GAGASAN
Bukan cuma persoalan bakal setia kepada Pancasila, UUD 45, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika, kiwari untuk masa depan nanti kita butuh presiden yang tidak sekadar membabar janji-janji politik menebar angin surga, ujung-ujungnya cuma berkuasa demi kepentingan pribadi dan ego golongan semata. Terlebih jika kita sepakat hendak berkemas, bergegas menuju “Indonesia Emas” yang bakal tiba saat 100 tahun usia kemerdekaannya.
Meski sejatinya, wacana yang terbabar berdasar hitung-hitungan bonus demografi (70% penduduk berusia produktif) itu tidak adil bila hanya digadang sebagai potensi yang menguntungkan.
Ia juga mesti disikapi sebagai tantangan yang butuh pengelolaan berdasar kematangan gagasan dan kompleksitas pemikiran, tentang bagaimana sebuah negara besar dengan 17 ribu pulau serta ragam sosial, ekonomi, dan budaya ditata untuk kemaslahatan bersama.
Bagaimana semua potensi dan tantangan diramu sebagai alat pemersatu, bukan malih rupa ancaman atau malah menjelma kuman desintegrasi yang menghancurkan.
Bayang-bayang kegagalan mengurus bonus demografi bakal menjadi nyata, manakala pemimpin kita gagal membekali generasi masa depan dengan kecerdasan yang produktif dan inovatif, gagal membekali mereka dengan karakter antikorupsi yang menuntun relasi sosialnya atas nama perdamaian yang transparan, gagal menciptakan peradaban unggul yang menjamin kesehatan jiwa raga mereka dalam interaksi nir manipulasi dengan alam dan kehidupan.
Di sisi lain gambaran kegagalan dalam mempertahankan keberagaman dan keluasan negara sebagai bingkai persatuan bakal mengemuka, manakala sang pemimpin selalu urung menciptakan keadilan, kesetaraan, dan kesejahteraan bagi seluruh anak bangsa.
Ke depan, demi keutuhan bangsa dan negara, demi kemanfaatan generasi emas bagi seluruh warga, kita butuh presiden antikorupsi, pemimpin yang antimanipulasi.
Bukan hanya presiden yang mau berpihak kepada antikorupsi, tapi pemimpin yang mampu bertindak antikorupsi! Bukan hanya presiden yang berkomitmen antimanipulasi, tapi juga pemimpin yang terbukti berperilaku antimanipulasi!
Bukan hanya presiden yang bersikap anti, tapi pemimpin yang berwatak benci terhadap korupsi! Bukan hanya presiden yang cuma bisa berteriak menolak, tapi pemimpin yang kuasa terang-terangan melawan korupsi!
Demi menjaga marwah bangsa dan negara serta melindungi seluruh warga, di tengah kondisi global yang tidak baik-baik saja, di dalam pusaran krisis ekonomi, pangan, kesehatan, dan perdamaian dunia, kita butuh presiden yang mencintai transparansi. Bukan yang demen selintutan menutup-nutupi laku korupsi, manipulasi, dan nepotisme yang mengkorusi daya tahan dan kemandirian negeri ini di tengah-tengah kancah pergaulan dunia!
TEKNIS
1. Penerbitan Antologi PMK (Puisi Menolak Korupsi) 9; “Mencari Presiden Antikorupsi” bersifat independen, nirlaba berdasar kemandirian yang menjunjung asas kebersamaan.
2. Penerbitan ini merupakan kelanjutan dari program penerbitan antologi puisi oleh Gerakan PMK, mengakomodir puisi karya para penyair Indonesia dengan beragam latar belakang, usia, dan gaya puitika.
3. Puisi merupakan karya asli (bukan saduran, bukan jiplakan) bertema “Mencari Presiden Antikorupsi” atau tafsir atas gagasan tersebut.
4. Untuk menjaga ketepatan tematik dan kualitas puitik agar penerbitan ini layak menjadi buku kumpulan karya sastra, seluruh puisi akan diseleksi oleh Tim Kurator PMK.
5. Biaya penerbitan/percetakan didukung oleh para penyair yang karyanya lolos seleksi.
6. Selain mengirim puisi, penyair yang karyanya lolos seleksi berkewajiban melakukan iuran biaya penerbitan/percetakan minimal Rp. 100.000.
7. Iuran tersebut akan dikembalikan kepada para penyair dalam wujud buku Antologi PMK 9; “Mencari Presiden Antikorupsi” yang jumlahnya sebanding dengan iuran.
8. Seluruh proses penerbitan diinformasikan melalui Grup Facebook PUISI MENOLAK KORUPSI, Grup WA PMK 9, dan Akun Facebook Sosiawan Leak.
9. Naskah puisi maksimal 5 judul (diketik dalam Ms. Word, A4, Times New Roman, spasi 1) disertai biodata 10 baris, alamat, nomor HP, akun email dan medsos serta foto wajah diemail sebagai lampiran ke: sosiawan.leak@yahoo.com
10. Deadline pengiriman puisi 31 Agustus 2023, pengumuman hasil seleksi 15 September 2023.
Satu hati tolak korupsi!
Solo, 20 Juli 2023
Sosiawan Leak,
Koordinator Nasional
Gerakan PMK (Puisi Menolak Korupsi)
