oleh

Menanti Peran Satpol PP dalam Penegakan Perda & Perbub

Oleh: Sapto Wahyono, S.H, M.Hum *)

Sesuai dengan arahan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan peningkatan pelayanan masyarakat ini, salah satunya ditopang adanya organisasi perangkat daerah yang mampu memberikan ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Secara definitif Polisi Pamong Praja mengalami beberapa kali pergantian nama namun tugas dan fungsinya sama, dari tahun 1948 melalui Peraturan Pemerintah  Nomor 1 Tahun  1948 didirikanlah  Detasemen Polisi Pamong Praja Keamanan Kapanewon yang pada tanggal 10 Nopember 1948 sampai dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, terbitnya PP ini sebagai bentuk pelaksanaan ketentuan Pasal 256 ayat (7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Satpol PP.

*) Dosen Fakultas Hukum Universitas Madura

 

Bagaimanakah peran Satpol PP dalam penegakan Perda dan Perbup

Secara umum, pengertian peran adalah suatu rangkaian perilaku yang diharapkan dari seseorang berdasarkan posisi sosial, baik secara formal maupun informal. Peran adalah suatu aspek dinamis dari status sosial atau kedudukan. Artinya, ketika seseorang dapat melaksanakan kewajiban dan mendapatkan haknya maka orang tersebut telah menjalankan sebuah peran. Setiap orang tentu memiliki peran masing-masing dalam suatu keadaan.

Menurut Katz dan Kahn, pengertian peran adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang berdasarkan karakter dan kedudukannya. Hal ini di dasari pada fungsi-fungsi yang dilakukan dalam menunjukan kedudukan serta karakter kepribadian setiap manusia yang menjalankannya.[1] Begitu pula dengan Satpol PP tentunya memiliki ketentuan-ketentuan terkait batasan apa saja yang dapat dilakukan dan tidak dapat dilakukan, sehingga dapat bekerja berdasarkan tujuan yang telah ditentukan. Hakekatnya peran dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu.

Dalam kaitan ini peran  Satpol PP Kab. Pamekasan tidak terlepas dari Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, selanjutnya dijabarkan kedalam Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja. Berdasarkan kedua peraturan tersebut maka peran Satpol PP tertuang secara jelas apa yang harus dilakukan dalam rangka menjalankan fungsi Satpol PP sebagaimana amanat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satpol PP.

Sayang, selama ini dinilai masih kurang diperankan dengan baik dan optimal. Dalam bingkai berita masih dalam koridor penertiban yang dinilai hanya mampu berhadapan dengan para pedagang “kecil” belum berani pada pebertiban yang dalam skala besar seperti kawasan arek lancor, bangunan gedung yang tidak berizin, pemasangan reklame yang semrawut, baik izin maupun penempatan, menjamurnya kafe kafe sampai pinggiran kota, yang nampak seolah hanya sebatas sekumpulan anak muda memanfaatkan wifi gratis, apakah tempat usaha itu berizin atau tidak, gak jadi soal dan persoalan lain yang melanggar ketentuan Perda dan Perbup.

Memang dari ketentuan, segalan tindakan Satpol PP harus pada koridor hukum, sebelum melakukan tindakan perlu adanya rekomendasi dari dinas teknis terkait, tapi ketika peristiwa, kejadian didepan dengan mata telanjang dan itu masuk dalam kewenangannya untuk melakukan peran, tapi peran itu tidak dilakukan, inilah awal dari pertanyaan besar kemana Satpol PP ??

Sebenarnya, melalui penormaan terhadap tingkah laku manusia ini hukum menelusuri hampir semua bidang kehidupan manusia. Campur tangan hukum yang semakin meluas kedalam bidang kehidupan masyarakat menyebabkan  masalah  efektifitas penerapan hukum menjadi semakin penting. Oleh karena hukum mempunyai suatu fungsi dalam masyarakat, maka hukum merupakan lembaga yang bekerja didalam masyarakat, didaerah, Satpol PP sebagai garda terdepan dalam menegakkan hukum itu (baca Perda dan Perbup). Dalam pandangan negara hukum, substansinya ada tiga hal yaitu adanya kepastian hukum, pembagian kekuasaan, yang terstruktur dan jaminan asas keadilan atau fair trial.[2]

Dalam pijakan yuridis, Satpol PP dapat berperan dalam pengamanan swakarsa sesuai Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 bahwa Pengemban fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan/atau bentuk-bentuk pengamanan swakarsa. Sekarang dengan terbitnya Undang-undang Nomor  23 Tahun 2014, dalam pasal 12,  menyatakan bahwa urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, diantaranya meliputi ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Hal ini dipertegas lagi dalam Pasal 255 ayat (1) bahwa Satpol PP dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Kemudian dalam Pasal 256 ayat (7) menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai satuan polisi pamong praja diatur dengan peraturan pemerintah. Terbitlah PP NO 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, dalam Pasal 2 mengeaskan bahwa  untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat di setiap provinsi dan kabupaten/kota dibentuk Satpol PP.

 

Tugas, Fungsi dan Wewenang Satpol PP

Satpol PP sebagai perangkat daerah, mempunyai peran yang sangat strategis dalam memperkuat otonomi daerah dan pelayanan publik di daerah. Selain itu, keberadaan Satpol PP dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diharapkan dapat membantu adanya kepastian hukum dan memperlancar proses pembangunan di daerah. Untuk itu dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 ditegaskan bahwa tugas Satpol PP adalah :

  1. menegakkan Perda dan Perkada,
  2. menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman; dan
  3. menyelenggarakan pelindungan masyarakat.

Menyangkut fungsi Satpol PP, dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018, dalam kerangka menjalankan tugas tersebut Satpol PP memiliki fungsi :

  1. penyusunan program penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan pelindungan masyarakat;
  2. pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penyelenggaraan pelindungan masyarakat
  3. pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan pelindungan masyarakat dengan instansi terkait
  4. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan Perda dan Perkada; dan
  5. pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, maka  Satpol PP sesuai Pasal 255 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018, bahwa  Satpol PP mempunyai kewenangan :

  1. melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;
  2. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
  3. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; dan
  4. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.

Wewenang merupakan konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum administrasi Negara, sebab didalam wewenang tersebut mengandung hak dan kewajiban, bahkan di dalam hukum tata negara wewenang dideskripsikan sebagai kekuasaan hukum (rechtskracht). Artinya hanya tindakan yang sah (berdasarkan wewenang) yang mendapat kekuasaan hukum (rechtskracht).

Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang dimaksud wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan, sedangkan Kewenangan Pemerintahan yang selanjutnya disebut Kewenangan adalah kekuasaan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik.

Selanjutnya sesuai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, bahwa kewenangan diperoleh melalui :

  1. Atribusi, yakni pemberian Kewenangan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-Undang
  2. Delegasi, yaitu pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.
  3. Mandat, yaitu pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat

Berangkat dari uraian tersebut, maka Satpol PP dalam melaksanakan kewenangannya sebagai penegak perda dan perkada wajib berdasarkan :

  1. peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar kewenangannya, dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, dan
  2. asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Namun menjalankan kewenangannya, Satpol PP perlu dibatasi wewenang yang dimiliki. Pembatasan ini dilakukan oleh :

  1. masa atau tenggang waktu wewenang, artinya kewenangan Satpol PP dibatasi oleh masa atau tenggang waktu,
  2. wilayah atau daerah berlakunya Wewenang, bahwa Satpol PP dibatasi oleh wilayah administratif keberadaan Satpol PP yang bersangkutan, misalnya Satpol PP Provinsi Jawa Timur, maka wilayah kewenangannya hanya di daerah Jawa Timur,
  3. cakupan bidang atau materi wewenang, hal ini perlu dibatasi agar Satpol PP tidak mencampuradukkan wewenang.

Dalam menjalankan peran tersebut, Satpol PP harus paham dan mengerti akan tugas, fungsi dan wewenang yang dimiliki. Satpol PP dalam mengemban tugas sebagai penegak Perda dan Perkada, harus paham pula akan batasan batasan kewenangan yang diberikan oleh Perda dan Perkada tersebut. Misalnya, batasan dimana ketika Satpol PP turun tangan dalam penertiban bangunan yang tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Satpol PP bisa melakukan peran ketika Satpol PP telah menerima rekomendasi dari dinas terkait yang menpunyai kewenangan dengan IMB. Artinya tidak serta merta Satpol PP bisa turun tangan melakukan penertiban. Namun ketika sudah diketahui bahwa bangunan gedung tersebut tidak memiliki IMB, maka Satpol PP dapaat melakukan penertiban melalui tahapan tahapan dari surat teguran, penghentian sementara kegiatan sampai pada tahap pembongkaran bangunan gedung.

Dalam setiap langkah Satpol PP harus berpedoman pada Perda dan Perkada. Menurut Misdayanti , Perda harus memenuhi batas-batas kewenangan yang telah di tentukan dengan keterikatan dalam hubungannya dengan Pemerintah Pusat yang di wujudkan dalam bentuk pengawasan pencegahan, pengawasan penanggulangan mengenai pengawasan umum[3].  Sedangkan untuk isinya, Perda merupakan seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi[4]

Menghadapi marak kasus-kasus yang menganggu ketentraman dan ketertiban sosial maka perlunya diambil langkah-langkah antisipatif agar perkembangan tidak semakin meluas. Beberapa upaya yang telah dilakukan guna menekan, di antaranya: meningkatkan deteksi dini guna mencegah berkembangnya tindak kriminalitas, sosialisasi mengenai pentingnya Kamtibmas selalu dipelihara oleh masyarakat, sampai dengan pembentukan lembaga pengamanan swakarsa yang dibentuk atas inisiatif dari masyarakat sendiri.

Dengan adanya kewenangan pada Sat Pol PP untuk melaksanakan tugas pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum tidak saja berpijak dari Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002, tetapi juga amanat dari Pasal 12 ayat (1) huruf e, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014. Disamping itu, kegiatan yang dilakukan secara bersama sama antara Satpol PP, kepolisian dan TNI merupakan tindak lanjut dari Pasal 8 ayat (2) PP No 16 Tahun 2018 bahwa dalam melaksanakan  penegakan Perda dan/atau Perkada Satpol PP dapat berkoordinasi  dengan TNI, Polri, dan pengadilan yang berada di  daerah. Disamping melaksanakan penegakan Perda dan Perkada, Satpol PP bertugas sebagai penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yakni upaya dan kegiatan yang diselenggarakan Satpol PP yang memungkinkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat  dapat melakukan  kegiatannya  dalam situasi dan kondisi yang tenteram,  tertib, dan  teratur  sesuai dengan  kewenangannya dalam  rangka penegakan Perda dan Perkada. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat ini meliputi  kegiatan :

  1. deteksi dan cegah dini;
  2. pembinaan dan penyuluhan;
  3. patroli;
  4. pengamanan;
  5. pengawalan;
  6. penertiban; dan
  7. penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.

Pertanyaannya, apakah dengan dibentuknya Sat Pol PP, secara otomatis tugas-tugas penegakan Perda dan Perkada selama ini telah diperankan dengan baik.

Jika melihat ugas Sat Pol PP, jelas bahwa kedudukan Sat Pol PP adalah sebagai lembaga penegak hukum, terlebih apabila Sat Pol PP juga bertindak sebagai Penyidik Pegawai negeri Sipil (PPNS). Pertanyaannya, apakah dengan kedudukan tersebut, khususnya sebagai penegak hukum, Sat Pol PP dapat melaksanakan tugasnya secara professional tanpa terpengaruh oleh tekanan eksekutif.  Disisi lain adanya tuntutan dimana Satpol PP wajib untuk menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia dan norma-norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang dimasyarakat. Apabila memperhatikan bahwa menjunjung tinggi norma hukum merupakan kewajiban utama bagi setiap anggota Pol PP dalam menjalankan tugasnya. Norma hukum yang dimaksud tentunya bermakna luas, termasuk diantaranya norma hukum yang ada di dalam peraturan perundang-undangan yang lain. Karena itu, sejatinya sebagai implementasi dari upaya menjunjung tinggi norma hukum anggota Sat Pol PP juga harus memperhatikan Undang-undang No. 2 Tahun 2002, KUHAP serta undang-undang lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Sat Pol PP.

Peran Satpol PP berikutnya menyangkut kewenangan Satpol PP dapat dilihat pada beberapa tindakan penegakan Perda dan Perkada berikut ini :

  1. Tindakan penertiban non-yustisial, artinya tindakan  yang dilakukan oleh Pol PP dalam rangka menjaga dan/atau memulihkan  ketertiban umum dan ketenteraman  masyarakat terhadap pelanggaran  Perda  dan/atau Perkada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan  dan tidak sampai pada proses peradilan, ini yang dimaksudkan dengan upaya upaya pencegahan, preventif.
  2. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, dimaksudkan sebagai upaya untuk melakukan tindakan hukum terhadap pelanggaran Perda untuk diproses melalui peradilan sesuai dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan. Jika upaya pencegahan, preventif tidak bisa dilakukan maka upaya penindakan dapat dilakukan dengan mengacu pada Perda dan Perkada yang bersangkutan yang dilanggar. Hukumannyapun tidak boleh melebihi dengan batasan yang telah diatur dalam Perda dan Perkada
  3. melakukan tindakan penyelidikan artinya bahwa tindakan Pol PP yang tidak menggunakan upaya paksa dalam  rangka mencari data dan informasi tentang adanya dugaan pelanggaran Perda dan/atau Perkada, antara  lain mencatat, mendokumentasi,  atau merekam kejadian/ keadaan serta meminta  Dalam ini Satpol PP dihadapkan pada kemampuan Sumber daya apartur Satpol PP dalam melakukan penyelidikan agar peristiwa serupa tidak terulang, atau ada efek jera bagi masyarakat yang melakukan pelanggaran
  4. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada. Artinya, tindakan berupa pemberian surat pemberitahuan dan/atau surat teguran/ surat peringatan terhadap  pelanggaran Perda dan/ atau Perkada. Hal ini diberikan kepada pihak pihak yang melanggar Perda atau Perkada dalam rangka memberikan efek jera dan tidak ditiru oleh masyarakat lain atas pelanggaran yang dibuat oleh pelaku. Tindakan administratif ini beragam. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, bahwa Sanksi  administratif  dapat  berupa,  antara  lain,  pencabutan  izin, pembubaran,  pengawasan,  pemberhentian  sementara,  denda administratif, atau daya paksa polisional. Sanksi keperdataan dapat berupa, antara lain, ganti kerugian.

Beranikah Satpol PP bertindak sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya, menuju Madura Hebat, Pamekasan Cantik ????

BAB V

PENUTUP

 

  1. Kesimpulan
    1. Bahwa tugas, fungsi dan kewenangan Satpol PP, tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018, yakni :
  2. Tugas Satpol PP untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat
  3. Fungsi Satpol PP, yaitu :
    1. penyusunan program penegakan Perda dan Perkada,;
    2. pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Perkada,
    3. pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Perkada,
    4. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan Perda dan Perkada; dan
    5. pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  4. Kewenangan Satpol PP, yaitu :
    1. melakukan tindakan penertiban non-yustisial
    2. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum;
    3. melakukan tindakan penyelidikan dan tindakan administratif yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.
  5. Bahwa peran Satpol PP dalam penegakan peraturan daerah (Perda) dan peraturan kepala daerah (Perkada) dapat dilaksanakan dengan tetap mengacu pada penjabaran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018. Satpol PP dalam melaksanakan peran sebagai penegak Perda dan Perkada perlu dibatasi wewenang yang dimiliki. Pembatasan ini dilakukan oleh masa atau tenggang waktu wewenang, wilayah atau daerah berlakunya Wewenang, dan cakupan bidang atau materi wewenang. Pembatasan kewenangan ini diperlukan agar peran Satpol PP tetap pada koridor Perda dan Perkada, tidak melampaui kewenangan instansi lain, terutama aparat Polri.
  6. Saran Saran
  7. Perlu adanya peningkatan kualitas SDM sehingga anggota Satpol PP memahami dengan baik terkait dengan tugas, fungsi dan kewenangan yang dimiliki.
  8. Perlu adanya upaya peningkatan hubungan dan koordinasi yang baik dengan instansi terkait serta perangkat daerah yang lain dalam rangka penegakan Perda dan Perkada, sehingga Satpol PP dalam menjalankan peran nya tetap pada koridor Perda dan Perkada serta dalam ranah kewenangannya.

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA

Alwi, Hasan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, 2005

Kartasapotra Misdayanti, Fungsi pemerintahan daerah dalam pembuatan peraturan daerah, Bumi Aksara,  Jakarta, 1993,

Moempoeni Martojo, Hubungan Antara Hukm dan Negara Sebagai Lembaga Pengendalian Sosial, Alumni, Bandung, 1981,

Mudji Sutrisno, Demokrasi Semudah Ucapankah, Kanisius, Yogyakarta, 2000,

Ni’matul Huda, Otonomi Daerah Filosofi, Sejarah Perkembanganya, dan Problematika, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005,

Sari Nugraha, Problematika Dalam Pengujian dan Pembatalan Perda Oleh Pemerintah Pusat, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 23 No. 1 Tahun 2004,

Sasa Djuarsa Sendjaja, “Memahami Teori Komunikasi: Pendekatan,
Pengertian, Kerangka Analis, dan Perspektif” dalam https://www.dictio.id/t/ bagaimana-penjelasan-perspektif-hukum-covering-laws-dalam-pengembangan-teori-komunikasi/8962

Soerjono Soekanto, Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia, Yayasan Penerbit, Universitas Indonesia, Jakarta, 1976,

Wolfman, Brunetta R, Peran Kaum Wanita. Yogyakarta: Kanisius 1992,

Pengertian Peran: Arti, Konsep, Struktur, dan Jenis Peran, dalam https://www.maxmanroe.com/vid/sosial/pengertian-peran.htm

http://www.redaksimanado.com/2017/03/sejarah-terbentuknya-satpol-pp-satuan.html, diunduh tanggal 22 Desember 2019

https://kbbi.web.id/perspektif

[1] Pengertian Peran: Arti, Konsep, Struktur, dan Jenis Peran, dalam https://www.maxmanroe.com/vid/sosial/pengertian-peran.html

[2] Mudji Sutrisno, Demokrasi Semudah Ucapankah, Kanisius, Yogyakarta, 2000, hal. 58

[3] Kartasapotra Misdayanti, 1993, Jakarta, Fungsi pemerintahan daerah dalam pembuatan peraturan daerah, Bumi Aksara, hlm 28

[4] Ni’matul Huda, 2005, Otonomi Daerah Filosofi, Sejarah Perkembanganya, dan Problematika,Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm 240

Komentar

News Feed