Menyelamatkan Produktivitas di Tengah Wabah

  • Whatsapp
(FOTO: KM/Karikatur)

Kabarmadura.id – Demi menekan terjadinya angka pemutusan hak kerja (PHK) oleh sejumlah perusahaan terhadap para karyawannya akibat wabah Covid-19, pemerintah melalaui Badan Nasional Penanggulanganan Bencana (BNPB) bakal memberi kesempatan pada kelompok muda usia di bawah 45 tahun untuk bekerja dan beraktivitas sesuai profesi sebelum dirumahkan.

Sebagaimana disampaikan Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Letnan Jenderal TNI Doni Monardo dalam rilis persnya, hal itu dilakukan agar masyarakat tidak  hanya terbebas dari Covid-19, tetapi juga terbebas dari ancaman PHK.

“Kelompok ini tentu kita beri ruang untuk bisa beraktivitas lebih banyak lagi, sehingga potensi terkapar karena PHK akan bisa kami kurangi,” ucap Doni dalam jumpa pers melalui siaran langsung di akun instagram Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, Senin (11/5/2020)

Tidak Pengaruhi Kegiatan Masyarakat

BANGKALAN-Untuk menekan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK), pemerintah pusat melalui mengizinkan kelompok muda atau usia produktif dengan usia di bawah 45 tahun dan secara fisik sehat untuk kembali beraktivitas.

Kebijakan tersebut akhirnya ditanggapi oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) Bangkalan Sudiyo. Menurutnya, meski selama ini di Bangkalan banyak masyarakat yang masih mengabaikan diterapkan physhical distancing dan diwajibkan betaktivitas di rumah, ada dan tidaknya kebijakan tersebut tidak akan memengaruhi kegiatan masyarakat di Bangkalan.

“Bukan permasalahan setuju tidak setuju saat ini. Permasalahannya di Bangkalan banyak masyarakat yang masih mengabaikan imbauan physhical distancing. Jadi memang sangat sulit untuk mendisplinkan diri terutama masyarakat di Kota Bangkalan,” katanya, Selasa (12/5/2020).

Lebih lanjut Yoyok menuturkan, jika memang kebijakan tersebut direalisasikan, kemudian dengan keadaan Bangkalan yang jumlah pasiennya semakin meningkat dan tidak adanya kesadaran dari masyarakat Bangkalan untuk menjaga jarak, selama ini kasus Covid-19 yang ditangani belum ada pasien yang meninggal di bawah usia 45 tahun.

(FOTO: KM/FA’IN NADOFATUL M.)
NORMAL: Terlihat aktivitas jual beli di Pasar Ki Lemah Dhuwur Bangkalan

“Kecuali, kalau pasien ini memiliki penyakit bawaan atau komplikasi memang bisa menyebabkan kematian meski umurnya di bawah 45 tahun,” terangnya.

Namun, katanya, kebanyakan pasien yang saat ini berada di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkalan merupakan pasien yang menjadi kategori orang tanpa gejala (OTG). Di mana imunitas OTG tersebut lebih tinggi dan tidak punya penyakit bawaan sebelumnya.

“Rata-rata yang meninggal akibat Covid-19 itu di atas umur 50 tahun. Dan kebanyakan mereka juga meninggal karena ada penyakit lain selain Covid-19,” paparnya.

Merespon adanya kebijakan tersebut, Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron mengatakan, jika memang BPBN memperbolehkan beraktivitas di luar rumah selama umur di bawah 45 tahun, akan dilaksanakan.

“Apa pun kebijakan yang diambil oleh BPBN sudah diperhitungkan. Jadi apa pun kebijakannya akan kami patuhi dan laksanakan,” pungkasnya.

Sebelumnya, akibat Covid-19 yang mengharuskan melakukan aktivitas di rumah, juga berpengaruh besar sektor industri di Bangkalan. Setidaknya sudah ada 96 karyawan yang dirumahkan, 1 orang di-PHK dan 3 karyawan yang kontraknya habis tidak diperpanjang.

Jumlah tersebut merupakan rangkuman dari 8 perusahaan di Kabupaten Bangkalan yang melapor ke Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker).

Rincian karyawan yang telah dirumahkan namu tidak di-PHK, 60 pekerja galangan kapal dari PT Bintang Timur Samudera (BTS), 10 karyawan Tresna Art, 8 karyawan RM Ole Olang, 1 karyawan PT. Murni Berlian Motor dengan 3 karyawan habis kontrak.

Kemudian 3 karyawan Peri Kecil, 7 karyawan Arthaya Batik, 7 karyawan Pesona Batik, dan yang melakukan PHK karyawannya adalah PT. Tirta Fresindo Jaya. (ina/waw)

 

Tetap Terapkan Tatalaksana Kesehatan

SAMPANG-Wacana dari Ketua Gugus Tugas Covid-19 Letjend TNI Doni Monardo dengan memberi peluang pekerja di bawah usia 45 tahun kembali beraktivitas, mendapatkan respon yang positif dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang, dengan catatan tetap mengedapan tatalaksana kesehatan.

Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Sampang H. Slamet Junaidi melalui Pj Sekretari Daerah (Sekda) Sampang Yuliadi Setiawan menerangkan, selain untuk menekan potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) di tengah bencana non alam ini, juga untuk menekan potensi naiknya angka pengangguran.

Terlebih, jika kebijakan itu berlaku secara nasional, maka otomatis pemerintah daerah tetap mendukung langkah pemerintah pusat. Sebab, sebelum kebijakan itu diberlakukan, sudah tentu melalui proses kajian secara matang. Namun pihaknya masih menunggu surat resmi dari pemerintah pusat.

Kata dia, pemerintah daerah siap melaksanakan kebijakan pemberian kesempatan bekerja pada kelompok muda itu, kendati di Sampang tidak ada perusahaan yang berskala besar yang sampai mem-PHK karyawannya, tetapi yang ada hanya merumahkan sementara karyawannya.

“Pada prinsipnya, kami (Pemkab Sampang, red) sangat merespon baik kebijakan pemberian kesempatan kerja bagi pemuda ini, dan kami siap melaksanakan, meskipun karyawan di Sampang tidak terlalu terdambak wabah Covid-19 itu, karena tidak ada perusahaan besar yang sampai mem-PHK karyawannya,” ucap Yuliadi Setiawan saat dikonfirmasi Kabar Madura, Selasa (12/5/2020).

Hal senada juga disampaikan, Kasi Hubungan Perindustrian Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja (Diskumnaker) Kabupaten Sampang Heru Susandra, pihaknya sangat menyetujui kebijakan itu, akan tetapi prosedur pencegahan Covid-19 harus tetap diterapkan, agar menekan penularannya.

Sebab, jika wabah tersebut berlangsung lama, akan semakin banyak berdampak, utamaya produktivitas masyarakat atau adanya perusahaan yang terpaksa mem-PHK karyawannya. Sehingga hanya akan memunculkan persoalan baru di masyarakat, seperti kemiskinan meningkat dan tingkat kriminalitas.

“Kalau dari kami setuju tapi tetap ada tatalaksana kesehatan, semisal di perusahaan harus tersedia antiseptik dan tempat cuci tangan dan dilengkapi alat scanner suhu,” ungkap Heru mewakili kepala Diskumnaker Sampang Suhartini Kaptiati.

Singga saat ini, sambung dia,  jumlah karyawan di Kabupaten Sampang yang terdata sudah dirumahkan ada sekitar 246 orang. Perincian karyawan UD. Suramadu sebanyak 195 orang dirumahkan satu bulan, Hotel Camplong 35 orang, Hotel semilir 8, Resto Hotel Semilir 1 orang dan hotel Bahagia 7 orang, sedangkan untuk karyawan yang di PHK bulum ada laporan.

Sementara itu, Anggota Komisi IV DPRD Sampang Moh. Iqbal Fatoni juga mendukung langkah pemerintah dalam memberikan kesempatan bekerja di tengah wabah Covid-19 khusus bagi pemuda, namun dengan tetap mengedepankan protap kesehatan. Setiap perusahaan wajib menyediakan sarana dan wajib menjalankan SOP pencegahan penanganan wabah Covid-19. Selain itu, pemkab juga harus memantau dan mengawasi realisasi di bawah.

“Yang jelas, selama kebijakan itu untuk kebaikan bersama dan demi kemaslahatan masyarakat, maka kita tentunya tetap mendukung dan mensport pemerintah, asalkan kebijkan itu dijalankan sesuai SOP Covid-19,” singkatnya. (sub/waw)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *