oleh

MKKS Curiga Ada Kejanggalan di Balik Tidak Cairnya BPOPP SMK Swasta

Kabarmadura.id/BANGKALAN-Tidak kunjung cairnya Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP), dicurigai karena ada upaya menganaktirikan sekolah swasta di Bangkalan. Sebab, BPOPP untuk sekolah negeri sudah cair.

Kecurigaan yang timbul dari Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMK Swasta Bangkalan itu, lantaran tidak ada alasan yang jelas mengenai tidak kunjung cairnya BPOPP. Selain itu, realisasi anggaran untuk sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan (SMA/SMK) swasta itu juga dibatasi.

Ketua MKKS SMK Swasta Bangkalan, Muhdori Arrahman mengatakan, BPOPP SMA/SMK negeri sudah dicairkan terlebih dahulu. Sehingga, pihaknya bersama kepala sekolah SMA/SMK swasta di Bangkalan mengadu pada Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur (Jatim).

Di Komisi E DPRD Jatim, mereka menemui Mathur Husyairi, anggota DPRD Jatim yang berangkat dari daerah pemilihan Madura.

“Ini kenapa kok sekolah kami yang swasta tidak cair, padahal sekolah negeri sudah cair. Saya sudah tanya langsung ke SMA negeri,” katanya, Selasa (15/9/2020).

Lelaki yang menjabat kepala SMK Al-Hikam ini juga mempertanyakan apakah tidak ada pengawalan dari legislatif perwakilan Madura, khususnya Bangkalan, mengenai tidak jelasnya pencairan BPOPP. Terlebih, tidak kunjung cairnya BPOPP untuk SMA/SMK swasta ini banyak kepala sekolah yang merasa dianaktirikan oleh Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Timur.

“Bantuan dari Disdik Jatim ini menjadi masalah klasik karena untuk sekolah swasta mendapatkan bantuan paling sedikit. Saya harap ada pengawalan dan perjuangan dari legislatif setelah ini dan minta tolong permasalahannya ini diperjelas kenapa seperti itu,” ujarnya.

Selain itu, Muhdori mengungkapkan, pembangunan fisik yang ada di sekolah swasta harus ada persyaratan siswa minimal 100 anak. Jika seperti ini, katanya, sekolah swasta yang kecil atau tidak maju, secara otomatis akan semakin sedikit dan berkurang. Sedangkan, sekolah swasta maju bisa semakin besar.

“Saya berharap persyaratan itu direvisi dan kalau bisa jangan ada aturan seperti itu untuk mendapatkan bantuan pembangunan fisik sekolah agar tidak terjadi kesenjangan antara sekolah,” pintanya.

Sementara itu, Anggota Komisi E DPRD Jatim Mathur Husyairi mengungkapkan, masalah terkait infrastruktur itu menjadi perhatiannya, seperti adanya ruang kelas yang memprihatinkan. Mengenai syarat itu, dia akan mempertanyakan apa regulasi yang membatasi lembaga swasta untuk mengembangkan gedung sekolah.

“Yang saya tahu tidak ada persyaratan siswanya harus 100 anak untuk mendapatkan bantuan. Jadi ini tidak berkeadilan sama sekali, nanti saya carikan informasi dan solusinya seperti apa,” jelasnya.

Politisi dari Partai Bulan Bintang (PBB) ini menuturkan, dia akan menyelidiki apakah persyaratan itu hanya untuk menganaktirikan sekolah swasta atau ada permainan. Sebab, katanya, jangan sampai ada sekolah yang menumpang terus karena tidak punya ruang kelas belajar (RKB).

“Jadi teman-teman lembaga sekolah swasta harus mendapatkan bantuan RKB itu baik tanpa batas minimal siswa,” tandasnya. (ina/waw)

Komentar

News Feed