Moralitas Hukum dalam Kebijakan Publik

  • Whatsapp

Presensi                 : Abdul Malik Kurniawan

Seperti kita ketahui bahwasannya nilai manusia terletak pada kepribadiannya, bukan pada pangkat, jabatan, gelar, materi dan tampilan fisik. Sejatinya hakikat manusia adalah makhluk moral. Setiap anak manusia dilahirkan dalam keadaan non sosial dan non personal. Menurut pandangan humanisme manusia memiliki kemampuan untuk mengarahkan dirinya ke tujuan yang positif dan rasional. Manusia dapat mengarahkan, mengatur dan mengontrol dirinya. Dan point pentingnya ialah nilai moral sebagai sumber budaya dan kebudayaan.

Manusia adalah makhluk sosial yang kehidupannya sangatlah beragam mulai dari hal pemikiran, kebiasaan, budaya, serta agama. Manusia juga dikategorikan sebagai makhluk beradab dan berakal. Manusia juga tidak akan bisa hidup sebagai seorang individual melainkan manusia harus hidup berkelompok, manusia butuh bantuan orang lain untuk melakukan sesuatu bahkan mendapatkan sesuatu yang manusia butuhkan dan ingin mencapai sebuah tujuan yang ingin dicapai oleh setiap orang.

Manusia hidup berkelompok secara skala besar atau biasa kita sebut sebagai masyarakat. Didalam kehidupan masyarakat ini individu akan bersosialisasi dengan individu yang lain untuk melakukan sebuah komunikasi dan membangun koneksi. Hal seperti ini tidak lain ingin mendapatkan sebuah ketentraman dalam berkehidupan di masyarakat.

Sedangkan pengertian hukum amatlah beragam. Lazimnya hukum dimengerti sebagai sekumpulan peraturan. Peraturan itu ada yang mengartikan sebagai perintah pihak yang berkuasa. Hukum adalah peraturan yang ditetapkan oleh Negara. Pendapat lain mengemukakan, hukum sebagai peraturan atau norma-norma tidak selalu berarti bersifat resmi, seperti kebiasaan atau pola-pola perilaku yang aktual. Pemahaman lain tentang hukum adalah bahwa hukum tidak hanya seperangkat kaidah atau norma hukum, melainkan mencakup pula struktur atau kelembagaan dan proses, sebagaimana di dalam buku ini juga yang berjudul Hukum dan kebijakan publik terdapat beberapa definisi mengenai hukum dari beberapa pakar yakni seperti yang dikatakan oleh Immanuel Kant, ” noch suchen die juristen eine definition zu ihrem begriffe von recht”. Sedangkan menurut lemaire dalam bukunya yang berjudul Het recht in indonesie mengatakan “..De veelzijdigheid en veelomvattendheid van het recht brengen niet oallen met zich, dat het onmogelijk is in een enkele definite aan te geven wat recht is.” Artinya, ” Hukum itu banyak seginya dan meliputi segala lapangan.

Hukum memerlukan moralitas sebagai alat keadaban manusia. Karenanya, hukum memerlukan moralitas sebagai alat keadaban manusia. Moral tanpa hukum tidak berdaya dan hukum tanpa moral tidak bernilai.

Didalam proses menuju suatu kebijakan publik tentunya membutuhkan pertimbangan yang matang di sektor hukum yang bermoral terkait kebijakan publik itu sendiri. Hukum sendiri bisa dijadikan sebagai sarana kebijakan publik. di dalam perkembangannya dari jaman kejaman berikutnya, hukum tidak sedikit untuk diproyeksikan maupun dimanfaatkan sebagai pengatur perilaku sikap yang ada dalam kehidupan masyarakat dan meneruskan kebiasaan yang telah ada dalam kehidupan masyarakat. Bahkan melebihi hal itu juga hukum dapat digunakan sebagai sarana yang lumayan cukup memadai yakni hukum dengan segala bentuk peraturan perundang-undangan yang telah ada.

Pada pembahasan bab 1 sampai bab 4 di dalam buku Hukum dan Kebijakan publik ini membahas tentang bagaimana manusia berperan sebagai makhluk sosial yang dimana seorang manusia tidak bisa hidup sendirian perlu adanya bantuan dengan beberapa atau sekelompok orang untuk melakukan kehidupan bermasyarakat. Dan adapun membahas tentang kaitannya manusia, moralitas, dan hukum dimana disebutkan menurut Suratman undang-undang atau hukum tanpa disertakan moralitas dengan demikian hukum tidak akan berarti tanpa dijiwai moralitas, hukum akan kosong tanpa moralitas. Norma atau kaidah perlu adanya untuk diajarkan sebagai pedoman bagi masyarakat agar mematuhi aturan dan menjaga ketertiban dalam masyarakat. Bagaimana pengembangan dan penegakan hukum dimulai dari nilai-nilai sosial budaya dan hukum sebagai alat pembaharuan masyarakat, adapun beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yang dijelaskan secara rinci didalam buku ini, serta bagaimana pengaruhnya terhadap hukum dan konfigurasi politik. Dan pembahasan mengenai histori dan terminologi tentang kebijakan publik sampai dengan hukum sebagai sarana kebijakan publik.

Pada bab selanjutnya yakni  bab 5 sampai bab 8 membahas bagaimana proses-proses perumusan kebijakan publik dimulai dari rancangan pendekatan-pendekatan dalam proses formulasi kebijakan publik serta teknik metodologi yang dipakai. Adapun aktor yang berperan dalam proses perumusan formulasi kebijakan publik serta esensi nilai dalam perumusan kebijakan publik.

Berikutnya bagaimana implementasi kebijakan publik dimana disini membahas bagaimana kepemimpinan dalam implementasi kebijakan publik, langkah-langkah apa saja dan strategi dalam kebijakan publik. lalu melihat dari respon masyarakat terhadap kebijakan publik. juga peranan hukum dalam implementasi kebijakan publik dan kaitannya dengan penegakan hukum. Buku ini juga membahas beberapa model-model kebijakan publik. terakhir pembahasan mengenai evaluasi kebijakan publik dimulai dari terminology evaluasi kebijakan publik, tujuan dan fungsi evaluasi kebijakan publik dan ada beberapa bentuk evaluasi kebijakan publik. hasil evaluasi kebijakan dan langkah pengambilan solusi yang tepat atau perlu diambil setelah hasil evaluasi kebijakan publik tersebut.

Judul Buku            : Hukum dan Kebijkan Publik

Penulis                  : Dr. H. Suratman, S.H., M.Hum. Hayat, SAP. M.Si. Hj. Umi Salamah, S.PD., M.PD

Penerbit                : PT Relika Aditama

Tahun Terbit         : 2019

Tebal                      : xxi+299 halaman

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *