Mengenal Khairul Multazam, Mantan Ketua Panwaslu Pasca Reformasi

(KM/FATHOR RAHMAN) RELIGI: Khairul Multazam berfoto bersama dengan Habib Lutfi bin Yahya

KABARMADURA.ID | Terpilih menjadi anggota panitia pengawas pemilu (panwaslu) kabupaten, saat ini Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), menjadi perhatian tersendiri bagi Khairul Multazam. Ia sudah berpengalaman menghadapi demonstran yang membawa celurit dan senjata api (senpi). Baginya, hal itu sudah biasa, karena sebelum reformasi, belum lahir undang-undang tentang senjata tajam (sajam).

FATHOR RAHMAN, SAMPANG

Dia menjadi anggota lembaga penyelenggara pengawasan pemilu pertama pasca reformasi. Sebab, sebelumnya, sejak 1998 sampai 2002, panwaslu masih melekat ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Bacaan Lainnya

Sehingga, pada tahun 2002 panwaslu tidak lagi melekat di KPU. Namun dilakukan rekrutmen terbuka setiap kabupaten. Namun, saat itu, anggota panwaslu harus merupakan keterwakilan dari lima komponen berbeda. Yakni perwakilan tokoh masyarakat, perwakilan Polri, Kejaksaan, Perguruan Tinggi dan perwakilan dari insan pers.

“Sebelum saya, panwaslu itu melekat di KPU. Baru sejak 2002 berbeda. Tapi kami merupakan perwakilan dari beberapa lembaga. Kebetulan saya diterima sebagai perwakilan tokoh masyarakat, ” ungkapnya.

Dia bercerita, banyak hal mengesankan menjadi anggota panwaslu pasca reformasi. Salah satunya undang-undang kepemiluan tidak sesempurna seperti sekarang. Termasuk tenaga yang masih tahap awal. Sehingga ia mengakui, banyak gejolak yang harus dihadapi penyelenggara.

Bahkan, saat itu belum ada undang-undang larangan membawa sajam, banyak demonstran membawa celurit, parang dan senpi. Termasuk ancaman kekerasan kepada penyelenggara sangat banyak.

“Mulai dari fasilitas kita minim. Sampai administrasi kepemiluan tidak sempurna seperti sekarang. Kalau dulu, dokumen pemilu tidak ada barkot. Yang penting mirip sudah dianggap sama,” ungkapnya.

Khairul Multazam berhasil menjadi Ketua Panwaslu Sampang hingga delapan tahun. Sejak tahun 2002, ia berlanjut sampai tahun 2010. Dalam kiprahnya sebagai pengawas penyelenggaraan pemilu dan pilkada, tergolong sukses.

Dia menjadi Ketua Panwaslu pada Pemilu tahun 2003. Saat itu terpilih Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono dan Wapres Jusuf Kalla. Selanjutnya pada Pilkada Sampang dan berhasil terpilih Bupati Noer Thahja dan Wabup (Alm) KH. Fannan Hasib tahun 2007.

Pada tahun yang sama, dia melanjutkan pada Pemilihan Gubernur Jawa Timur, dan berhasil terpilih Gubernur Soekarwo dan Wagub Saifullah Yusuf. Tidak hanya itu, kiprahnya terakhir dalam kepemiluan pada tahun 2009 sampai tahun 2010.

“Saat itu terakhir pada pelaksana Pileg dan Pilpres tahun 2009. Sejak itu, saya memilih istirahat dari dunia perpolitikan. Karena bagaimanapun, panwaslu berkaitan erat dengan politik, ” katanya.

Saat ini, alumnus UII Jogjakarta ini memilih aktif di Jam’iyyah Ahlith Thariqah Al Mu’tabarah An Nahdliyyah (Jatman). Bahkan ia menjadi kepercayaan Habib Lutfi bin Yahya. Tidak jarang, dia terlibat dalam kegiatan ulama tersohor yang menjadi Ketua Forum Sufi se-Dunia tersebut.

Saat ini, laki-laki yang akrab disapa Khairul itu menjadi pengurus Jatman Pusat dan Jatman Jawa Timur bidang ekonomi. “Penuh kenangan menjadi panwaslu. Saat ini saya hanya bisa memantau perpolitikan di Sampang saja dan tidak pernah terlibat, ” imbuhnya.

Redaktur: Muhammad Aufal Fresky

 

 

 

 

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.