oleh

Meninjau Pelaksanaan Kebijakan Desentralisasi

Oleh: Muhammad Aufal Fresky

Sering kali saya mendapatkan informasi dari media massa terkait kasus korupsi yang menjerat pejabat daerah. Tidak sedikit kelapa daerah yang dijebloskan dalam tahanan karena merampok uang negara. Mulai dari bupati hingga gubernur tidak luput dari yang namanya korupsi. Bahkan legislator-legislator daerah pun tidak luput dari kasus korupsi. Kadang saya berpikir apakah korupsi yang begitu massif terjadi di berbagai dareah tersebut diakibatkan oleh sistem yang bernama desentralisasi? Alih-alih menyalahkan mereka dengan membabi buta, kiranya saya perlu berpikir ulang, jangan-jangan sistem desentralisasi justru membuka peluang yang lebar terkait maraknya perampokan uang negara.

Desentralisasi sendiri merupakan produk era reformasi yang menjadi pembuka babak baru dalam penyelenggaraan pemerintah di republik ini.  Inti dari desentraliasi yaitu pelimpahan wewenang  atau pembagian tanggung jawab penanganan fungsi publik oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Salah satu alasan utama diberlakukannya sistem desentralitasi ini yaitu karena pemerintah pusat dianggap gagal dan tidak mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada masyrakat. Hal tersebut dikarenakan dalam sistem sentralisasi pemerintah memberlakukan penyeragaman (uniformitas) perlakuan (treatment) pada setiap daerah. Padahal setiap dareah di Indonesai memiliki kekahasan dan keunikan. Masing-masing daerah tentu saja berbeda dari segi karakteristiknya. Perlu penanganan khusus sesuai dengan kondisi dan situasi daerah dalam mengambil sebuah kebijakan atau dalam menjalankan program tertentu. Oleh sebab itulah, dalam sistem sentralisasi banyak daerah yang kepentingan dan kebutuhan masyarakatnya tidak terakomodasi dengan baik.

Lebih jauh lagi, sebenarnya tujuan dari kebijakan desentralisasi sendiri yaitu untuk mendorong daerah dalam memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Karena pemerintah daerah lebih mengerti dan memahami kondisi daerahnya. Semakin menguatnya peran pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pelayanan kepada warga. Selain itu, jika diulas secara politis, alasan diberlakukannya desentralitasi yaitu untuk stabilitasi politik dalam negeri. Karena setelah reformasi, kondisi Indonesia berpotensi untuk kocar kacir. Ancaman perpecahan benar-benar nyata. Terbukti, beberapa daerah yang kaya akan sumber daya alam mengancam untuk memisahkan diri dari NKRI jika tidak diperbolehkan mengelola dan menikmati kekayaan sumber daya alam di daerahnya. Kebijakan desentralisi menjadi salah satu alat untuk meredam ancaman tersebut sekaligus untuk memelihara keutuhan NKRI dari upaya-upaya separatisme.

Hemat saya, desentralisi ditujutkan untuk memberikan peluang dan akses yang seluas-luasnya kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola daerahnya untuk kepentingan masyarakat. Sekali lagi, untuk kepentingan masyarakat di dalamnya. Nyatanya, fakta di lapangan berbicara lain. Kebijakan desentralitasi dibajak oleh oknum-oknum tidak bertangun jawab. Justru mereka mengeruk kekayaan negara menggunakan aturan dan kebijakan yang didesain sedemikian rupa untuk kepentingan pribadi dan golongannya. Sementara rakyat di bawah tetap sengsara. Pembodohoan publik dilakukan oleh intelektual-intelektual berdasi secara sistematis dan konstruktif. Rakyat awam hanya menerima keadaan tersebut dengan mengelus dada. Sebagian pejabat daerah justru semena-mena dengan kekuasaan. Amanah publik diingkari begitu saja. Angggaran daerah disalahgunakan. Sementara kemajuan dan pembangunan daerah tidak diperhatikannya dengan serius.

Saya pernah membaca tulisan berjudul Satu Dekade Desentraliasi Indonesia, karangan Bhaskara Adiwena. Tulisan tersebut adalah salah satu artikel dalam buku Isu & Igauan: Percik Kisah Bangsa Indonesia, yang diterbitkan oleh Badan Otonom Economica Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Intiinya, Bhaskara mengungkapkan bahwa ada beberapa permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan desentralisasi. Permasalahan pertama, lebih dari setengah kenaikan alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) digunakan untuk membiayai belanja pegawai pemerintah provinsi dan kabupaten/ kota. Implikasinya adalah alokasi dana tidak diarahkan untuk pembangunan yang lebih penting, seperti pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya.

Permasalahan kedua, beberapa daerah tidak sepenuhnya menyerap anggaran yang diberikan. Permasalahan ketiga, efek desentralisasi mendorong pemekaran daerah. Akibat pemekaran ini, beban APBN menjadi semakin bertambah, terutama disebabkan oleh daerah-daerah baru yang belum stabil sehingga masih membutuhkan asupan uang yang banyak dari pemerintah. Kinerja daerah tersebut juga relatif kurang baik karena kualitas SDM yang memang belum cukup memadai. Permasalahan keempat, yaitu besarnya conflict of interest yang terjadi di daerah. Banyaknya kepentingan politik inilah yang menjadi sasaran empuk bagi para pemegang kekuasaan untuk mengeruk keuntungan di daerahnya masing-masing. Hal ini lantas membuat tujuan desentralisasi berubah menjadi alat untuk mendapatkan keuntungan finansial, seperti lobi-lobi politik pemerintah daerah maupun mendapatkan suara dalam pemilihan umum berikutnya.

Tujuan desentralisasi tidak akan tercapai optimal jika mental KKN terus terpelihara. Penguasa-penguasa daerah mestinya bertindak sebnagai pelayan yang murni dan tulus mengbadi kepada publik. Bukan sebaliknya, menjadi penindas, pemeras, dan pengeruk kekayaan warga melalui regulasi, kebijakan dan program yang dimanipulasi. Masyarakat di berbagai daerah membutuhkan penyelenggaraan pemerintahan yang jujur, terbuka, dan transparan.

Selain itu, pemerintah daerah harus memperhatikan keadilan sosial bagi seluruh warga. Bukan hanya memperhatikan kepentingan orang-orang sekitarnya, atau para pemodal yang berinvestasi di daerahnya. Selanjutnya, kontrol dan pengawasan pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah mestinya disesuaikan melalui perbaikan sistem dan aturan yang berkaitan dengan hal itu. Tentu saja agar keduanya tidak saling tumpang tindih. Namun saling berkordinasi untuk kesejahteraan seluruh warga. Selain itu, integritas para pemimpin daerah sangat diperlukan untuk mengatur dan mengelola daearah tersebut dengan baik. Jadi jangan salahkan sistem desentralisasi jika memang belum bisa memberikan dampak positif yang berarti bagi masyarakat. Karena bisa jadi instrumen dan perangkat pelaksananya yang tidak amanah. Mari kita koreksi dan evaluasi diri kita masing-masing demi kemajuan daerah. Terutama bagi mereka yang sedang menerima mandat dari masyarakat.

Penulis merupakan penggiat literasi asal Pamekasan Madura. Kader Penggerak Nahdlatul Ulama, serta pengurus Yayasan dan Ponpes Al-Ikhlas.

Komentar

News Feed