Moratorium Macetkan Investasi Toko Modern di Pamekasan

  • Whatsapp
DITANGGUHKAN: Masyarakat saat berbeanja di salah satu toko waralaba di Pamekasan.

Kabarmadura.id/PAMEKASAN–Moratorium pendirian toko modern di Pamekasan, terbukti membuat investasi di bidang toko modern. Namun, kebijakan tersebut dinilai menguntungkan toko kecil yang rata-rata dikelola warga lokal Pamekasan.

Sebagaimana diketahui, kebijakan terbit dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), sudah diterapkan sebelum pemerintahan Pamekasan dipimpin Bupati Baddrut Tamam.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Pamekasan Agus Mulyadi membenarkan, moratorium merupakan kebijakan pemerintahan sebelumnya. Namun sampai saat ini, belum ada rencana pencabutan kebijakan itu.

Agus mengutip pernyataan Bupati Baddrut Tamam, moratorium itu belum dicabut, karena toko kecil semakin berkembang dan perekonomian rakyat semakin maju.

“Hal itu memang sedikit menghambat investasi, tapi toko kecil berkembang,” katanya, Senin (9/7/2019).

Agus menegaskan kembali, Pemkab Pamekasan mengeluarkan kebijakan moratorium pendirian toko modern sejak beberapa tahun lalu. Kebijakan tersebut tidak terbatas waktu, sehingga tidak ada alasan bagi pemerintahan saat ini untuk memutuskan pencabutan moratorium itu.

Berdasarkan data DPMPTSP Pamekasan, pada tahun 2019 ini, tercatat ada 21 unit toko modern di Pamekasan. Jumlah toko modern berbentuk waralaba itu tersebar di seluruh wilayah Pamekasa. Rinciannya, Indomaret sebanyak 12 unit dan Alfamart 9 unit.

Kendati sudah ada moratorium, beberapa pengusaha mengajukan izin pendirian toko modern namun secara tegas Pemkab Pamekasan menolak.

“Selama moratorium berlaku, izin pendirian toko modern tidak bisa kami terbitkan,” paparnya.

Agus menjelaakan, pengurusan perizinan sangat mudah dan cepat. Pengusaha bisa langsung mengajukan izin ke pemerintah pusat melalui online single submission (OSS). Meski demikian, pemerintah tetap berperan dalam pengeluaran izin secara lengkap.

Sebab, ada dokumen yang tidak bisa dikeluarkan melalui OSS. Yakni, penandatanganan komitmen antara pemkab dengan pengusaha. Proses penandatanganan itu cukup panjang.

Pemkab harus turun lapang untuk memastikan lokasi usaha. Survei tersebut untuk mengeluarkan surat izin lingkungan. Setelah izin lingkungan selesai, harus mengurus surat izin mendirikan bangunan dan gedung (SIMBG).

“Dengan begitu semua persoalan teratasi,” tukas dia

Sementara itu, anggota Komisi II DPRD Pamekasan Harun Suyitno mendukung moratorium toko modern. Menurutnya, pemerintah harus tegas merealisasikan kebijakan tersebut.

Politisi PKS itu menyebut, dinas terkait harus menindak tegas siapapun yang melanggar aturan. Dengan demikian, hukum di Pamekasan ditegakkan tanpa memanndang bulu.

“Pamekasan terbuka bagi pengusaha, tapi aturan tetap harus dipatuhi,” pungkasnya. (km45/waw)

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *