Menangkal Ancaman Deforestasi

  • Whatsapp

Oleh: Muhammad Aufal Fresky*)

Sungguh miris dan kecewa mendengar pernyataan Menteri Lingkungan Hidup Siti Nurbaya dalam pertemuan dengan mahasiswa Indonesia di Glasgow, Skotlandia. Ia membenturkan antara pembangunan dan penghentian deforestasi. Padahal, ia merupakan menteri yang seharusnya berkomitmen menjaga kelestarian hutan. Alih-alih menjalankan komitmennya, ia justru memiliki pandangan yang cukup ‘nyeleneh’. Bahkan, ia kembali merilis pidatonya tersebut di media sosial, Rabu pekan lalu, menyatakan bahwa pembangunan besar-besaran di era Presiden Jokowi tidak boleh berhenti atas nama emisi karbon ataupun atas nama deforestasi. Aneh betul, ia berkicau layaknya Menteri Pekerjaan Umum atau Menteri Perindustrian.

Entah setan apa yang merasuki menteri tersebut, hingga dengan beraninya melontarkan pernyataan semacam itu di muka umum. Padahal, ketika di luar negeri, ia telah membawa nama bangsa ini. Tentu saja, sebagian orang menganggap ungkapan menteri tersebut sebagai pandangan umum Pemerintah Republik Indonesia. Padahal, pada Selasa (2/11/2021), lebih dari 100 pemimpin dunia telah sepakat mengakhiri deforestasi pada tahun 2030. Sebab itu, pernyataan menteri tersebut seolah melawan arus besar. Dalam hal ini, komitmen Indonesia terhadap pelestarian lingkungan akan kembali dipertanyakan.

Deforestasi sendiri artinya penggundulan hutan sehingga lahannya bisa digunakan untuk penggunaan nonhutan; seperti pertanian, perkebunan, permukiman, dan sebagainya. Intinya, deforestasi ini mengubah fungsi hutan dari yang awalnya untuk pelestarian lingkungan menjadi lahan untuk kebutuhan manusia khususnya produksi. Biasanya, hal-hal yang mendorong terjadinya deforestasi yaitu sempitnya lahan penduduk, pemekaran wilayah, pembangunan infrastruktur, pertambangan, dan sebagainya. Tentu, beberapa alasan bisa kita terima, asalkan sesuai dengan kesepakatan warga setempat dan tidak menimbulkan kerusakan ekosistem. Sebab, negara pada dasarnya harus hadir untuk rakyat. Apa pun regulasi dan kebijakan yang dikeluarkan, harus mempertimbangkan kepentingan rakyat. Termasuk dalam hal deforestasi.

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan, dari semua izin pinjam pakai kawasan hutan pada 2004-2014, mayoritas lahan digunakan untuk tambang, seluas 305 ribu hektar. Hanya 17 ribu hektar yang dipakai untuk non-tambang; seperti jalan tol, jalan umum, jaringan telekomunikasi, listrik, dan migas. Kemudian, pada tahun 2014-2020, sekitar 17 ribu hektar dibabat untuk lahan tambang. Hanya sekitar 14 ribu hektar lahan yang digunakan untuk non-tambang.

Data tersebut secara gambang menunjukkan kepada publik, bahwa alasan utama yang mendorong terjadinya deforestasi yaitu untuk lahan pertambangan. Belum lagi catatan dari Forest Watch yang menyebutkan bahwa selama tahun 2000 sampai 2017, Indonesia telah kehilangan hutan alam lebih dari 23 juta hektare atau setara 75 kali Provinsi Yogyakarta. Pada tahun 2019, Indonesia menempati posisi ketiga sebagai negara yang paling banyak kehilangan hutan hujan primer akibat deforestasi, yaitu sebanyak 324 hektar. Sementara itu, tahun ini ada 229 hektar hutan dan lahan yang terbakar.

Harusnya Siti Nurbaya melihat data tersebut sebelum mengeluarkan argumen yang menimbulkan kegaduhan publik. Menurut hemat saya, pembangunan tidak bisa dijadikan dalih untuk terus menggalakkan deforestasi. Jika dilanjutkan, pastinya keseimbangan ekosistem akan terganggu dan berpotensi menimbulkan bencana alam; seperti halnya banjir dan longsor. Selain itu, sudah menjadi pengetahuan umum, bahwa jika hutan gundul, maka satwa dan fauna juga terancam kehidupannya.

Saya tidak sepakat dengan argumen Siti Nurbaya yang menjelaskan bahwa pembangunan tidak akan bisa berjalan tanpa menggunduli hutan. Dia mengklaim, banyak rakyat akan terisolasi bila pembangunan jalan dilarang melewati kawasan hutan. Padahal, apabila proyek jalan melewati kawasan hutan, harusnya jalannya yang dialihkan atau berbelok, bukan hutannya yang digunduli. Apalagi jika pembalakan hutan hanya untuk kepentingan jangka pendek. Tentu sangat merugikan rakyat.

Kelestarian hutan mestinya menjadi prioritas utama pemerintah. Sebab, hal tersebut tidak hanya menyangkut nasib generasi masa kini, tetapi generasi mendatang. Apalagi hutan tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal jutaan spesies tanaman dan hewan. Lebih dari itu, hutan juga berfungsi sebagai pengatur perubahan iklim di berbagai daerah di dunia, sebagai penyedia oksigen, dan sebagai penyimpan cadangan air. Disadari atau tidak, saat ini seluruh warga Indonesia, bahkan dunia, juga merasakan manfaat keberadaan hutan. Lantas, kenapa masih saja ada oknum yang mengatasnamakan pembangunan akan menyediakan karpet merah untuk membabat habis hutan?

Selanjutnya, terkait solusi untuk mengatasi deforestasi, yaitu bisa dengan cara melakukan reboisasi atau kegiatan penanaman kembali hutan yang telah ditebang atau tandus dan melakukan tebang pilih. Selain itu, saya rasa perlu juga edukasi dan sosialisasi dari aktivis atau pemerhati lingkungan kepada warga mengenai pentingnya menjaga dan merawat alam. Terakhir, yang paling penting dari pihak pemerintah agar bersungguh-sungguh dalam melestarikan hutan melalui kebijakan atau aturan yang berpihak kepada rakyat. Sebab hutan adalah pemberian Tuhan yang harus kita lestarikan. Mari bersama-sama menjaganya untuk kepentingan kita di masa kini, dan anak cucu kita di kemudian hari.

*) Penikmat sastra asal Desa Klampar, Pamekasan

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *