Muasal Isu Fee Transaksi Tembakau (Antara Perda 6/2008 dan Perda 4/2015)

  • Whatsapp
Tabri S Munir, Pengurus PWI Kabupaten Pamekasan

Kabupaten Pamekasan menjadi satu-satunya daerah di Jawa Timur bahkan di Indonesia yang mengawali pembentukan Peraturan Daerah (Perda) Tata Niaga Tembakau. Peraturan tersebut sudah mulai dituangkan dalam Perda Nomor 6 Tahun 2008 tentang Perlindungan dan Tataniaga Tembakau.

Pola perlindungan terhadap petani dalam tata niaga tembakau diatur jelas, utamanya dalam pengambilan sampel tembakau dari pihak pengusaha yang melakukan pembelian. Jika sebelum lahirnya Perda 6/2008 pola pengambilan sampel bisa sampai mencerabut satu gulungan tembakau rajangan kering, melalui Perda tersebut terdapat pengaturan tentang jumlah maksimal dalam pengambilan sampel.

Pengaturan tersebut terdapat pada Perda 6/2008 diatur dalam pasal 17 tentang pengambilan contoh oleh pembeli, paling banyak 1 kg setiap kemasan. Namun, jika pembelian gagal, maka sampel tersebut harus dikembalikan. Pengaturan juga dilakukan terhadap potongan berat kemasan, sebagaimana diatur dalam pasal 18 dalam Perda 6/2008.  Potongan berat bersih kemasan ditetapkan sebanyak 2 Kg.

Entah atas dasar apakah kemasan yang juga dimasukkan dalam gudang pembelian tidak termasuk dalam penghitungan barang dijualbelikan. Padahal, kemasan tembakau tersebut menjadi salah satu bagian dari modal petani yang perlu dikeluarkan. Terlepas dari berbagai kekurangannya, lahirnya Perda tersebut kala itu memantik semangat bahwa pemerintah  bisa melakukan pembelaan terhadap petani.

Seiring dengan lahirnya Perda tersebut, posisi tawar petani memang sempat naik. Namun, siapa penikmat dari Perda tersebut? Dalam praktiknya, justru petani tidak berdaya secara penuh seiring dengan penjualan tembakau menjadi monopoli pihak-pihak tertentu. Maka, praktik pemotongan berat bersih sampel kenyataannya hanya berlaku di gudang pembelian akhir. Sementara di tingkat petani yang penjualannya tidak bisa langsung dilakukan ke pihak perusahaan pembelian tembakau, sebagian masih mengalami pengambilan sampel dalam jumlah besar.

Perda yang lahir atas semangat menaikkan daya tawar petani, juga dibarengi dengan semangat meningkatkan pendapatan daerah melalui sumbangan pihak ketiga. Dalam Perda 6/2008 tersebut, pasal 21 mengatur tentang sumbangan pihak ketiga. Sangat jelas dalam Perda tersebut mengatur bahwa  setiap pelaksanaan jual beli tembakau, korporasi atau perorangan memberikan sumbangan pihak ketiga kepada Pemerintah Daerah Pamekasan sebesar Rp100/ Kg dari jumlah pembelian tembakau.

Pasal tersebut, pada Perda Tata Niaga tembakau terbaru, yakni 4/2015 sudah dihapus. Tidak ada lagi pengaturan tentang sumbangan pihak ketiga dalam Perda terbaru. Namun, meski pasal tersebut dihapus, nyatanya asumsi publik bahwa pemerintah mengambil sumbangan pihak ketiga dari proses jual beli tembakau masih menjadi hembusan isu yang dipercaya. Sebabnya, tentu karena kurangnya sosialisasi ke masyarakat akan perbedaan antara Perda 6/2008 dan Perda 4/2015.

Andai sosialisasi tersebut bejalan massif, tentunya ketua sementara DPRD Pamekasan tidak perlu harus melakukan klarifikasi kepada publik bahwa Pemkab Pamekasan tidak menerima sepeserpun fee dari jual beli tembakau. (Bersambung)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *