oleh

Meskipun Berpotensi Kisruh, DPMD Tetap Pakai Regulasi Lama untuk Pilkades  

Kabarmadura.id/Sumenep-Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sumenep M Ramli menjelaskan, sistem penjaringan calon kepala desa tetap mengacu pada regulasi sebelumnya. Ia mengakui, tahapan pelaksanaan pemilihan kepala desa (Pilkades) Serentak tersebut kerap bermasalah.  Sejauh ini tidak ada evaluasi khusus untuk meminimalisir terjadinya persoalan dalam pelaksanaan pilkades.

Secara regulasi, proses penjaringan calon tetap dilakukan dengan sistem skoring dan tetap bisa mencalonkan calon dari luar desa.

“Pokoknya sampai sekarang tidak ada perubahan, tetap menggunakan aturan yang lama,” katanya, Senin (10/8/2020).

Ramli menambahkan, pihaknya tidak bisa mengubah regulasi dengan cepat, apalagi dalam masa jabatan bupati yang sudah mulai habis. Hal itu karena harus melalui proses yang cukup rumit dan panjang.

Misalnya, dalam prosesnya, rencana penyusunan selain butuh pengkajian ulang juga ada banyak pihak yang harus dilibatkan, termasuk DPRD Sumenep. Sehingga pihaknya sampai saat ini tetap melanjutkan aturan lama.

“Kalau saya tidak bisa berandai-andai mas, yang pasti hanya bisa menjalankan amanat regulasi saja,” imbuhnya.

Kendati seperti itu, pihaknya tetap berharap dalam pelaksanaan pilkades serentak tidak terjadi lagi kerusuhan seperti tahun kemarin, artinya dalam dinamika perpolitikan sebaiknya disikapi dengan penuh dewasa.

Pelaksanaan pilkades serentak sejak tahun 2013, terakhir digelar pada tahun 2019 lalu dengan jumlah desa yang melaksanakan sebanyak 226 dari 330 desa yang ada di Sumenep. Tahun ini pelaksanaan Pilkades Serentak ditunda ke tahun 2021, dengan peserta 86 desa yang ada di 27 kecamatan. (ara/pai)

 

Komentar

News Feed