oleh

Minimalisir Pungli, Dewan Minta Perketat Pengawasan dan Berikan Sanksi Tegas

Kabarmadura.id/bangkalan-Adanya dugaan pungutan liar (pungli) di pusat pelayanan masyarakat membuat resah warga Bangkalan. Bahkan, sebelumnya sempat ada penangkapan terhadap 9 pegawai pasar yang melakukan pungli. Hal tersebut menjadi atensi bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bangkalan.

Ketua komisi A DPRD Bangkalan Mujibburrahman menekankan agar pihak terkait memperketat pengawasan pelayanan yang menyangkut masyarakat. Khususnya meminta inspektorat untuk mengawasi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berdinas di bidang pelayanan.

“Intinya kita ingin pelayanan di Bangkalan ini khususnya yang menyangkut pelayanan untuk masyarakat diperketat. Hal ini agar tidak ada dugaan-dugaan pungli atau kejadian pungli seperti yang di pasar kemarin,” katanya.

Dirinya menginginkan tidak ada oknum baik dari pegawai kedinasan atau oknum lainnya melakukan permainan pungli ini. Abah Mujib (sapaan akrabnya) mengatakan, jika ada pegawai atau ASN yang terlibat pungli, dirinya meminta agar ada tindakan tegas semisal pemecatan langsung.

“Kemarin kita mendapat aduan dugaan pungli ini, kalau nanti itu terbukti benar, langsung kita hajar (tindakan tegas, red) nanti,” ujarnya.

Sementara itu, dengan adanya pembangunan Mall Pelayanan Publik (MPP) yang akan direalisasikan, Ketua DPRD Bangkalan Mohammad Fahad berharap adanya pungli bisa diminimalisir.

“Dengan MPP ini saya harap pungli di Bangkalan ini tidak ada lagi,” harapnya.

MPP sendiri akan dibangun tahun depan dan dianggarkan sebesar Rp400 juta. Di  mana semua pusat pelayanan yang bersentuhan dengan masyarakat dipusatkan di Bangkalan Plaza. Dengan begitu, menurut Ra Fahad, jika pelayanan ditempatkan di tempat umum, pungli termasuk kebocoran anggaran dapat dihentikan.

“Semuanya ada di satu tempat dan terbuka. Kemungkinan ada oknum yang akan bermain di situ juga tidak ada. Karena bisa jadi dengan MPP ini akan memperkecil ruang gerak oknum yang bermain,” tukasnya. (ina/pai)

Komentar

News Feed