Meski Terdampak Covid-19, Bantuan untuk Guru Tidak Diutamakan

  • Bagikan
KM/IMAM MAHDI  SABAR MENGABDI: Para guru sekolah dituntut sabar karena belum mendapatkan bantuan khusus dampak Covid-19. 

Kabarmadura.id/SUMENEP-Nasib guru SMA/SMK negeri/swasta non ASN di Sumenep belum mendapatkan angin segar sebagai orang yang terdampak wabah Covid-19. Alasan sudah tercover dengan belanja pegawai melalui bantuan operasional sekolah (BOS), menjadi pemutus mata rantai para guru non-ASN sebagai warga terdampak Covid-19.

Sebagaimana disampaikan Kepala Cabang Dinas (Cabdin) Pendidikan Jawa Timur wilayah Sumenep, Syamsul Arifin, mereka tidak mendapatkan alokasi bantuan khusus, karena bisa mendapatkan alokasi dari BOS yang bisa digunakan untuk bantuan khusus Covid-19.

Bagi guru bisa memakai BOS untuk dibelikan pulsa atau paket internet, begitupun para siswa dan siswi. Setiap siswa, ulas Syamsul,  mendapatkan alokasi dana  BOS sebesar Rp1,5 juta per tahun yang akan dijumlahkan dengan banyaknya siswa di masing-masing sekolah.

Dana tersebut bisa digunakan untuk alokasi operasional guru dan siswa selama masa wabah Covid 19.

“Manajemennya nantinya diserahkan pada kepala sekolah untuk mengelola dan mengatur keuangannya,” katanya, Senin (11/5/2020)

Berdasar  data jumlah guru SMA/SMK se-Kabupaten Sumenep, total terdapat 2.105 guru non-ASN dan 492 guru berstatus ASN.

Penggunaan dana BOS, jelas Syamsul, sepenuhnya berada dalam kewenangan kepala sekolah. Belanja pulsa dan internet juga diperbolehkan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 19 Tahun 2020.

Dana tersebut juga bisa digunakan untuk membayar honor guru non-ASN dengan persentase yang tidak lagi dibatasi maksimal 50 persen, tetapi bisa lebih.

Selain untuk pembelian pulsa/paket data bagi pendidik dan peserta didik agar memudahkan pembelajaran dalam jaringan (daring), tegas Syamsul, juga dapat digunakan untuk membeli penunjang keberhasilan di masa Covid-19, seperti sabun cuci tangan, cairan desinfektan, dan masker.

“Karena bantuan khusus Covid-19 bagi guru masih belum ada,” ujarnya.

Baca juga  Program UEP di Kabupaten Sumenep Perlu Perluasan Realiasai

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Sumenep Siti Hosna mengimbau pada semua guru termasuk dinas terkait, agar senantiasa memberikan pencerahan pada para guru di tengah Covid-19. Sebab, guru sangat berharga bagi para murid-murid. Harapannya, semua guru harus diperlakukan mulia termasuk kesejahteraannya.

Inovasi pendidikan harus dilakukan oleh tenaga pendidik dengan memastikan kegiatan belajar-mengajar tetap dapat berjalan efektif meskipun dilakukan di rumah, dan tidak menganggap hal tersebut sebagai kesempatan liburan dan bepergian ke tempat keramaian, sehingga kebijakan ini akan menjadi tidak tepat sasaran.

“Dinas terkait harus memperlakukan guru sebagaimana mestinya, termasuk kesejahteraannya,” pungkasnya.

Hal senada disampaikan Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Sumenep, Carto. Menurutnya, jaring pengaman sosial (JPS) khusus guru pendidik tidak perlu dianggarkan, sebab, sertifikasi serta honor sudah mencukupi.

“Jikalau guru masih mendingan lebih baik diberikan pada orang yang terdampak atau orang yang lebih miskin. Kalau guru itu belakangan,” ujarnya.

Dia menambahkan, meski tidak ada anggaran untuk guru, Disdik Sumenep akan berusaha berjuang agar ada semacam bantuan bagi guru yang sedang terdampak Covid-19

“Misalnya gurunya empay, semuanya akan diperjuangkan mendapatkan bantuan yang bersumber dari APBN,” pungkasnya. (imd/bri/waw)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan