oleh

Mengharap PPPK yang Belum Pasti, Tolak CPNS Guru Dihapus

KABARMADURA.ID – Kebijakan pemerintah pusat untuk menghentikan rekrutmen guru pegawai negeri sipil (PNS) mendapat respon negatif dari Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sumenep dan Pamekasan. Pasalnya, kebijakan tersebut dinilai sama sekali tidak diharapkan oleh para guru.

Selain itu, perubahan status guru menjadi tenaga kontrak dipandang mengganggu jenjang karirnya. Sehingga kebijakan tersebut dinilai diskriminasi terhadap profesi guru dan menjadikan lulusan terbaik SMA tidak minat meneruskan studi di jurusan pendidikan.

“Kami juga menghawatirkan akan terjadi penurunan kualitas pengajar di masa akan datang,” paparKetua PGRI Sumenep Didik Suharto.

Namun jika kebijakan itu tidak bisa ditarik ulang, Didik ingin pemerintah mendorong agar para guru honorer serta lulusan pendidikan guru melamar menjadi guru PPPK. Karena kinerja yang baik sebagai guru PPPK, bisa jadi pertimbangan penting jika melamar menjadi CPNS.

Sebab, untuk menjadi guru PPPK, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, seperti guru honorer K2 yang harus masuk dalam database BKN dan guru honorer non-K2 sekolah negeri maupun swasta harus masuk dalam data pokok pendidikan (dapodik).

“Sertifikat pendidik bukan menjadi syarat utama,” ucapnya.

Sementara itu, Kasubid Formasi dan Pengadaan Aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Pamekasan, Abdul Malik menjelaskan, ada beberapa perbedaan antara PNS dengan PPPK. Salah satunya pemberlakuan tunjangan pensiun yang tidak ada bagi PPPK.

Meski begitu, gaji pokok PPPK lebih besar dari PNS. Jika PNS mendapat gaji pokok sebesar Rp2,4 juta, maka PPPK mendapat gaji pokok sebesar Rp2,9 juta. Ditambah lagi tunjangan istri dan anak bagi kedua formasi tersebut.

Selain itu, PPPK menjalani kontrak perjanjian kerja dengan pemerintah kabupaten (pemkab) setempat. Di Pamekasan, selama satu tahun kerja dan akan dievaluasi setiap akhir tahun untuk perpanjangan kontrak.

Sistem rekrutmennya pun juga berbeda. Rekrutmen PPPK lebih mengedepankan kompetensi dibandingkan PNS. Pasalnya, PPPK diharuskan memiliki pengalaman kerja terlebih dahulu. Jika guru, maka harus terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

Di Kabupaten Pamekasan, terdapat 246 calon PPPK dari berbagai sektor. Di sektor pendidikan ada sebanyak 182 orang. Untuk sektor kesehatan sebanyak 22 orang. 42 orang di sektor pertanian.

Sayangnya, sampai saat ini mereke belum memiliki surat keputusan (SK) pengangkatan, sehingga  belum memiliki nomor induk pegawai (NIP).

“Selama proses NIP itu belum selesai, maka mereka tidak bisa diangkat. Karena NIP itu juga menentukan jumlah gaji,” terangnya. (imd/ali/waw)

JUMLAH GURU PNS

SAMPANG

DISDIK

TK       = 106 guru

SD       = 2.079 guru

SMP    = 595 guru

KEMENAG

MIN              = 3 guru

MTsN           = 46 guru

PNS MAN    = 39 guru

SUMENEP

DISDIK

PNS: 7.000 guru

KEMENAG

PNS: 446 orang guru

RINCIAN

RA                  = 267 guru

MTsN/MTs      = 122 guru

MAN/MAS     = 57 guru

NON-PNS: 19. 340 guru

BANGKALAN

PNS

DINDIK JATIM

SMA: 322 guru

SMK: 222 guru

DISDIK

SMP: 1.246 guru

SD: 2.504 guru

Kebutuhan PPPK SDSMP: 2.541 guru

KEMENAG

MTs dan MA: 240 Guru

Kebutuhan PPPK SMA SMK: 500 guru

NON PNS

HONORER    =1.500 guru

THL                =800 guru

GTT                 = 3.000 guru

MTs dan MA = 2.920 guru

PAMEKASAN

3.624 guru PNS

PAUD = 159 guru

SD       = 3.012 guru

SMP    = 711 guru

 

Komentar

News Feed