oleh

Memotong Mata Rantai Pungli

Suwanto

Pengajar di Pondok Dompet Dhuafa Yogyakarta

 Kasus pungutan liar (pungli) oleh petugas pasar yang didalangi oleh oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) Sumenep beberapa waktu lalu (kabarmadura.id, 29/6) menjadi contoh bahwa pungli masih menjangkiti negeri ini.

Berbicara soal pungli seolah sudah menjadi tradisi yang marak terjadi. Pungli terus menjalar dan terjadi di mana-mana. Ia terlanjur mengerak kuat pada dinding birokrasi negeri ini, mulai dari pelayanan publik level bawah, hingga teras atas. Semua urusan pelayanan publik, seperti birokrasi di tingkat desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, serta tingkat pusat pemerintahan pun kerap dijadikan modus empuk untuk melakukan pungli.

Banyak pejabat yang tak malu-malu lagi memalak uang rakyat, seakan-akan pungli dilegalkan. Bahkan, aparat yang seharusnya menindak pungli malah justru terlibat. Bilik pelayanan publik yang sejatinya dapat menangani administrasi dengan cepat dan hemat, malah menjadi lambat dan bertele-tele. Inilah yang membuat rakyat dirugikan, bukan hanya biaya saja, tetapi juga waktu dan tenaga.

Banyak pejabat tak memahami, bahwa pungli merupakan pelanggaran tak ubahnya dengan korupsi. Tetapi, karena telah terlanjur mentradisi sejak dulu dan diwariskan, pungli pun seolah merupakan sesuatu hal yang wajar dan dilegalkan. Pejabat tanpa malu-malu dan tak sungkan-sungkan melakukannya. Ibarat efek domino, wabah dan  dampaknya pun menyasar ke mana-mana.

Mengingat kompleksnya masalah pungli ini. Hal pokok untuk mengatasinya yaitu pertama integritas dan keteladanan pemimpin. Pemimpin suatu instansi atau lembaga harus bisa menjadi teladan pejabat di bawahnya untuk memberi layanan kepada masyarakat yang ramah, efektif, dan efisien melalui sisten yang baik.

Kedua, pelayanan yang bersih, bebas suap dan pungli harus membudaya di seluruh elemen birokrasi. Setiap entitas pejabat harus punya kesadaran bahwa pungli bukan hanya merupakan kejahatan berkaitan hukum saja, akan tetapi moral masyarakat juga mengikatnya.

Jika negeri ini sudah menetapkan kejahatan korupsi sebagai extra ordinary crime, pungli pun seharusnya disejajarkan. Seperti telah diklarifikasi Benveniste bahwa jenis korupsi termasuk dalam cretionary corruption, yaitu di saat pejabat negara memiliki kebebasan untuk mengutamakan sumber hukum tertentu dengan imbalan tertentu pula. Di mana pungli termasuk di dalamnya.

Ketiga, seluruh masyarakat menjadi social control dalam menutup celah terjadinya pungli. Masyarakat tak segan-segan melaporkan apabila menemukan praktik pungli di lapangan. Terkait sistem pelaporan, seiring kemajuan teknologi, tentu akan semakin mudah. Misalnya, melalui aplikasi pada PC, handphone atau android. Harapannya, pelaporan bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja.

Kontrol dan pengawasan perlu diintensifkan. Jangan biarkan, ruang-ruang birokrasi diisi oleh pejabat penebar virus pungli. Siapapun yang kedapatan dan terbukti melakukan pungli harus ditindak tegas. Di sini supermasi hukum harus dijunjung tinggi. Pemerintah secara kolektif bersama aparat dan rakyat melakukan pengawasan secara ketat tindak kejahatan pungli.

Keempat, alur birokrasi yang berbelit-belit sudah saatnya direformasi dan dibenahi. Birokrasi harus mudah dan cepat serta adanya transparasi yang jelas. Operasi Tangkap Tangan (OTT) tidak akan efektif memberantas pungli, apabila urutan birokrasi tidak diperbaharui. Selama ini, pemberantasan pungli tak pernah sukses lantaran terlalu fokus pada tindakan saja. Belum sampai tahap pencegahan yaitu dengan perbaikan birokrasi.

Lemahnya pengawasan dan ketegasan hukum merupakan celah penyubur keberadaan pungli. Masyarakat selama ini hanya bisa kesal. Namun, tak mampu berbuat apapun karena tak ada ketegasan hukum. Pengaduan masyarakat akan praktik pungli dianggap angin lalu. Karenanya untuk membasmi pungli yang merupakan penghambat terwujudnya pemerintahan yang baik (good goverment), penegakan hukum menjadi hal urgen. setiap kasus pungli yang diadukan mesti ditangani dengan serius, sesuai prosedur yang telah ditetapkan.

Pemerintah dan masyarakat harus bekerjasama untuk memberantasnya. Jika perlu dengan menempel poster di setiap sudut yang memungkinkan kecurangaan ini terjadi dengan tulisan yang mengharuskan masyarakat melapor jika terjadi praktik kecurangan. Laporan tersebut bukan hanya ditumpuk, akan tetapi diproses secepatnya tanpa menunda-nunda.

Semua strategi itu dilakukan supaya pungli dapat diberantas sampai tuntas. Dan dalam mengatasinya tak sebatas pada level penindakan semata. Perlu adanya upaya pencegahan juga yang dilakukan secara bersamaan. Jangan sampai bibit-bibit pungli tumbuh subur.

Untuk mewujudkan itu, pemerintah perlu bersinergi dengan berbagai pihak. Pemerintah, aparat kepolisian, KPK, dan segenap masyarakat patut bahu-membahu serta berkomitmen kuat untuk memerangi pungli. Semuanya turut serta untuk menutup rapat-rapat ruang gerak mafia pungli di birokrasi. Harapannya, yaitu terwujudnya pelayanan yang efektif dan efisien.

 

 

Komentar

News Feed