Menjaga Stabilitas Nasional

  • Whatsapp

*Oleh: Muhammad Aufal Fresky

Beberapa hari yang lalu, saya membaca sebuah postingan  teman di beranda facebook. Namanya Andi Prayoga, aktivis Himpunan mahasiswa Islam (HmI); juga sebagai Koordinator Lintas Pemuda dan Mahasiswa Bersatu (LPMB). Isi postingannya cukup menarik perhatian saya, yaitu cerita tentang ditangkapnya dia dan teman-temanya oleh polisi ketika menggelar aksi peringatan Hari Hak Asai Manusia (HAM) se-Dunia di depan patung kuda, Jakarta Pusat. Yang menarik lagi adalah, tulisan di spanduk yang mereka bawa, isinya cukup keras. Ringkasnya, mereka menuntut pemerintah mengusut tuntas pelaku penembakan 6 anggota FPI, mencopot Kapolri dan Kapolda Metro Jaya dari jabatannya, dan memecat secara tidak terhormat oknum kepolisian yang diduga melakukan penembakan. Begitulah, kira-kira isi tuntuntan para demonstran. Tapi, belum lama mereka berorasi, polisi meringkusnya. Padahal, tidak ada aksi anarkisme dalam aksi tersebut. Padahal, berdasarkan keterangan Andi, sudah ada surat pemberitahuan aksi.

Bacaan Lainnya

Namun, ketika polisi meminta surat izin demonstrasi, pihak demonstran tidak bisa memberinya. Para demonstrran pun diciduk dan dibawa ke Polres Jakarta Barat. Setelah berjam-jam diintrogasi, ternyata polisi tidak menemukan kesalalahan dari pihak demonstran. Akhirnya mereka semua dibebaskan. Saya bersyukur, Andi dan kawan-kawannya tidak sempat menginap di jeruji besi. Lagi pula, mereka adalah aset bangsa yang peduli terhadap keadaan bangsa ini. Tak pantas jika diintimidasi dan ditangkap hanya karena tuntuntan yang terkesan“panas” dan “keras”.

Sebagai bagian dari milenial Indonesia, saya justru memiliki penilaian tersendiri atas aksi para demonstran tersebut. Saya rasa, mereka adalah anak-anak muda Indonesia yang memiliki kepekaan yang cukup tinggi dan keberanian dalam bersikap. Jarang ada pemuda yang berani secara terang-terangan menuntut keadilan pemerintah dengan bahasa yang frontal. Apalagi, tuntuntannya itu sangat relevan dengan isu dan kasus yang sedang berkembang di negeri ini. Semisal, isu-isu tentang penegakan HAM di Indonesia yang tak kunjung mengalami kemajuan. Bahkan, yang ada justru semakin mundur. Presiden Jokowi sebatas mengumbar janji. Penegakan HAM di Indonesia masih menjadi pekerjaan rumah Indonesia. Masih banyak kasus-kasus pelanggaran HAM di masa lalu yang belum terungkap dan tidak terselesaikan. Artinya masih jalan di tempat. Padahal, ada beberapa korban yang masih menuntut keadilan. Namun apa daya, sebagian pejabat mungkin sedang sibuk mengurusi segala urusan. Sibuk mengambil uang rakyat misalnya. Tidak semua memang. Hanya sebagian yang “baru” terungkap.

Belum lagi kasus penembakan 6 anggota FPI yang masih menyisakan banyak pertanyaan. Pihak kepolisan dan FPI memberikan keterangan yang berbeda mengenai kronologi kejadian. Sebagian masyarakat kebingungan. Kedua pihak sama-sama mengklaim kebenarannya masing-masing. Ditambah lagi, informasi hoaks yang beredar secara massif di dunia maya. Semakin bingung masyarakat kita. Siapa yang harus kita percayai? Karena kita semua tidak ada di lokasi kejadian. Mungkin sebatas mereka-reka sendiri siapa dalang di balik kejadian ini. Tapi, menafsirkan sendiri sesuatu yang kita sendiri tidak melihat langsung, akan menimbulkan banyak kesalahan. Dampaknya akan muncul kecurigaan yang membabi buta kepada pihak yang kita anggap harus bertanggung jawab dalam aksi penembakan tersebut. Padahal, mungkin saja kita yang salah, karena informasi yang kita dapatkan hanya sebagian.

Baiklah kita kembali lagi pada kasus penembakan anggota FPI. Seperti yang dilansir oleh radarkotanew.com, pada tanggal 11 Desember LPMB menyatakan sikap atas kasus penembakan tersebut melakui konferensi pers. Isinya sebagai berikut: a) mengutuk segala bentuk tindakan kejahatan HAM; b) mendesak Presiden Jokowi untuk mencopot Kapolri Idham Aziz dari jabatannya karena diduga adanya pembiaran terhadap anggotanya yang melakukan penembakan terhadap anggota FPI hingga meninggal dunia; c) Mendesak agar dicopotnya Kapolda Metro Jaya Fadil Imran, karena duduga melakukan pembiaran terhadap anggotanya yang melakukan penembakan secara semena-mena terhadap 6 anggota FPI hingga meninggal dunia; d) tangkap dan pecat oknum kepolisian yang diduga melakukan kekerasan apalagi pembunuhan terhadap masyarakat; e) meminta presiden menungkap pelaka kejahatan HAM berat di masa lalu; f) mengutuk keras aparat kepolisian yang menangkap paksa 6  orang aktivis “Lintas Pemuda dan Mahasiswa Bersatu” ketika sedang menyampaikan pendapat pada peringatan Hari HAM se-Dunia kemarin; g) meminta presiden membentuk Tim Pencari Fakta (TPF) yang independen untuk mengungkap kasus penembakan 6 anggota FP; h) meminta presiden dan petinggi kepolisian  mengucapkan belasungkawa terhadap korban penembakan 6 anggota FPI.

Saya tidak sepenuhnya setuju dengan tuntutan LPMB tersebut. Saya berpikir, itu terkesan menyudutkan pihak kepolisian. Seolah-olah  kepolisian ada di pihak yang salah. Jadi, pandangan kita menjadi terbagi dua: hitam dan putih. Mungkin kita lupa, ada warna abu-abu yang masih samar, dan jarang kita perhatikan. Artinya, ada kemungkinan keduanya sama-sama salah. Atau mungkin, keduanya sama-sama tidak bersalah, karena ada pihak ketiga yang sengaja mengadu domba. Entahlah, kita sedang mencari titik terang.  Karena kita tidak sepenuhnya mengetahui  apa yang sedang terjadi di lapangan ketika itu; kecuali mereka yang terlibat dan para saksi mata. Kita hanya mengetahui dari TV, koran, atau medsos, yang mana informasi yang disajikan oleh media-media tersebut sudah diolah sedemikian rupa. Belum lagi, informasi di medsos yang hoaksnya makin menjadi-jadi.

Sekali lagi, saya tidak ada di pihak kepolisian, maupun di pihak FPI. Saya hanya ingin keadilan dan penegakan HAM benar-benar di tegakkan di negeri ini. Saya hanya ingin bangsa ini damai, aman, tertib, stabil, dan kondusif.              Siapa yang bersalah, maka hukumlah sesuai aturan. Jangan sampai persoalan ini beralarut-larut tanpa ujung. Sebab bangsa ini masih memiliki banyak pekerjaan lainnya yang belum terselesaikan. Belum lagi, kondisi pandemi Covid-19 yang belum jelas kapan berakhirnya. Maka dari itu, saya berharap Jokowi selaku Presiden Republik Indonesia bisa tegas memecahkan persoalan yang sedang mendera.. Kita tidak ingin terpecah belah atau saling memusuhi hanya karena kesimpangsiuran informasi. Maka dari itu, segeralah bentuk TPF yang independen untuk menangani kasus penembakan tersebut. Bagaimanapun juga, persatuan dan kesatuan bangsa ini harus kita jaga. Setiap elemen bangsa bertanggung jawab untuk menjaga stabilitas nasional. Jangan sampai keadaan semakin keruh hanya karena ketidaktegasan pemimpin dalam mengelola negara. Terakhir, saya menghimbau masing-masing pihak untuk menahan diri, dan menciptakan suasana yang lebih kondusif. Jangan sampai ada pihak ketiga yang menunggangi dan mengadu domba kita sesama anak bangsa. Mewujudkan negara yang stabill, rukun, dan tentram  menjadi salah satu prioritas utama kita dalam berbangsa dan bernegara.

 

*Penulis merupakan Pengamat Sosial dan Politik

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *