oleh

Muncul Kejanggalan Pembebasan Lahan Pengembangan Suramadu

Kabarmadura.id/Bangkalan-Polemik pembebasan lahan di Kawasan Kaki Jembatan Suramadu sisi Madura (KKSJM), masih memanas. Setelah ada sebagian warga yang mengadu ke bupati Bangkalan, kini anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bangkalan juga menemukan kejanggalan dalam pembebasan lahan tersebut.

Anggota Komisi A DPRD Bangkalan Ha’i mengatakan, berdasarkan hasil temuan dan informasi yang didapatkannya dari masyarakat Desa Sukolilo Barat, terdapat tiga kejanggalan dalam pembebasan lahan tersebut.

Kejanggalan pertama, yakni adanya penentuan penunjukkan lokasi (penlok) yang tidak sesuai dengan aturan. Penlok tersebut, diketahui telah dikeluarkan sebelum adanya sosialisasi kepada warga yang terdampak pembangunan wisata pesisir tersebut.

Padahal, menurut Ha’i, seharusnya penlok dikeluarkan setelah ada persetujuan dari warga yang lahannya akan dibebaskan.

“Jadi, sebelum adanya penlok dikeluarkan harus ada kata sepakat dari warga yang terkena dampak dan pihak yang akan membangun. Otomatis, seharusnya ada sosialisasi kepada masyarakat yang akan melakukan pembebasan lahan,” ungkapnya, Senin (2/12/2019).

Namun kenyataannya, imbuh Ha’i, sebelum mendapatkan persetujuan pembebasan lahan tersebut, harus disosialisasikan lebih dulu. Sosialisasi tersebut harus disampaikan kepada masyarakat yang terdampak pembangunan tersebut, bukan mengklaim telah mensosialisasikan di kecamatan.

“Dalam sosialisasi tersebut, harus sudah mendapatkan tanda tangan dari camat maupun kepala desa. Sehingga keluarlah penlok. Namun, fakta di lapangan belum ada sosialisasi dari BPWS ke warga terdampak. Sehingga, mendapatkan penolakan dari warga,” jelasnya, Senin (2/12/2019).

Kejanggalan kedua, Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS) selama ini dalam melakukan pembebasan lahan tersebut tidak transparan. Kebanyakan masyarakat yang setuju lahannya diukur, tanpa diberitahu berapa harga tanahnya. Termasuk apa yang ada diatas tanah tersebut.

Akibatnya, pemilik tanah yang sudah melengkapi surat yang diperlukan, baru ditentukan pembayaran pada waktu tertentu kemudian baru diberi tahu harga tanahnya.

“Mereka diberitahu harga tanahnya sekian setelah persyaratan pembebasan lahan seperti surat-suratnya lengkap dan pada saat itu juga (pembayaran, red),” jelasnya.

Sedaangkan kejanggalan ketiga yang diungkap Ha’i, dalam pembebasan lahan tersebut, BPWS tidak menanggapi adanya permintaan masyarakat mengenai kejelasan siapa hak waris atau hak milik tanah yang ditempatinya.

Pasalnya, ada beberapa masyarakat yang memang asli situ dan sudah turun temurun. Mereka meminta tolong kepada aparat yang berwenang agar dipastikan dulu siapa silsilah yang berhak atas tanah tersebut atau hak waris atas tanah yang saat ini menjadi polemik.

Menurut Ha’i, jika ada masyarakat yang menempati tanah tersebut namun tidak memilikinya, harus diperjelas silsilah pemiliknya. Karena menurutnya, pasti ada silsilah dan sejarah kenapa bukan pemilik tanah yang menempati tanah tersebut. Sehingga, hal itu yang harus diselesaikan dulu sebelum pembebasan lahan.

Sampai saat ini, pihaknya masih menunggu adanya laporan dari warga mengenai persoalan ini. Sebab, Ha’i dan beberapa anggota Komisi A lainnya tidak bisa berbuat lebih jika belum ada laporan dari warga. Ha’i mengatakan, hal tersebut karena BPWS bukan mitra kerjanya.

“Itu pun, kamibisa membantu melalui pemanggilan kepada pihak-pihak terkait seperti kepala desa, camat dan ATR/BPN. Kalau mereka belum melapor ke kami, Komisi A tidak bisa berbuat apa-apa,” pungkasnya. (ina/waw)

Komentar

News Feed