MPR Kembali Demo, Tuntut Kepastian Dana Pokir DPRD Sumenep

  • Whatsapp
(FOTO: KM/MOH RAZIN) KECEWA: Puluhan peserta aksi yang tergabung dalam MPR kembali menyampaikan aspirasi  di depan gedung Sekretariat Sumenep.

KABARMADURA.ID | SUMENEP -Untuk kesekian kalinya aktivis yang tergabung dalam Majelis Pemuda Revolusi (MPR) melakukan aksi demonstrasi di depan Kantor Sekretariat Kabupaten Sumenep. Mereka menyampaikan kekecewaan tentang dugaan ketidakjelasan  realisasi dana pokok pikiran (Pokir) salah satu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep.

Para aktivis MPR kembali menyuarakan tuntutannya, lantaran dua kali aksi sebelumnya tidak ditemui satupun anggota DPRD maupun yang mewakilinya. Sehingga terpaksa mereka pulang tanpa mendapatkan jawaban.

Bacaan Lainnya

Koordinator Lapangan (Korlap) MPR Noval mengutarakan, idealnya penggunaan pokir itu sesuai dengan reses yang dilakukan oleh anggota DPRD saat turba ke lapangan. Tetapi, pada kenyataannya, ada realisasi dana pokir yang dikerjakan bukan di daerah pemilihan (dapil) dimana ia berangkat menjadi anggota dewan.

“Coba dibaca regulasi biar jelas, jangan-jangan sampean hanya ngarang. Prosedur penggunaan pokir itu seperti apa?,” kata Noval saat ditemui perwakilan Pemkab Sumenep.

Padahal aturan realisasi dana pokir tertuang dalam Peraturan Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah, pasal 78 ayat 2. Dijelaskan bahwa penggunaan atau realisasi dana pokir sesuai dengan serap aspirasi yang otomatis dari masing-masing dapil.

Sehingga, pihaknya menilai ada kejanggalan dalam mekanisme penggunaan atau realisasi dana tersebut. Noval menegaskan, akan terus mengusut temuan ini. Apalagi sumber dana yang digunakan berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Sementara Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumenep Yayak Nurwahyudi, menilai segala proses pembangunan di Kota Keris ini sudah sesuai aturan. Baik pembangunan di eksekutif dan legislatif.

“Tertuang dalam Permendagri nomor 86 tahun 2017, tentang Rencana Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan. Dari situ dapat memproses perencanaan baik dari hasil musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) maupun reses,” tegasnya.

Reporter: Moh Razin

Redaktur: Sule Sulaiman

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *