oleh

Minta Penerapan Perbup 53/2020 Dilakukan dengan Pendekatan Persuasif

Kabarmadura.id/Sampang-Pasca diundangkannya Peraturan Bupati Sampang Nomor 53 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum bagi Pelanggar Protokol Kesehatan (Prokes), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sampang meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat harus tetap mengedepankan pendekatan persuasif kepada masyarakat.

Pasalnya, perbup disiplin prokes yang merupakan turunan Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) No. 6 Tahun 2020 itu, sejatinya bertujuan untuk meningkatkan disiplin masyarakat terhadap prokes. Maka proses pembinaan, pendampingan dan sosialisasi kepada masyarakat harus terus digalakkan dengan tetap mengedepankan cara-cara yang arif dan bijaksana, bukan langsung disanksi dengan denda sebagaimana sudah diatur dalam perbup tersebut.

Ketua DPRD Sampang Fadol mengatakan, Perbup 53/2020 harus segera diterapkan dengan catatan tetap mengedepankan pendekatan persuasif. Pertama, regulasi itu harus disosialisasikan secara masif kepada masyarakat, sehingga bisa tahu semua dan timbul kesadaran tentang disiplin prokes.

Perbup 53/2020 tersebut, memang sudah mengatur tentang sanksi bagi pelanggar prokes. Khusus perseorangan yang tidak bermasker ketika menjalankan aktivitas di luar rumah, berkerumun dan lain semacamnya, bisa dijatuhi sanksi berupa teguran secara lisan dan tulisan, sanksi sosial, dan sanksi denda administrasi sebesar Rp100 ribu.

“Kami minta Perbup 53/2020 ini segera diterapkan, tetapi harus disosialisasikan secara masif dulu dan Pemkab tidak serta-merta menjatuhi sanksi denda Rp100 ribu. Pemkab harus mengedepankan pendekatan persuasif,” ucap Fadol saat dikonfirmasi Kabar Madura.

Sementara itu,  Kabid Penegakan Peraturan Daerah (Perda) Satpol PP Sampang Agus Alfian mengaku belum bisa menerapkan perbup disiplin prokes itu. Pasalnya, dirinya hingga sekarang belum mengetahui dan mendapatkan perbupnya. Jadi belum tahu, tetapi pihaknya mengklaim tetap menggalakkan himbauan kepada masyarakat agar mematuhi prokes Covid-19.

Menurutnya, sebelum dilaksanakan penindakan, perbup tersebut harus disosialisasikan oleh OPD terkait, dalam hal ini pihak Dinas Kesehatan (Dinkes) setempat. Sementara instansinya sebatas pelaksana di lapangan, melakukan operasi, pemantauan ke tempat-tempat umum dengan melibatkan berbagai unsur, yakni TNI dan Polri serta pihak terkait lainnya.

“Bagaimana kami bisa melaksanakan prokes sesuai perbup dengan memberikan sanksi sesuai ketentuan, kalau perbupnya saja belum tahu dan mendapatkan salinannya, ” dalihnya.

Sebelumnya, pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinkes Sampang Agus Mulyadi sesumbar bakal segera laksanakan penerapan Perbup 53/2020 tentang Disiplin Prokes tersebut. Pihaknya akan melibatkan puskesmas dan faskes serta para tenaga kesehatan di berbagai wilayah guna menggalakkan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya di wilayah Kota Bahari.(sub/pai)

Komentar

News Feed