Moratorium Toko Modern bakal Dicabut

  • Whatsapp
(FOTO: KM/IMAM MAHDI) AKAN DICABUT: Masyarakat sedang berbelanja di toko modern di Kecamatan Lenteng Sumenep.

KABARMADURA.ID, SUMENEP -Moratorium pembatasan toko modern bakal dicabut. Pencabutan tersebut sebagai evaluasi mengingat sebelumnya banyak investasi di bidang toko modern macet.

Kepala Bidang (Kabid) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sumenep Kukuh Agus Susyanto mengatakan, moratorium merupakan kebijakan pemerintah daerah, sehingga segala sesuatu tentang perizinan berhak melakukan pencabutan.

Bacaan Lainnya

“Moratorium itu akan dicabut. Dengan demikian, toko modern tidak macet.  Kedepan toko kecil semakin berkembang dan perekonomian rakyat semakin maju,” katanya, Rabu (06/01/2020)

Kukuh menegaskan kembali, pemerintah daerah mengeluarkan kebijakan moratorium pendirian toko modern sejak beberapa tahun lalu. Kebijakan tersebut tidak terbatas waktu. Saat ini pemerintah akan memutuskan pencabutan moratorium.

Kukuh menyebut, toko modern di Sumenep yang berizin 31 toko modern. Misalnya, di daerah Kota Bangselok, Kolor, dan jenis toko modern lainnya itu menyebar 10 Kecamatan dari 29 kecamatan.

Selama adanya moratorium, izin pendirian toko modern tidak bisa diterbitkan. Tetapi, saat ini mulai diterima untuk pendaftar pendirian toko modern. Sehingga, ketika ada pencabutan moratorium toko modern tinggal memproses.

Kukuh menjelaskan, pengurusan perizinan sangat mudah dan cepat. Pengusaha bisa langsung mengajukan izin kepada pemerintah pusat melalui online single submission (OSS). Meski demikian, pemerintah tetap berperan dalam pengeluaran izin secara lengkap.

Sebab, lanjut dia, ada dokumen yang tidak bisa dikeluarkan melalui OSS. Yakni, penandatanganan komitmen antara pemkab dengan pengusaha. Proses penandatanganan itu cukup panjang.

Pemkab harus turun lapang untuk memastikan lokasi usaha. Survei tersebut untuk mengeluarkan surat izin lingkungan. Kemudian, setelah izin lingkungan selesai, harus mengurus surat izin mendirikan bangunan dan gedung (SIMBG).

Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Sumenep Subaidi mendukung adanya moratorium toko modern diberlakukan. Menurutnya, pemerintah harus tegas merealisasikan kebijakan tersebut. ”Jangan sampai moratorium berlaku tetapi ada toko modern berdiri,” ujarnya.

 

Dewan menyebut dinas terkait harus menindak tegas siapapun yang melanggar aturan. Dengan demikian, hukum ditegakkan tanpa pandang bulu.

”Sumenep terbuka bagi pengusaha, tapi aturan tetap harus dipatuhi,” tandasnya.

Diketahui, untuk membangun toko modern harus sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang Daerah, menyediakan areal parkir paling rendah seluas kebutuhan parkir 1 unit kendaraan roda empat untuk setiap 60 m2. (imd/mam)

 

 

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *