Mosi Tidak Percaya DPRD Bangkalan Terus Bergelora

  • Whatsapp
(FOTO: KM/HELMI YAHYA) PANTANG MUNDUR: Para peserta aksi saat menyampaikan aspirasi di depan Gedung DPRD Bangkalan.

KABARMADURA.ID, BANGKALAN  – Aksi membela rakyat Bangkalan masih terus terjadi dan digalakkan, Senin (7/6/2021). Massa aksi yang berasal dari Ikatan Mahasiswa Socah (IKMS) itu membawa baliho penolakan dan mosi tidak percaya kepada DPRD Bangkalan.

IKMS menilai DPRD gagal melakukan pengawasan. Itu ketika ada beberapa kendala. Bahkan, tidak sesuai dengan tagline Bangkalan Kota Sejahtera.

Bacaan Lainnya

Koordinator lapangan IKMS Mustaqim menegaskan, kondisi Bangkalan yang seharusnya sejahtera dirasa semakin jauh dari harapan. Sebab, keadilan tebang pilih dalam penerapannya.

“Saya ingin itu tidak hanya menjadi janji kampanye politik saja. Tapi, agar diwujudkan,” tegasnya.

Menurut Mustaqim, banyak hal yang masih jauh dari kata sejahtera di Bangkalan. Itu karena kebijakan yang tidak prorakyat. Salah satunya bekas tempat pemrosesan akhir (TPA) di Desa Buluh dan akses jalan yang layak untuk Kecamatan Kokop.

“Semuanya tidak diurus, hanya janji, dam kemudian terbengkalai. DPRD tidak mengindahkan kondisi yang memprihatinkan tersebut,” sesalnya.

Kedatangan mereka ke gedung dewan tentu tidak hanya dengan tangan kosong. IKMS meminta dewan yang bersangkutan yang mengawasi bidang sampah dan tata ruang harus bekerja. IKMS meminta agar ada kepastian semua masalah itu tuntas.

“Kami minta pada DPRD agar bekerja dengan benar; awasi organisasi pemerintah daerah (OPD) yang bersangkutan, agar kesejahteraan warga bisa merata,” ulasnya.

Saat menemui pendemo, Wakil Ketua Komisi C DPRD Bangkalan Suyitno menyampaikan, pihaknya juga sudah serius melakukan pengawasan pada bidang pengelolaan sampah tersebut. Tetapi memang prosesnya masih lama, sehingga tidak mudah dituntaskan.

“Saya sudah berulang kali mengingatkan dan memanggil OPD yang bersangkutan. Tapi, tetap saja,” ucapnya.

Berkaitan dengan bekas TPA di Desa Buluh, Suyitno menyampaikan tahun 2021, tempat tersebut akan dikelola dan digunakan menjadi tempat pemrosesan yang lebih layak.

“Tahun ini akan ditangani. Kalau tidak salah, anggarannya Rp 2 miliar lebih,” paparnya.

Sedangkan untuk pembangunan atau penyediaan fasilitas pembuangan sampah atau tempat pemrosesan, sementara dirinya berjanji akan tuntaskan dalam kurun waktu 6 bulan.

“Saya akan sampaikan dan nanti 6 bulan akan saya lihat progresnya sudah sampai mana,” pungkasnya. (hel/nam)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *