oleh

MK, Perubahan Angka dan Masa Depan Bawaslu

Oleh Ach. Taufiqil Aziz

Memasuki sidang PHPU calon Anggota Legislatif di MK pada tanggal 9 Juli 2019, tiba tiba kata kata Joseph Stalin kembali teringat. “Orang orang yang memberikan suara tidak menentukan hasil dari pemilu. Namun orang orang yang menghitung suara itulah yang menentukan hasil pemilu”. Lucu dan menggelikan. Tapi seadainya menajdi ramalan, tampaknya menjadi benar dalam pemilu yang baru saja usai

Muncul cerita lucu di mana mana ketika ada orang yang merasa menang ti TPS, tapi kalah di kecamatan, menang lagi di kabupaten, kalah lagi di penghituangan provinsi, dan akhirnya harus berakhir di MK. Cerita cerita ini tidak hanya terdengar satu atau dua kali. Perubahan angka itu nyata. MK adalah jalan terakhir.

Sebutan bahwa MK adalah mahkamah kalkulator juga sebenarnya tidak tepat dan tendensius. Sebagai suatu bangunan dan mekanisme hukum, maka MK harus kita hormati. Ada slogan yang selalu kita yakini, bahwa meski langit akan runtuh, hukum harus ditegakkan.

Masalahnya banyak orang yang karena mungkin tendensi pribadinya yang juga ikut “membakar” MK. Pasca putusan PHPU Pilpres, muncul tagar di twitter yang sangat mengejutkan. Yakni #rakyatmenolak keputusanMK, atau tagar lain berupa lanjutkan ke Mahkamah Internasional. Tagar tagar ini dugaan saya memang digerakkan oleh Buzzer. Namun alangkah naifnya jika ada sebagian bangsa ini juga ingin membakar MK dengan narasi provokatif yang mengancam kebhinekaan.

Perselisihan hasil pemilu harus dibuktikan. Angka angka yang bergeser juga dapat merubah kursi. Pertarungan yang berat sebenarnya di internal partai. Selisih di internal partai akan juga berdampak pada siapa yang akan terpilih. Tampaknya akan sulit perebutan kursi dengan pertarungan di lain partai. Karena jatah partai diakumulasikan dengan suara lainnya. Akumulasi angka dalam satu partai akan dijumlahkan untuk harga dalam satu kursi.

Dalam PHPU, jika misalanya ada angka angka yang berubah dan suara kursi harus terganti, maka yang akan ditarungkan adalah internal partai sendiri. Dalam beberapa kasus, kasus perebutan partai di internal pertarungannya sangat tipis. Bahkan yang dramatis terdapat beberapa caleg yang hanya menang 1 suara dari caleg partai yang sama. Inilah yang dalam analisa Burhanuddin Muhtadi kerap menajdi alasan pembenar setiap aktor dalam melakukan praktek politik uang. Karena nyaris pertarungannya adalah internal partai dan selisih yang sedikit.

Pada sisi lainnya, dalam perubahan angka dan MK yang adikuasi dalam memutuskan PHPU dan dianggap sebagai jalan terakhir, kita cukup bergembira dengan perang dan kinerja Bawaslu. Setelah menjadi sorotan public dengan aksi demonstrasi apda 21-23 mei lalu, wajah Bawaslu semakin kuat diperhitungkan public saat drama sidang PHPU Pilpres di MK. Dimana dalam banyak pertimbangan hakim MK, diperoleh dari keterangan tertulis dari Bawaslu.

Tentu saja Bawaslu menajadi suatu harapan besar dalam perjalanan demokrasi yang ada di Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, fungsinya bukan lagi hanya sebagai lembaga pengawasan pemilu, tetapi pada sisi lain juga sebagai lembaga peradilan. Sebagai lembaga peradilan, maka yang memiliki pengetahuan yang utuh tentang seluk beluk pemilu adalah Bawaslu. Karena terlibat langsung dalam mengawasi dan menemukan pelanggaran dalam tahapan tahapan pemilu.

Kinerja Bawaslu adalah kerja pengawasan. Tidak hanya sebagai lembaga untuk dirinya sendiri. Tetapi juga melibatkan partisipasi masyarakat dalam mengawasi pemilu. Masyarakat yang sudah mulai memiliki kesadaran dalam pemilu menemukan tempatnya untuk disalurkan di Bawaslu.

Atas baik dan meningkatnya kinerja dan kualitas dari Bawaslu, maka tidak mengherankan bila muncul gagasan agar seluruh masalah pemilu diselesaikan di Bawaslu saja. Tak perlu ke MK. Karena kian lama, keberadaan lembaga yang mengawasi jalannya pemilu ini semakin baik saja.

Hanya saja, informasi utuh tentang Bawaslu yang belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat. Dalam beberapa kesempatan, orang orang masih sulit membedakan antara Bawaslu dan KPU. Walaupun sama sebagai penyelenggara pemilu, namun fungsi dan kewenangannya berbeda.

Tentu memang butuh waktu untuk mengerti. Tidak hanya tentang Bawaslu, tetapi juga tentang kesadaran bahwa sekalut kalutnya masalah dan kepentingan, masih ada kepentingan bahwa kita adalah bangsa yang sama. Pasca keputusan MK, tak perlu lagi bertikai.

 

Penulis merupakan alumni Institut Ilmu Keislaman Annuqayah.

Komentar

News Feed