Moralitas Tokoh Publik

  • Whatsapp
Ajimuddin el-Kayani*) *) Pengamat sosial politik Sumenep

Oleh: Ajimuddin el-Kayani*)

 

Ruang dan wilayah privat (hubungan suami-istri) yang terpublikasi secara sengaja atau tidak, apalagi hubungan itu dalam status yang tidak jelas, tentu nilai dan bobotnya telah bergeser menjadi urusan publik. Dari masalah pribadi menjadi masalah sosial. Dari moralitas individu-personal berubah ke moralitas sosial. Bahkan, dapat saja, hal tersebut menjadi masalah pidana seperti yang termaktub dalam Pasal 29 UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Moralitas sosial itu biasanya mengacu pada etika bersama yang berlangsung pada lokalitas tertentu, hukum sosial dan juga hukum positif yang berlaku. Pada ranah inilah manusia memiliki dua tanggung jawab sekaligus yaitu tanggung jawab individu dan tanggung jawab sosial. Jika individu tersebut identik dengan institusi dan konstitusi publik maka pekerjaan atau perilaku seseorang dimaksud dapat dipastikan lebih merusak tatanan publik itu sendiri.

Jika moralitas sosial itu adalah suku cadang dari sistem sosial dalam masyarakat, maka tindakan mencederai moralitas publik ini sama naifnya dengan menodai nilai-nilai yang selama turun-temurun dipelihara dan diagungkan oleh struktur peradaban masyarakat itu sendiri.

Selanjutnya, tindak-tanduk yang berlainan dan menyimpang dari adat, kultur dan sistem sosial itu kemudian disebut kejahatan, amoralitas dan bejat. Dan lumrahnya, harus ada sanksi agar tata sosial yang ada, kembali tersublimasi dan tetap dipercaya sebagai nilai dan budaya yang pantas dirawat dan diabadikan dari generasi ke generasi.

Bagaimana dengan desas-desus yang sering menimpa banyak oknum pejabat publik yang diduga melakukan kegiatan asusila? Pastinya, kita belum memiliki peradilan etik yang definitif untuk mengelola perkara di sektor ini secara memadai dan integritasnya dipercaya semua kalangan. Rule of ethics, code of ethics dan count of ethics belum terumuskan secara seksama. Sehingga ujungnya dikembalikan pada kualitas individu dalam membuat keputusan bijak dan baik bagi semua pihak.

Namun social effect yang pasti timbul dari perilaku oknum tokoh adalah tercorengnya diri sendiri, keluarganya, lingkungan dan institusi tempat ia bernaung. Dan noda ini, perlahan tetapi pasti akan menggerus rasa hormat publik bahkan bukan tidak mungkin, sejarah akan mencatatnya dengan tinta buruk. Ini dapat menjadi media atau alat pembusukan bagi lembaga. Dan pasti, ini bukan legacy yang layak bagi generasi berikutnya.

Belakangan, Sumenep juga tidak sepi dari isu biologis yang kurang sedap ini. Bahkan sempat viral di media sosial lokal, termasuk kasak-kusuk di group-group WA bahwa ada sosok pelaku asusila yang diduga mirip anggota DPRD setempat. Terlepas benar atas salah, masyarakat butuh keyakinan dan perspektif yang lebih jernih bahwa  institusi yang jadi lapak bermain oknum tokoh  tersebut sudah melakukan tindakan preventif dan tegas sehingga (institusinya) masih layak untuk tidak disebut sebagai sarang dan komplotan belalang pemetik bunga dalam kegelapan.

Bisa jadi, semua kebisingan itu hanya sebuah rekayasa semata atau memang demikianlah ujian kehidupan yang mesti kita jalani. Namun bisik-bisik rerumputan itu harus dibuatkan perahu pemecah ombak hingga clean and clear. Perlu langkah-langkah efektif dan extra ordinary dari mereka yang punya otoritas untuk merawat moralitas sosial ini melalui regulasi dan  kontrol perilaku individu oknum tokoh yang menyimpang tersebut. Moralitas oknum panutan itu harus dilokalisir agar tidak sampai menjadi kiblat dan alasan pembenar bagi ulah yang sama di kemudian hari.

Tentu isu, desas-desus dan atau apa pun namanya, ia tidak mungkin berdiri sendiri. Seperti pepatah kuno, tidak akan ada asap jika tidak ada api. Caranya cukup mudah. Jika kesulitan membuat landasan rasional positifistiknya, dapat dilakukan dengan pola penanganan yang kita buat pembuktian terbalik yaitu membawa sumber isu ke meja hijau. Sebab produsen kabar burung itu tidak akan bisa lari dari jerat hukum pidana jika ia dengan sengaja membuat onar, baik secara langsung ataupun tidak langsung.

 

*) Pengamat sosial politik Sumenep

 

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *