Minta Rp110 Juta untuk Meloloskan CPNS di Sampang

  • Whatsapp
(FOTO: KM/FATHOR RAHMAN) PERIKSA: Polisi meminta keterangan tiga saksi laporan dugaan penipuan rekrutmen Calon Pegawai Negeri (CPNS) di Kabupaten Sampang.

KABARMADURA.ID | SAMPANG – Dugaan penipuan rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Sampang mulai didalami oleh Polres Sampang. Bahkan sudah memeriksa tiga orang saksi dari dugaan pelaku penipuan yang dilakukan oleh RK (inisial). Sedangkan RK merupakan orang terdekat pejabat teras di daerah yang identik dengan slogan Kota Bahari.

Sementara tiga orang saksi yang diperiksa, Ali Shofa Januar  merupakan pelapor, Slamet Satuli orang tua pelapor dan Ferdi yang merupakan saudara sepupu pelapor. Informasi yang dihimpun Kabar Madura, RK sebagai terlapor meminta uang sebesar Rp110 juta dengan iming-iming meloloskan istri pelapor menjadi PNS. Namun perkataan terlapor bersama temannya, dikira tidak terealisasi dan tidak terbukti.

Slamet Satuli mengaku, dipanggil kepolisian untuk memberikan keterangan mengenai laporan yang dilakukan anaknya. Bahkan juga mengetahui jelas apa yang dilakukan terlapor kepada keluarganya. Sejak pertemuan pertama, sudah mencurigai dan  mengikutinya. Akhirnya pelaku dilaporkan lantaran merugikan.

“Karena pelaku ini mengaku sangat dekat dengan salah satu pejabat tinggi di Sampang. Anak saya melakukan pelunasan uang. Saya menanyakan kepastian kapan menantu saya diangkat sebagai ASN.  Namun wawan panggilan RK mengaku, ada salah salam dari salah satu pejabat teras di Sampang,” ucapnya menceritakan kronologis kejadiannya, Senin (24/10/2021).

Kuasa Hukum pelapor, Achmad Bahri bersama partnernya mengungkapkan terimakasih kepada kepolisian. Sebab kasus itu ditindaklanjuti. Termasuk salah satunya, pemeriksaan terhadap tiga orang saksi. “Saya mengapresiasi kinerja kepolisian. Karena kasus ini perlu ditindaklanjuti. Agar tidak terulang kasus yang sama. Apalagi melibatkan salah satu pejabat teras di Sampang,” tuturnya.

Pihaknya berharap, dalam penanganan kasus polisi tetap profesional. Jika memang terbukti ada keterlibatan pejabat, maka harus ditindak tegas. Bahkan jika tidak terbukti terlibat harus melakukan pembersihan terhadap nama pejabat yang tercatut. “Anehnya, sepertinya ada manipulasi terbitnya Nomor Induk Pegawai (NIP). Ini harus ditelusuri siapa yang menerbitkan. Atau memang inisiatif terlapor inisial RK,” paparnya.

Reporter: Fathor Rahman

Redaktur: Totok ISwanto

 

 

 

 

 

 

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *