oleh

MUI di Madura Beda Respon Sikapi People Power

Bangkalan Sebut Inkonstitusional, Sampang Tidak Masalah

Kabarmadura.id/BANGKALAN– Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bangkalan menolak keras rencana gerakan massa atau people power yang rencananya akan digelar pada saat Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan hasil rekapitulasi suara pemilihan presiden pada 22 Mei mendatang.

Namun MUI Sampang memiliki pandangan berbeda dan tidak mempermasalahkan gerakan tersebut. Sebab, gerakan massa tersebut dinilai sebagai bagian dari proses demokrasi. Terlebih, hanya tuntuntan hak dari sebagian rakyat Indonesia yang tidak akan mengganggu kedaulatan bangsa dan dilakukan dengan aman dan tertib.

Ketua MUI Bangkalan Syarifuddin Damanhuri menyatakan menolak gerakan people power tersebut. Dikatakan, sebaiknya pemilu dilakukan dengan berasaskan demokrasi, bukan dengan mengerahkan massa seperti poeple power.

Ketua Pengurus Cabang Nahdatul Ulama (PCNU) Bangkalan Makkih Nasir justru menyebut, gerakan people power tidak sesuai sama sekali dengan asas demokrasi di Indonesia.

“Pemilu 2019 salurkanlah aspirasi dengan jalur yang sesuai konstitusi, jangan menggerakkan massa people power seperti ini. Dengan tegas tentunya saya menolak dan tidak setuju gerakan ini,” tegasnya.

Sementara, Ketua MUI Sampang, KH Buchori Maksum tidak mempermasalahkan kemungkinan adanya gerakan massa atau people power pada  saat KPU mengumumkan hasil rekapitulasi suara pemilihan presiden 22 Mei mendatang. Ditegaskan, gerakan massa tersebut merupakan bagian dari proses demokrasi.

“Saya kira tidak ada masalah people power selama tidak mengganggu kedaulatan bangsa, aman dan tertib, karena mereka (masyarakat) hanya menuntut haknya. Tentu itu hak masyarakat Indonesia, bukan hak negara Belanda atau Amerika,” tutur KH Buchori Maksum kepada Kabar Madura, Selasa (14/5).

Menurutnya, pernyataan sikap seperti gerakan massa merupakan kebebasan berekspresi dan berpendapat yang sudah dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945. Namun dengan catatan, tidak dengan anarkis atau harus konstitusional.

Dia berpesan, selama bulan suci Ramadan, hendaknya masyarakat berperilaku santun, jujur dan tidak beperilaku inkonstitusional. Karena hakekatnya, kata Kiai Buchori, bulan ramadan adalah sebagai media latihan untuk menjadi insan yang jujur, istiqomah dan baik.

“Jadi lakukan gerakan yang tertib, yang bagus dan yang tidak melanggar aturan-aturan dan norma agama. Jangan sampai mengganggu ketertiban umum dan melanggar ketentuan hukum,” pungkasnya.

Sedagan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Bangkalan menilai, gerakan yang dideklarasikan oleh tim kemenangan calon presiden (capres) nomor urut 2, Prabowo dan Sandi, merupakan tindakan Inkonstitusional atau di luar konstitusi.

Ketua FKUB Zainal Abadin bahkan melontarkan penyataan mengecam keras gerakan tersebut. Menurutnya people power ini merupakan perbuatan Inkonstitusional. Menurutnya, gerakan itu tidak sesuai dengan asas demokrasi Pancasila di Indonesia. Untuk itu, dia mengimbau seluruh masyarakat Bangkalan untuk tidak terpancing dan tetap tenang.

“Saya menyatakan dengan tegas, menolak dan tidak setuju dengan adanya people power dengan mengerahkan massa terkait hasil Pemilu 2019,” ujarnya.

“Kita serahkan keputusan hasilnya kepada pihak yang terkait seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU),” imbuhnya.

Kecaman itu juga muncul dari Pendeta Andreana dari Gereja Protestan Indonesia bagain Barat GPIB di Kecamatan Kamal. Dinyatakan, gerakan tersebut rentan melanggar undang-undang dan dapat menimbulkan permusuhan di antara masyarakat.

“Gerakan ini merupakan suatu gerakan yang dapat melawan pemerintah dan dapat menimbulkan perpecahan bahkan kerusuhan. Saya menolak gerakan ini, sebab gerakan ini sangat merugikan kita semua,” paparnya.

Masih menurut pendeta perempuan ini, gerakan ini sama saja dengan melawan pemerintah. Sebab dengan mengerahkan massa berkekuatan besar untuk menolak hasil pemilu yang konstitusional. Ia mengimbau, semua masyarakat beragama untuk menahan diri dan menunggu hasil rekapitulasi KPU yang sedang berlangsung.

Seperti diketahui, pernyataan people power sebelumnya sempat digaungkan oleh aktivis senior yang juga Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN), Amien Rais. Pernyataan people power itu disampaikan Amien Rais sebagai ultimatum jika KPU melakukan kecurangan dalam Pemilu 2019.

Pernyataan serupa juga sempat menggema jelang pemilihan presiden tahun 2014 silam sebagaimana laporan republika.co.id tertanggal 7 Juli 2014.

Kala itu, tim pemenangan Jokowi-JK, Ferry Mursyidan Baldan dan Yuddy Chrisnandy, mengingatkan agar aparat negara tak dimanfaatkan untuk merusak demokrasi. Jika ada pihak yang coba-coba berbuat curang dalam Pilpres 9 Juli 2014, maka akan berhadapan dengan kekuatan rakyat atau people power. (ina/sam/waw) 

Komentar

News Feed