oleh

Minta Fasilitas, Dokapi Pamekasan Malah Diminta Berbadan Hukum

Kabarmadura.id/Pamekasan – Kelompok peternak yang tergabung dalam komunitas domba kambing dan sapi (Dokapi) berharap bisa bersinergi dengan pemerintah dalam hal mensejahterakan para peternak di Kabupaten Pamekasan. Kelompok peternak ini mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat untuk mengadukan terkait keberadaan sapi yang dinilai kurang diperhatikan oleh pemerintah.

Penasehat Dokapi Pamekasan Rise Ikhwan Muttaqin menjelaskan, pihaknya menginginkan para peternak bisa memiliki nasib yang sama sejahteranya dengan kelompok lain. Sejauh ini menurutnya, hal penting yang harus dihindari yaitu penjualan sapi ke luar Pamekasan Madura dalam bentuk sapi. Menurutnya, hal itu akan berdampak buruk terhadap para peternak sapi di Kabupaten Pamekasan, karena harga daging sapi akan terganggu.

Selain itu, menurutnya, keberadaan rumah potong hewan (RPH) Berstandar Nasional Indonesia (SNI) sangat diperlukan. Karenanya, pihaknya berharap pemkab dapat segera menyiapkan fasilitas RPH berstandar SNI agar keterjaminan profesi peternak semakin kuat.

Namun upaya Dokapi untuk bisa bersinergi dengan pemkab oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Pamekasan diminta untuk segera memiliki badan hukum agar segala sesuatunya  kedepan bisa berjalan lancar.

Rise sendiri menjelaskan, hingga saat ini pihaknya memang belum memiliki badan hukum. Namun, sejumlah berkas telah dipersiapkan untuk memiliki badan hukum, bahkan menurutnya, saat ini pihaknya tengah menyiapkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

“Kita saat ini tengah menyiapkan persyaratan badan hukum, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) sedang kami susun,” terangnya.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Pamekasan Bambang Prayogi melalui staffnya Indah Kurnia meminta Dokapi segera memiliki badan hukum agar nantinya ketika ada kegiatan maupun program bisa melibatkan Dokapi bisa lebih mudah, termasuk untuk bisa mendapat bantuan seperti alat ternak.

“Saya harap, Dokapi bisa segera memiliki badan hukum agar kedepannya lancar,” ucapnya.

Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan Achmadi mengatakan, Dokapi hingga saat ini belum memiliki badan hukum, sehingga kesulitan untuk bisa bekerjasama dengan pemkab dan mendapatkan bantuan alat ternak. Namun menurutnya, Dokapi telah bersedia untuk segera mengurus izin dan melengkapi administrasi badan hukum.

“Tapi sudah dikonfirmasi barusan katanya akan segera mengurus badan hukumnya,” tukasnya, (ali/mam).

 

 

 

Komentar

News Feed