Memungkasi Perang Melawan Korupsi

  • Bagikan

Oleh: Achmad Suryadi, S. Sos*

 

Sejak reformasi menggelinding, genderang perang melawan korupsi seolah ditabuh lagi. Gemanya seakan terdengar setiap hari. Lalu mencapai puncaknya pada momentum hari antikorupsi sedunia yang diperingati tiap tanggal 9 Desember.  Spanduk dan baleho antikorupsi tersebar di jalan-jalan dan pusat keramaian. Masalah korupsi kemudian menjadi perbincangan hangat dalam berbagai kajian ilmiah, dibicarakan di sidang-sidang kabinet, diseminarkan di gedung mewah dengan pendekatan semua ilmu pengetahuan. Tegasnya, korupsi adalah musuh bersama.

Sialnya, musuh itu seolah makin digdaya. Nyaris tak bisa mati. Seakan-akan kita berperang dengan musuh yang tak pernah terkalahkan. Ditangkapnya Menteri KKP, Edhy Prabowo, dan Menteri Sosial, Jualiari Batubara, oleh KPK beberapa waktu lalu, misalnya, menjadi tanda bahwa korupsi masih merajalela. Fakta tersebut sekaligus semakin menambah daftar panjang pejabat negara yang terlibat dalam tindak pidana korupsi.

Berdasarkan kasus-kasus yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), praktik korupsi dari tahun ke tahun menunjukkan tren peningkatan. Data dari penyidikan kasus korupsi dalam tiga  tahun terakhir (2014-2016) pada 2014 ada 56 kasus korupsi yang disidik KPK. Kemudian naik pada 2015 menjadi 57 kasus, dan pada 2016 naik lagi menjadi 99 kasus. Tingginya angka korupsi di Indonesia membuat Transparancy International (TI) menempatkan Indonesia dalam lima besar negara terkorup di dunia. Disejajarkan dengan Pakistan, Kenya, Cina, Kamerun, Nigeria, India, Rusia dan Bangladesh.

Ironisnya, justru pejabat negaralah yang paling banyak menilep uang rakyat, mulai dari kalangan wakil rakyat, baik DPR maupun DPRD yakni; sebanyak 23 orang. Sedangkan para kepala daerah dari tingkat gubernur hingga walikota atau bupati berjumlah 10 orang. Sementara dari kalangan swasta yang terlibat korupsi berjumlah 28 orang. Di samping itu pejabat ASN tak ketinggalan masuk dalam data rilis KPK. Jabatan yang juga rawan korupsi adalah pejabat eselon I, II, dan III yakni 10 orang. Sedangkan selama kurun waktu tiga tahun jumlah kerugian negara akibat tindak pidana korupsi sebesar 168 triliun. Sungguh angka yang tidak kecil.

Baca juga  Liburan Traveller Dengan Wisata Halal Akhir Tahun

Jadi tidak terlalu berlebihan jika tindak pidana korupsi digolongkan kejahatan luar biasa (extra ordinary crimes). Sebab menimbulkan dampak yang luar biasa baik secara sosial, ekonomi, dan politik. Antara lain; terjadinya pemusatan ekonomi pada elite politik, diskriminasi kebijakan, pembangunan yang tidak merata, ekonomi biaya tinggi dan pertumbuhan ekonomi terhambat. Ekses negatif itu menjadikan rakyat miskin semakin tak terbendung jumlahnya, kekurangan gizi, meningkatnya angka pengangguran, serta lunturnya rasa nasionalisme.

Pertanyaannya kemudian, mengapa tren korupsi terus meningkat dari tahun ke tahun? Bagaimana menekan dan memberantasnya?

Menurut Suhartono W. Pranoto dalam bukunya berjudul ”Bandit Berdasi Korupsi Berjemaah: Merangkai Hasil Kejahatan Pasca-Reformasi” (2008), korupsi yang terjadi di negeri ini bukanlah proses asal jadi. Ia hadir, berkembang dan  berurat akar berdasarkan proses dialektis. Tanpa membaca awal sejarah korupsi, maka pemberantasan korupsi ibarat memotong rumput. Kita hanya berhasil memangkas batangnya, tetapi tidak mencongkel akarnya.

Korupsi, lanjut Suhartono, sebenarnya bermula dari budaya feodal. Budaya feodal (baca: kerajaan) Jawa masih mengikuti konsep Hindu sebagaimana tertuang dalam Kitab Manawa, bahwa rajalah pemilik semua yang ada di langit dan di atas bumi. Karena sebagian besar kerajaan Jawa adalah kerajaan agraris maka pemaknaan atas kepemilikan kekayaan raja adalah tanah. Pemahaman tersebut yang kemudian melahirkan perampasan tanah besar-besaran milik petani. Hal itu dilakukan membayar para birokrat kerajaan. Saat itulah berlaku hubungan hirarkis.

Di mana pejabat rendahan loyal terhadap pejabat tengahan, selanjutnya pejabat tengahan loyal terhadap pejabat atasan yang berpusat pada raja. Bukti loyalitas tersebut berupa pengiriman upati yang sejatinya perampasan terhadap hasil pertanian rakyat. Semakin banyak upati yang dikirim, maka seorang birokrat kerajaan dianggap semakin loyal. Dari sinilah praktek korupsi bermula. Birokrat rendahan tentu saja tidak ingin loyalitasnya hanya berupa loyalitas buta. Maka, ketika mengirimkan upeti, beberapa di antaranya ia simpan untuk menumpuk kekayaannya sendiri. Begitulah berlanjut terus menerus. Budaya birokrasi ini kemudian dilanggengkan oleh kolonialisme Belanda untuk melakukan eksploitasi sumber daya manusia dan alam tanpa berhubungan langsung dengan masyarakat Indonesia.

Baca juga  Tingkatkan Lawan Tanding Skuad Muda

Transformasi dan Reformasi Radikal

Setidaknya perlu transformasi budaya untuk memenangkan perang melawan korupsi. Mula-mula melakukan pemotongan satu generasi melalui pendidikan antikorupsi. Melalui pendidikan yang matang, maka secara tak langsung akan mengubah moral dan perilaku anak bangsa. Sementara di kalangan ASN perlu terus dilakukan penanaman kesadaran antikorupsi. Juga selalu diadakan pengoreksian pendanaan secara berkala untuk mempersempit pengeluaran dana secara cuma-cuma tanpa memberikan bukti secara sah kepada pemerintah pusat.

Berikutnya, tentu saja penerapan tegas hukum pidana pada pelaku korupsi. Dalam teori hukum pidana, sanksi hukum yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan tidak saja dipandang sebagai hukum yang menimbulkan penderitaan secara fisik dan psikis juga pembatasan kebebasan hak-hak keperdataan dan hak politik. Kalau perlu dilakukan pemiskinan. Hal ini penting sebab sebagian besar pelaku korupsi seolah kebal hukum. Ketika ditahan masih mendapatkan perlakuan istimewa. Misalnya, diberikan tempat khusus dalam tahanan yang terdapat fasilitas layaknya hotel. Tidak mendapat penjagaan ketat dan bisa berkomunikasi dengan keluarga. Jauh berbeda perlakuannya dengan maling ayam atau pencopet di jalanan manakala tertangkap. Dengan pengetatan sanksi hukum, tak ada lagi keistimewaan buat pelaku korupsi.

Sedangkan untuk mempercepatnya penurunan tren tindak korupsi perlu ditunjang dengan law enforcement dan reformasi birokrasi radikal. Sehingga membuat orang semakin gentar melakukan korupsi. Misalnya, membuat kebijakan agar KPK membuka kantor cabang di daerah-daerah di seluruh Indonesia. Berikutnya dengan reformasi birokrasi radikal, lembaga pemerintahan akan dikelola oleh orang-orang yang bersih serta memiliki integritas tinggi untuk menegakkan kebenaran dan keadilan.

Terakhir, perlu diberikan reward pada kepala daerah hingga jajaran ASN yang berhasil melakukan pencegahan korupsi. Sebab alangkah tidak adil jika pencegahan korupsi difokuskan pada punishment belaka tanpa diimbangi dengan reward. Reward and punishment harus berjalan beriringan. Sehingga perang melawan korupsi makin menunjukkan kemenangan yang nyata. Bukan sekedar citra belaka. Semoga.

Baca juga  Humas: Hubungan Manis Korporasi dan Publik

 

*) Penulis adalah Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi KPPN Pamekasan

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan