oleh

Menuju Sukses Pilkada Sumenep

Kabarmadura.id/Sumenep-Sumenep tahun ini, menjadi satu-satunya kabupaten di Madura yang akan menggelar pemilihan umum kepala daerah (pilkada). Saat ini, serangkaian tahapan pelaksanaan pilkada sudah mulai dilakukan oleh KPU Sumenep.

Diantara tahapan yang sudah selesai, adalah pembentukan panitia ad hoc pelaksana pilkada yang terdiri dari panitia pemilihan kecamatan (PPK) dan panitia pemilihan pemungutan suara (PPS).

Sejatinya, persiapan tahapan Pilkada Sumenep sempat terhenti seiring dengan penetapan darurat wabah Covid-19 pada pertengahan Maret lalu. Pelaksanaan pilkada akhirnya diputuskan tetap dilanjutkan dengan waktu pada 9 Desember mendatang dan masih dalam status darurat Covid-19 dengan protokol kesehatan sebagaimana diatur dalam traktat new normal.

KPU Sumenep mencatat,saat ini terdapat sebanyak 886.000 calon pemilih yang harus dicocokkan datanya. Dari tahapan bernama pencocokan dan penelitian (coklit)itu, kemudian ditetapkan sebagai daftar pemilih sementara (DPS).

Para calon pemilih tersebut, juga masih akan diverifikasi untuk ditetapkan dalam daftar pemilih tetap (DPT) dengan melibatkan 250 petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP).

Komisoner KPU Sumenep Syaifurrahman menguraikan bahwa progrespencocokan data pemilih hingga 5 Agustus, sudah merampungkan 100 persen di 14 kecamatan. Sementara 13 kecamatan lainnya belum mencapai 100 persen. Kendati demikian, ungkap Syaifurrahman, sisaproses PPDB yang belum selesai tinggal 5 persen saja.

Dia menjelaskan, hasil pencoklitan bukan ditelan mentah-mentah. Akan tetapi, wajib dicoklit ulang. Sebab, dikhawatirkan ada data tertinggal yang dapat membatalkan pada data pemilih. Sehingga, wujud dari pencoklitan yang sudah selesai tidak dapat diragukan lagi.

Dia menjelaskan, target coklit selesai pada 13 Agustus 2020 mendatang. Kata Syaifur, dari data yang sudah dicoklit, didapati nama-nama yang tercantum dalam data administrasi kependudukan. Petugas diminta mencoret nama warga yang tidak ditemukan di daerah terdaftar.

“Dari data yang dicoklit. Saat ini tinggal 40 ribu lebih belum dicoklit. Sisa tersebut masih dilakukan,” ujar Syaifurrahman.

Sejauh ini, PPDP tidak menemui kendala teknis di lapangan, seperti halnya penolakan warga karena terkait dengan protokol kesehatan di masa Covid-19 dan juga tidak adanya penolakan ditampilkannya data pemilih di rumahnya.

“Terkadang PPS dan PPK ikut membantu PPDP ke lapangan ketika ada kesulitan di lapangan,” ujar dia.(imd/bri/waw)

Ujian Kesetiaan pada Kesehatan Diri dan Calon

Wabah Covid-19 yang hingga kini belum dinyatakan selesai,tidak menghentikan tahapan pelaksanaan pilkada di Sumenep yang akan dilaksankan pada 9 Desember mendatang.

Pelaksanaan Pilkada Sumenep, dipastikan akan melibatkan banyak orang. Baik sebagai penyelenggara, peserta maupun pemilih. Setidaknya, pada 9 Desember diperkirakan akan terdapat mobilisasi massa pemilih ke masing-masing tempat pemungutan suara (TPS).

Dalam penghitungan KPU Sumenep, akan terdapat sebanyak 2.450 TPS. Masing-masing TPS maksimal akan digunakan paling banyak 500 calon pemilih. Selain calon pemilih, pada setiap TPS akan terdapat 7 orang sebagai panitia yang tergabung dalam kelompok pemungutan dan penghitungan suara (KPPS).

“Tentunya, setiap calon akan mengirimkan saksi-saksinya. Nah, kami akan benar-benar menerapkan protokol kesehatan yang disarankan Gugus Tugas Penanganan Covid-19,serta keamanan akan diperketat,” ucap Ketua KPU Sumenep A. Warist.

Dalam upaya menjaga keamanan dan kesehatan tersebut, Komisioner Divisi HukumKPU Sumenep Deki Prasetia Utama mengatakan, sudah berkoordinasi dengan Polres Sumenep. Untuk penerapan protokol kesehatan, dirinya sudah menyesuaikan dengan PKPU Nomor tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pilkada SerentakMenggunakan Protokol Covid-19

“Syarat protokol kesehatan akan dilaksanakan di semua tahapan pilkada,” ujar dia.

Berbagai persiapan tidak hanya dilakukan KPU, namun juga sejumlah stakeholder lainnya. Mulai dari mempersiapkan logistik sesuai protokol kesehatan, hingga pengadaan alat penunjang protokol kesehatan Covid-19 di seluruh TPS.

“Semuanya sudah siap, apalagi sudah ada anggaran yang saat ini cair Rp6 miliar untuk pembelian masker, tempat cuci tangan dan alat protokol kesehatan lainnya,” ulas Deki.

Terhadap tahapan selanjutnya, yakni proses pendaftaran dan penetapan calon, pihaknya sudah mempertimbangkan tidak akan mengizinkan adanya mobilisasi massa besar.

“Selama ini, dalam proses pendaftaran dan penetapan calon di pilkada, memang lazim membawa massa pendukung. Cuma karena ini masih dalam masa wabah, kami harus hati-hati,”  pungkas Deki. (imd/bri/waw)

Tanggung Jawab Kesehatan Pelaksana

Pemilu 2019 lalu yang dilakukan secara beruntun, diwarnai dengan kejadian banyaknya penyelenggara yang meninggal dunia. Kejadian tersebut, sempat menjadi perhatian sejumlah pihak. Utamanya, karena pada pelaksanaan pemilu tahun tersebut  kondisi sedang normal tanpa adanya ancaman wabah Covid-19 seperti saat ini.

Pelaksanaan Pilkada 2020 yang akan digelar pada 9 Desember nanti, juga menjadi perhatian sejumlah pihak. Utamanya, karena akan dilangsungkan dalam kondisi tidak normal.

Komisioner KPU Sumenep Deki Prasetia Utama mengatakan, akan menerapkan detail standar protokol kesehatan bagi petugas di setiap TPS,mulai dari mencuci tangan, menggunakan sarung tangan plastik, menjaga jarak, menggunakan masker, dilarang berkerumun, menggunakan hand sanitizer, hindari memegang logam di tempat umum, menyemprotkan desinfektan, dan hindari bersentuhan langsung.

KPU juga mengusulkan penggunaan baju APD atau hazmat di beberapa TPS khusus dengan  lokasi yang sangat rawan. Hal itu, sebagai upaya untuk menghindari membengkaknya anggaran jika semua petugas TPS harus semuanya menggunakan baju hazmat.

“Artinya, tidak semua petugasTPS dilengkapi APD. Tapi, pada intinya, KPU Sumenep siap melaksanakan pemilihan serentak dan wajib akan menerapkan protokol kesehatan,” ujar Deki.

Dalam upaya menjaga kesehatan petugas penyelengara, selain PPK, PPS dan petugas PPDB, KPU juga sudah mengirimkan APD kepada petugasnya yang saat ini sedang bertugas melakukan coklit pemilih.

“Untuk di KPPS nantinya akan diberikan alat pendukung protokol kesehatan setelah terbentuk,” (imd/bri/waw)

 

 

 

Komentar

News Feed