kaum mahasiwa ataupun buruh. Butuh bukti yang kuat untuk mencari siapa dalang di balik aksi pengrusakan fasilitas publik tersebut. Saya rasa, mahasiswa dan buruh hanya sekadar ingin menyampaikan aspirasinya ke pada para pejabat negara. Termasuk pemerintah dan DPR. Sayangnya, sebagian pejabat terkait justru tidak berani menemui para mahasiswa. Mereka bersembunyi di balik gedung. Atau bahkan sedang nonton televisi di rumahnya. Hanya sebagian kepala daerah yang legowo menemui demonstran.

Setelah demo besar-besaran meledak di berbagai kota, Presiden pun turun tangan. Presiden akhirnya melakukan klarifikasi bahwa terjadi disinformasi di tengah masyarakat. Kata Pak Jokowi, informasi yang beredar mengenai UU Cipta Kerja itu tidak benar. Menurut beliau, UU Cipta Kerja untuk melakukan reformasi struktural dan mempercepat transformasi ekonomi. Berikut klarifikasi Presiden Jokowi: upah minimum regional tetap ada, upah tetap dihitung berdasarkan hasil dan waktu, hak cuti tetap ada, perusahaan tidak bisa melakukan PHK secara sepihak, jaminan sosial tetap ada, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) tetap ada, tidak benar bahwa UU Cipta Kerja Mendorong komersialisasi pendidikan karena yang diatur pendidikan formal di kawasan ekonomi khusus (KEK), sedangkan perizinan tidak di atur di UU Cipta Kerja apalagi perizinan pendidikan di pondok pesantren. Selanjutnya, Presiden Jokowi juga menyatakan bahwa Bank Tanah diperlukan untuk menjamin kepentingan umum, kepentingan sosial, pembangunan sosialm dan pemerataan ekonomi, dan konsolidasi lahan dan reforma agraria; perizinan  berusaha dan pengawasan tetap pada pemda sesuai dengan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NPSK). Terakhir, beliau menyatakan bahwa kewenangan perizinan non perizinan berusaha tetap ada di pemda; tidak ada perubahan. (Kompas TV)

Begitulah kira-kira poin-poin penting klarifikasi Presiden. Kendatipun demikian, sebagian masyarakat masih belum puas dengan apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi. Karena draf final UU Cipta kerja masih belum bisa diakses oleh semua masyarakat. Bahkan sempat ada draft dengan jumlah halaman yang berbeda di tengah masyarakat. Tak heran jika masyarakat mengenyam itu mentah-mentah. Karena ketika sebelum demo terjadi, legislatif dan eksekutif tidak mempublikasikannya. Wajar saja jika terjadi kesimpangsiuran informasi. Saya rasa demonstran tidak salah. Mereka hanya menyampaikan isi hati. Sebagai bagian dari rakyat Indonesia, para buruh dan mahasiswa diberikan hak oleh konstiusi menyampaikan aspirasi dan kritikannya.

Setelah kondisi mereda, pemerintah mulai mencari siapa yang menunggangi demo penolakan UU Cipta Kerja tersebut. Hasilnya, beberapa aktivisi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) dianggap bertanggungjawab atas terjadinya aksi anarkis sejumlah demonstran. Pemerintah mengganp aktivis-aktivis tersebut sebagai biang keladi, alias aktor intelektual di balik kerusuhan yang terjadi. Selaku penulis, saya masih belum bisa memastikan kebenarannya. Karena jujur saja, dibutuhkan bukti yang valid untuk mengungkap dalangnya. Atau jangan-jangan penangkapan aktivis tersebut sebagai upaya pemerintah untuk mengendorkan aksi unjuk rasa oleh mahasiswa dan buruh. Entahlah, yang jelas siapa pun yang melanggar hukum, maka tindaklah sesuai koridor hukum. Tapi, jangan sekali-kali mempolitisasi keadaan untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu.

Melalui catatan ini, saya hanya ingin mewacanakan agar pemerintah membuka ruang dialog yang melibatkan berbagai komponen masyarakat, seperti buruh, mahasiwa, dosen, tokoh masyarakat, dan sebagainya. Dialog untuk mencari solusi terbaik atas polemik UU Cipta Kerja. Dialog tersebut tentu saja bertujuan untuk meminimalisir terjadinya disinformasi dan tersebarnya berita hoax di tengah masyarakat. Ruang dialog untuk mencegah adanya oknum-oknum yang hendak memecah belah bangsa. Ruang dialog untuk mencegah terjadinya konflik vertikal antara rakyat dan pemerintah. Dengan membuka ruang dialog, diharapkan nantinya ada kesamaan pandangan dan pemahaman antara pemerintah dan rakyat. Apalagi yang akan dibahas mengenai UU Cipta Kerja yang kaitannya dengan masyarakat luas. Sangat disayangkan, dan bahkan bisa dikatakan salah besar, jika UU yang menyangkut hajat hidup orang banyak, ditentukan oleh segelintir orang, tanpa keterlibatan rakyat. Meskipun DPR adalah kepanjagan dari Dewan Perwakilan Rakyat, namun realitanya tidak semua kepentingan rakyat diperjuangkannya.

Sudah tidak bisa dihitung lagi jumlahnya, berapa oknum DPR yang masuk tahanan. Banyak oknum DPR yang menyalahgunakan wewenang dan jabatannya. Lantas, benar kiranya jika masyarakat tidak lagi mempercayai wakilnya tersebut. Sehingga, timbullah parlemen jalanan. Demonstrasi yang terjadi merupakan bentuk kekecewaan. Maka dari itu, ketika situasi semakin buntu, tidak ada titik temu; ketika publik sudah kehilangan kepercayaan, alangkah lebih baiknya pemerintah membuka ruang dialog dengan melibatkan banyak pihak.

Dialog dengan hati dan pikiran yang dingin. Dialog dengan satu tujuan yang sama yaitu memajukan bangsa dan negara. Karena negara ini bukan milik parpol. Negara ini bukan milik investor. Negara ini bukan milik Presiden Jokowi. Negara ini bukan kepunyaan DPR. Negara ini adalah miliki rakyat Indonesia. Presiden adalah penerima mandat dari rakyat untuk mengelola negara. DPR adalah wakil dari rakyat untuk memperjuangkan nasib rakyat. Jadi jangan bertindak seolah-olah menjadi tuan, dan rakyat menjadi babunya. Jadi pemerintah tak boleh bertindak represif kepada rakyat yang hendak menyampaikan aspirasinya melalui demonstrasi. Kalau perlu bukalah ruang selebar-lebarnya untuk masyarkat yang hendak melakukan demonstrasi. Karena rakyat bukan musuh negara. Rakyat hanya ingin aspirasinya diserap. Itu saja. Tidak lebih. Buka  ruang dialog. Buka ruang diskusi. Libatkan rakyat dalam proses perumusan dan pengasahan UU Cipta Kerja. Jangan main petak umpet kayak anak kecil. Mari bersatu padu membangun bangsa dan negara.

Oleh: Muhammad Aufal Fresky (Penulis Buku  “Mahasiswa Leader of Change”)

Komentar

News Feed