Meski Pandemi, Target Retribusi Pariwisata di Sumenep Naik

  • Whatsapp
(FOTO: KM/MOH RAZIN) WISATA: Saat masyarakat berlibur sebelum wabah Covid-19 melanda Sumenep.

KABARMADURA.ID, SUMENEP – Meski tahun 2020 lalu capaian pendapatan asli daerah (PAD) tidak  mencapai target. Namun Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga (Disparbudpora) Sumenep tetap menaikkan target  pendapatan dari retribusi pariwisata.

asli daerah (PAD) sebanyak 15 persen meski tahun 2020 lalu tidak  mencapai target.

Bacaan Lainnya

Kepala Bidang (Kabid) Pariwisata Disparbudpora Sumenep Imam Buchori menyebutkan,  sejak awal tahun 2020  sektor pariwisata yang dikelola pemerintah dilakukan penutupan, sehingga secara tidak langsung berdampak pada retribusi PAD.

“Tahun ini naik 15 persen, memang kondisi masih belum bisa dipastikan. Ketika Sumenep zona hijau maka kami baru diizinkan buka oleh tim satgas Covid-19, jika tidak buka maka pastinya berdampak pada pendapatannya,” katanya, Rabu (20/1/2021).

Target PAD yang tidak tercapai sebelumnya dipatok Rp500. Berhubung aktivitas ditutup maka diturunkan targetnya menjadi Rp300 juta, namun yang masuk hanya sekitar 30 persen saja. Namun untuk kenaikan tetap berpatokan pada jumlah normal yaitu 15 persen dari Rp500 juta.

Kenaikan target tidak menjadi persoalan menurut Imam, sebab yang paling menguras pikiran ketika destinasi wisata tidak beraktivitas, maka yang terdampak adalah masyarakat sekitar. Terutama lumpuhnya sektor ekonomi, hal itu yang lebih urgen dari sekadar PAD.

“Destinasi memang banyak yang buka, tetapi untuk pemerintah masih tetap tutup. Hal itu sebagai contoh kepada pengelola swasta bahwa pandemi ini belum berakhir. Untuk mewanti-wanti kami sudah, tinggal tim satgas terkait tindak lanjutnya,” imbuhnya.

Kendati seperti itu, dia tetap berharap kondisi ini segera normal kembali, sebab jika sudah diperkenan buka, pihaknya optimis, target PAD akan tercapai secara maksimal.

Sementara itu, Sekretaris Komisi IV DPRD Sumenep Siti Hosna mengatakan, soal adanya wisata swasta yang tetap buka tidak ada alternatif, sebab kesadaran masyarakat masih minim, apalagi untuk sektor wisata, seharusnya ada ketegasan.

“Ya sudah lepas kontrol, ya tidak bisa. Coba disanksi tegas tutup misalnya, kan pasti tidak ada kerumunan,” paparnya. (ara/mam)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *