Minim Sosialisasi, Ratusan IKM di Sumenep Belum Urus Legalitas Merek dan Sertifikasi Halal

(FOTO: KM/IMAM MAHDI ) MINIM  SOSIALISASI: Ratusan pelaku industri kecil dan menengah (IKM) di Sumenep belum mengurus legalitas merek dan sertifikasi halal.

KABARMADURA.ID | SUMENEP-Hingga saat ini, banyak pelaku industri kecil dan menengah (IKM) yang belum mengurus legalitas merek dan sertifikasi halal. Padahal,  Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Sumenep memberikan deadline sampai 30 November 2021. 

Kepala Seksi (Kasi) Komoditi Industri Dinas Perindustrian dan perdagangan (Disperindag) Sumenep Achmad Badawie mengakui, saat ini fasilitasi  legalitas merek dan sertifikasi halal jelas tidak mencapai target. 

“Target kita sampai 30 November 2021. Namun, capaian saat ini hanya 67 IKM yang daftar fasilitasi legalitas merek dan sertifikasi halal,” ungkapnya, Senin (29/11/2021).

Bacaan Lainnya

Ia mengutarakan, sebanyak 133 IKM belum mengurus legalitas merek dan sertifikasi halal. Menurutnya, hal itu disebabkan rendahnya kesadaran masyarakat dan sebagian tidak mau repot. “Minimnya peminat, karena para IKM masih belum ada kesadaran dari para pelaku IKM,” ucapnya.

Selain itu, pria yang akrab disapa mamat itu menjelaskan, biaya mengurus legalitas merek secara mandiri sebesar Rp2 juta dan sertifikasi halal Rp3,1 juta. Apabila daftar melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) secara online, biaya yang dikeluarkan sebesar 1,8 juta. Namun, jika pendaftaran difasilitasi Pemkab Sumenep, biayanya hanya Rp600 ribu.

“Berbagai upaya sudah dilakukan termasuk sosialisasi pada masyarakat,” ujarnya. 

Ia melanjutkan, program tersebut berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, yang mulai diterapkan sejak 17 Oktober 2019. Sesuai Undang-Undang Produk Halal Tahun 2014 yang diperbaharui pada tahun 2019, menyatakan bahwa produk yang beredar harus bersertifikat halal. 

Sementara itu, anggota Komisi II DPRD Sumenep Juhari menilai, Disperindag Sumenep tidak serius dalam menjalankan program. Sebab, hingga akhir November 2021 dari target 100 IKM, belum ada yang mengurus. Menurut Juhari, Disperindag kurang gencar dalam melakukan sosialisasi atau pendekatan kepada masyarakat. 

“Lemahnya sosialisasi pasti menyebabkan program tidak maksimal,” tandasnya. 

Capaian Fasilitasi Legalitas Merek dan Sertifikasi Halal 

Target Sertifikasi Halal: 100 IKM

Capaian: 37 IKM 

Target Legalitas Merek: 100 IKM

Capaian: 30 IKM 

Target Legalitas Merek: 200 IKM

Capaian: 67 IKM 

Sumber: Disperindag Sumenep

Reporter: Imam Mahdi 

Redaktur: Muhammad Aufal Fresky

 

Tinggalkan Balasan