oleh

Menjamur Tanpa Payung Hukum, Satpol PP Ancam Tertibkan Pom Mini

Kabarmadura.id/PAMEKASAN-Setelah maraknya penjual bahan bakar minyak (BBM) eceran dengan model pompa mini atau disebut juga pertamini di Pamekasan, pemerintah setempat baru mulai menyoroti.

Bakan Kepala Bagian (Kabag) Administrasi dan Perekonomian Sekretariat Kabupaten (Setkab) Pamekasan Sri Puja Astutik dengan tegas mengatakan bahwa keberadaan pertamini di Kabupaten Pamekasan semuanya illegal tanpa mengantongi izin.

“Ilegal semua itu, tidak ada aturan yang mengatur usaha semacam itu,” tukasnya.

Menurutnya, perbuatan menjual kembali BBM dari stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), terlebih menjual BBM bersubsidi, melanggar aturan yang berlaku. Bahkan, pihaknya dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait tidak bisa merekomendasikan pemilik pertamini agar memiliki izin.

Tidak hanya pom mini, Sri menyebutkan, penjual BBM eceran menggunakan botol yang banyak menjual di pinggir jalan pun disebut sebagai usaha yang tidak dilindungi hukum dan tidak ada aturan yang mengatur terkait usaha penjualan BBM selain oleh SPBU.

Diungkapkannya, usaha semacam itu yang memiliki izin operasi hanya pertashop. Pertashop merupakan usaha milik pertamina yang beroperasi di sejumlah daerah yang tidak terjangkau oleh SPBU.

Dia menguraikan, di Kabupaten Pamekasan hanya terdapat tiga lokasi pertashop, yaitu di Kecamatan Pademawu, Galis dan Pegantenan. Sementara pertahop itu sendiri menurutnya telah dilindungi oleh hukum dan legal beroperasi sebagaimana SPBU.

“Kita tiap tahun sudah sering lakukan sosialisasi ke sejumlah SPBU untuk tidak menjual BBM kepada para pengecer,” ujarnya.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pamekasan Kusairi membenarkan pernyataan Sri. Menurutnya, pemerintah sejauh ini tidak mengatur usaha penjualan BBM eceran, baik dengan model botolan ataupun model pom mini.

Karenanya, Kusairi menegaskan bahwa tindakan tersebut tidak dibenarkan oleh hukum. Menyikapi hal itu, Kusairi mengaku dalam waktu dekat pihaknya akan segera mendata setiap pelaku usaha pom mini di Kabupaten Pamekasan.

Selain itu, Kusairi menyebutkan, usaha pom mini selain tidak memiliki payung hukum, penjual kerap menggunakan fasilitas umum seperti jalan dan trotoar. Dengan demikian, pihaknya akan segera menertibkan, agar penjual BBM eceran bisa taat hukum.

“Senin depan ini akan kami data, dan akan kami beri sosialisasi dulu, jika tetap, maka terpaksa akan kami lakukan penertiban,” tegasnya. (ali/waw)

 

Komentar

News Feed