Menelisik Potret Perjuangan PCNU Bangkalan, Mengamankan Masjid dari Sengketa

  • Whatsapp
(FOTO: KM/FA'IN NADOFATUL M.) MEGAH: Salah satu masjid di Bangkalan yang berdiri sejak zaman Syaikhona Cholil.

KABARMADURA.ID – Peran Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Bangkalan dalam memperjuangkan kepentingan umat patut menjadi contoh. Salah satunya, ketika ada kasus sengketa mengenai tanah wakaf yang hendak diambil kembali oleh ahli warisnya, PCNU Bangkalan langsung bergerak agar kasus tersebut tidak mengorbankan umat.

FA’IN NADOFATUL M, BANGKALAN

Ketua Lembaga Wakaf dan Pertanahan LWP NU Bangkalan Wafir mengatakan, saat ini rumah ibadah di Bangkalan rawan digusur karena tanah tempat berdirinya masih belum memiliki sertifikat. Hal ini membuatnya merasa bahwa NU harus bergerak maju memperjuangkan itu.

Wafir menginginkan masyarakat beribadah dengan tenang. Sebab, sebelumnya, ia pernah mendengar bahwa ada warga yang mengeluhkan tidak bisa beribadah di masjid sebab masih sengketa. Ia meminta kader NU mendata tempat ibadah mana saja yang masih belum bersertifikat.

“Jadi tanah yang di atasnya sudah berdiri masjid, musala, madrasah bahkan kuburan, ini ke depannya harus diamankan berupa pensertifikatan tanah wakaf,” katanya, Minggu (10/10/2021).

Sehingga, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bangkalan untuk pengurusan sertifikat tanah wakaf. Dia bercerita, pernah melihat sendiri ada madrasah atau pondok pesantren yang di bongkar, karena status tanahnya masih tidak jelas.

“Kami tidak ingin ada sengketa lagi untuk tempat ibadah dan madrasah. Maka harus ada dukungan juga dari organisasi seperti NU dan semua pihak,” paparnya betapa pentingnya sertifikat tanah wakaf tempat ibadah.

Organisasinya tersebut getol mempermudah pengurusan sertifikat tanah wakaf untuk kepentingan umat Islam. Mulai dari MoU hingga meminta pendataan tempat ibadah mana saja yang belum memiliki sertifikat tanah wakaf di setiap ranting NU di kecamatan. Wafir juga telah berkoordinasi dengan BPN Bangkalan agar pengurusan tersebut bisa dilakukan secara gratis.

“Hanya bayar patoknya saja nanti. Masih banyak yang jelas tempat ibadah yang belum memiliki sertifikat tanah wakaf. Totalnya di Bangkalan ada ribuan. Maka kami sudah minta para takmir dan pengurus untuk tergugah mengurus sertifikat tanahnya,” jelasnya.

Targetnya, tahun 2023 ini harus diselesaikan pengurusannya. Tempat ibadah ini, menurutnya milik umat atau milik bersama. Khususnya aset tempat ibadah dan tempat pendidikan milik NU Bangjalan. “Dalam rangka mengamankan aset umat,” tambahnya.

Redaktur: Muhammad Aufal Fresky

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *