oleh

Merehabilitasi Nama Baik Politik

Oleh:

Mahathir Muhammad Iqbal

Anggota Kaukus Penulis Muda Aliansi Kebangsaan dan Dosen UNIRA Malang

“Salah satu kewajiban politik adalah membuat kebijakan publik ke arah perbaikan kehidupan rakyat. Tetapi, sekarang politik hanya untuk perebutan kekuasaan. Politik hanya untuk rivalitas. Padahal politik itu harus untuk living together”. (Pontjo Sutowo, Ketua Aliansi Kebangsaan).

Sebagaimana yang tersurat dan tersirat, kata “politik” yang berasal dari bahasa Yunani mempunyai makna yang berkaitan dengan serba keteraturan, keindahan dan kesopanan bagi sebuah warga kota. Maka tugas utama polisi, kata yang serumpun dengan politik, adalah menjaga keteraturan dan keindahan kota (polis) sehingga perilaku polisi harus selalu santun (polite). Pada level ketatanegaraan, keteraturan dan kesantunan hidup bersama itu diperjuangkan dan dijaga para politisi.

Begitu mulianya ilmu dan misi politik, sehingga Aristoteles meyebutnya sebagai seni tertinggi untuk mewujudkan kebaikan bersama (common and highest good) bagi sebuah negara. Mengapa politik merupakan ilmu paling mulia dan menempati kedudukan tertinggi? Karena, menurut Aristoteles dalam Nicomachean Ethics, semua cabang ilmu yang lain di bawah kendali dan akan melayani implementasi ilmu politik guna menciptakan kehidupan sosial yang nyaman dan baik.

Politik dalam pengertian yang ideal berusaha memanifestasikan nilai-nilai luhur yang ada dalam masyarakat. Pandangan ini secara logik barngkat dari logika berpikir sederhana dengan dikotomi hitam-putih; benar-salah. Aktivis politik yang berusaha mencapai impian menciptakan tatanan masyarakat yang baik akan menempuh jalan atau cara yang menurut kategorinya baik.

Berangkat dari konsep dasar kemuliaan politik ini, maka muncul berbagai teori mengenai model-model pemerintahan, persyaratan untuk menjadi kepala negara, dan bagaimana mekanismenya.

Sayang, cita-cita ideal politik untuk konteks Indonesia saat ini masih utopis. Bukannya tanpa harapan, tetapi harus jujur diakui bahwa kultur politik Indonesia saat ini persis tercermin dalam lomba panjat pohon pinang yang amat digemari rakyat tiap memperingati hari kemerdekaan 17 Agustus. Disana tak ada pemenang sejati, karena konsep kemenangan hanyalah akibat kejatuhan yang lain dan itupun dengan cara menginjak sesama teman sendiri.

Kebusukan dan kebohongan politik, konflik kepentingan serta lakon korupsi sudah begitu merata sehingga masyarakat tak tahu siapa lagi yang dapat dipercaya. Perilaku politisi kita tak ubahnya seperti Kepiting. Apa yang khas dari Kepiting? Jika anda berhasil menangkap banyak Kepiting lalu ditaruh di dalam panci atau keranjang tak usah khawatir Kepiting akan pergi meski tidak ditutup. Karena Kepiting memiliki sifat politik bumi hangus: mati satu, mati semua; selamat satu, selamat semua. Jika ada Kepiting dalam keranjang yang hendak keluar memisahkan diri, Kepiting lain akan menyeret dan menahannya dari belakang. Kepiting punya rasa solidaritas negatif.

Para aktivis politik yang semula gigih memperjuangkan politik bersih, ketika sudah masuk dalam mesin pemerintahan mudah terjangkit political myopic, yakni penyakit mental yang tidak mampu lagi melihat visi politik jauh ke depan, yang melewati batas usianya. Dengan kata lain political myopic hanya berpikir dan mengejar kepentingan hari ini karena mata hati dan intelektualnya tertutup sehingga tidak mampu melihat kepentingan masa depan bangsa.

Politik kadang picik dan licik. Kita kerap menderita karena ulah politik para elite, pejabat publik, dan politisi mengingkari masa kekuasaan. Mereka tak melakoni politik dengan etika public. Kekuasaan diraih dengan pengabaian hukum, etika, dan nilai-nilai kemanusiaan. Indonesia kentara mengalami defisit keluhuran dalam politik.

Dalam skala yang lebih luas, fenomena ini telah menstimulus masyarakat untuk menggugat demokrasi. Pasalnya, dalam pandangan para penggugat itu, setelah lebih dari satu dekade proses demokratisasi kondisi Indonesia dianggap tak lebih baik. Di sejumlah hal terdapat paradoks antara yang satu dengan yang lain.

Hal ini dapat dipahami mengingat demokrasi itu bukanlah sesuatu yang statis, ia fluktuatif. Sebagai sebuah kontruksi mental, keyakinan terhadap demokrasi sama dengan naik-turunnya level keimanan kita (Huntington, 1991: 17).

Jared Diamond pernah memotret salah satu indikator kegagalan demokrasi di suatu bangsa. Yakni, ketika partai politiknya terjebak dalam orientasi memperoleh kekuasaan politik (seize political power) semata ketimbang memberikan kontribusi bagi pendidikan budaya politik masyarakat. Seiring dengan ini, ketiadaan kesadaran dan sikap kritis parpol dalam menyingkap persoalan sosial mau tak mau telah mengekalkan doxa (ide absolut) parpol pada kekuasaan semata. Terkait ini, Paulo Freire sempat khawatir, bahwa kekuasaan tanpa kesadaran kritis melawan penindasan yang dialami rakyat adalah keterancaman bagi lumpuhnya nilai demokrasi.

Kekelaman itu pula yang terjadi di negara-negara di Amerika Latin (Kolombia, Equador, Venezuela, Argentina). Para politisi sayap kiri (yang berslogan pro-rakyat) mempraktikkan demokrasi yang masih amat superfisial. Di negara-negara tersebut demokrasi yang menonjol adalah demokrasi sloganisme berbasis hitung-hitungan pencitraan yang malah memicu revolusi dan pertumpahan darah.

Apa pun bentuk dan kekurangannya, konsolidasi demokrasi yang sedang kita jalani diharapkan memberi solusi bagi kedangkalan spirit bernegara. Yakni, mengembalikan kepercayaan, solidaritas, kesamaan nasib yang menjauh dari kepribadian bangsa. Ini penting di tengah menguatnya politik mirip gaya diktator Amerika Latin. Para elit kita terkesan seperti hacienderos, memerintah untuk kepentingan dirinya sendiri. Sikap mental ini berpotensi merenggut inisiasi pelembagaan demokrasi yang dijalankan dari pusat sampai daerah.

Oleh karena itu, kita memerlukan etika publik sebagai pendasaran hidup dalam pemartabatan demokrasi. Haryatmoko mengartikan etika public terkait dengan pelayanan public, berurusan dengan integritas publik para pejabat.

Kita perlu menegakkan etika publik demi misi: (1) menangani masalah korupsi; (2) membantu pejabat publik dalam menghadapi dilemma etika dan profesionalitas; (3) mengintegrasikan nilai-nilai etika di dalam pengambilan keputusan; (4) menghadapi logika pasar dalam mengarahkan pelayanan publik. (Haryatmoko, 2011). Seruan itu mengandaikan kita memiliki komitmen dan sadar etika saat turut member control atas kinerja aparat pemerintah dan ulah politisi. Kita memiliki hak untuk andil dalam membenahi kondisi politik berlandaskan kemauan etis. Etika public pantas disemaikan berbarengan dengan penyadaran etika politik sebagai jelmaan dimensi politis manusia dalam legitimasi kekuasaan (Franz Magnis Suseno, 1991).

Kita mungkin jemu dan muak serta pesimistis meladeni sekian kasus korupsi dan konflik kepentingan di tampuk kekuasaan. Agenda berbangsa dan bernegara seolah disesaki dengan praktek kecurangan, perampokan, kelicikan, dan penghinaan.

Etika perlu diumumkan kembali sebagai ajakan merefleksikan nasib Indonesia. Haryatmoko (2003) member refleksi kritis bahwa etika memiliki nilai berdasarkan konsekuensi-konsekuensi system demokrasi untuk menyelesaikan masalahkorupsi, kekerasan, pelanggaran HAM, dan diskriminasi sosial. Politik memerlukan etika sebagai keniscayaan menggerakkan demokrasi di Indonesia. Demokrasi adalah jelmaan etika dalam politik.

 

 

 

 

 

 

 

Komentar

News Feed