oleh

Meski Terlihat Ada, Tambang Ilegal Tidak Bisa Terdeteksi

Satpol PP Menunggu Ketidakpastian untuk Menindak

 

Kabarmadura.id/SAMPANG-Aktivitas penambangan kategori galian C ilegal di Kabupaten Sampang, tidak bisa terdeteksi keberadaannya. Hal itu mengakibatkan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Sampang enggan bergerak untuk menindaknya. Sebab, selain tidak punya data yang ilegal, juga tidak memiliki data tambang yang sedang mengurus izin atau sudah berizin.

Kepala Bidang (Kabid) Penegakan Perda Satpol PP Sampang Chairijah mengaku tidak bisa menindak tanpa ada data riil keberadaan tambang ilegal dan legal. Pihaknya berdalih masih koordinasi dengan semua tim yang terdiri DLH, perizinan dan instansi terkait lainnya.

“Sampai saat ini, kami belum menerima data dan laporan terkait lokasi-lokasi tambang yang berizin dan tidak. Sehingga kami belum bisa menindak, saat ini masih koordinasi dengan tim,” dalihnya.

Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Prasarana Wilayah dan Tata Ruang Bappelitbangda Sampang Abdul Rachman mengatakan, kewenangan instansinya hanya sebatas memberikan rekomendasi IPR berdasarkan hasil kajian kesesuaian tata ruang. Sejauh ini, baru 16 lokasi tambang yang mendapatkan rekomendasi IPR.

IPR tersebut yang dijadikan sebagai prasyarat oleh pemohon untuk mengurus izin usaha pertambangan (IUP) yang ditangani Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim). IUP kemudian jadi syarat untuk mendapat izin upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan UKL UPL dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sampang.

Izin  UKL UPL itu kemudian dijadikan dasar untuk mengajukan izin operasional ke Pemprov Jatim. Sudah dua lokasi tambang yang memperoleh izin operasional. Yakni salah satu tambang di  Kecamatan Sampang dan satu tambang di Desa Komis Kecamatan Kedungdung.

Sejauh ini, Bappelitbangda hanya mendata penambang yang sudah mengurus rekomendasi itu. Bagi tambang yang belum mengurus izin apa pun, tidak terdeteksi keberadaan dan jumlahnya.

“Lokasi tambang yang memiliki izin operasional masih dua lokasi, sedangkan 16 lokasi lainnya masih dalam proses pengurusan IUP ke pemprov,” ungkap Abdul Racman kepada Kabar Madura, Selasa (9/4).

Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Penataan dan Pengelolaan Dampak Lingkungan Hidup DLH Sampang Zainullah memaparkan, izin lingkungan hanya untuk pengelolaan lingkungan sekitar galian C, seperti penanganan limbah dan antisipasi dampak kerusakan lingkungan melaui penghijauan.

Sejauh ini, yang sudah memiliki izin UKL-UPL baru enam lokasi, tersebar di kecamatan Sampang, Camplong, Jrengik dan Banyuates, sedangkan lokasi lainnya masih dalam proses pengurusan IPR dan IUPnya.

“Penindakannya kami bekerjasama dengan pihak satpol PP dan instansi lainnya. Tapi kami belum punya data riil tambang legal dan ilegal, karena sekarang sebagian besar pelaku usaha tambang dalam proses mengurus izinnya,” tukasnya.

Menanggapi hal itu, anggota Komisi I DPRD Sampang Syamsul Arifin menilai, ada pekerjaan yang perlu diseriusi Pemkab Sampang, yakni proaktif membina dan menyadarkan pelaku tambang untuk mengurus izin. Sebab, selama ini pemkab terkesan membiarkan, tidak memabantu pengusaha tambang yang kesulitan mengurus izin.

Menurutnya, mayoritas penambang itu sangat ingin memiliki izin. Namun banyak tidak mengerti proses dan mekanismenya. Selain itu, yang sudah mengurus izin IUP dan operasional, hingga saat ini belum selesai prosesnya. Namun dia berharap, yang belum berizin segera sadar untuk mengurus.

“Pekerjaan ini yang harus proaktif adalah bagian ESDM, mereka jangan dipersulit dan makan waktu lama. Kalau syaratnya sudah lengkap, segera terbitkan izinnya, kalau belum lengkap, arahkan dan carikan solusinya,” jelasnya.

Berdasarkan informasi dari Bappelitbangda Sampang, terdapat empat izin yang harus dilengkapi calon perusahaan tambang, yakni IPR, IUP, izin UKL-UPL dan izin operasional.

Alur pengurusannya, pemohon mengajukan rekomendasi IPR ke Bappelitbangda Sampang. Setelah itu mengajukan IUP ke Dinas Energi dan Sumber Daya Alam (ESDM) Provinsi Jatim. Setelah IUP turun, mengurus UKL-UPL ke DLH Sampang. Setelah itu, mengajukan izin operasional ke Pemprov Jatim melaui Dinas ESDM.

Permohonan izin dilakukan secara tertulis, dikirim kepada gubernur Jatim melalui Dinas Pelayanan Perizinan Terpadu, dengan melampirkan foto copi KTP pemohon, nomor pokok wajib pajak (NPWP) badan usaha, surat keterangan domisili kegiatan usaha (asli), akta kepemilikan lokasi, profil dan akta pendirian badan usaha, masteplan kegiatan, rencana kerja penambangan yang disertai dengan peta topografi dan titik koordinat dan sebagainya. (sub/waw)

Komentar

News Feed