Musim Kekeringan, Legislator Sumenep Desak BLT DBHCHT Segera Dicairkan

News44 views

KABARMADURA.ID |SUMENEP-Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep Samieoddin menekankan agar bantuan langsung tunai (BLT) segera direalisasikan.

BLT tersebut bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) 2023 di Sumenep. Program tersebut dikelola Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Sumenep.

Menurutnya, di masa-masa serangan el nino ini, di mana banyak wilayah Sumenep mengalami kekeringan, tentu menjadi penting berbagai bantuan segera disalurkan.

“Termasuk bansos DBHCHT ini sangat dinantikan, terutama oleh petani, kan itu memang disalurkan salah satunya untuk petani,” kata dia.

Apalagi, Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo di beberapa media menyampaikan agar semua organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep bersinergi.

Baca Juga:  KIPAN Provinsi Jadi Penghambat KIPAN Pamekasan Dapat Dana Hibah

“Ya itu harus direfleksikan, apalagi bantuan itu ada kaitannya dengan pertanian dan tenaga kerja rokok itu, harus segera rampung bagaimanapun caranya,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Dinsos P3A Sumenep Dzulkarnain mengatakan, bahwa bantuan itu dipastikan lebih cepat dari tahun sebelumnya. Ditargetkan bulan 10 bantuan tersebut sudah tuntas atau sudah sampai kepada penerima.

“Bantuan itu saat ini sudah proses verval kepada calon keluarga penerima manfaat (KPM) di Sumenep ini, setelah itu selesai maka tinggal mengajukan SK dari pak bupati,” jelasnya.

Proses penghimpunan data penerima itu dilakukan oleh dua OPD, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Sumenep dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Ketenagakerjaan (DPMPTSP dan Naker) Sumenep, total anggarannya sebesar Rp3 miliar.

Baca Juga:  Pengajuan Anggaran Pengelolaan Wisata Telaga Kermata Saronggi Ditolak Berkali-kali

Anggaran itu dialokasikan untuk 1.150 KPM buruh pabrik  dan 1.000 buruh tani dengan nominal Rp900 ribu per KPM.

Sebab, dulu yang menjadi kendala, menurut mantan camat Lenteng itu, adalah petunjuk teknis (juknis) yang selalu berubah-ubah. Dari semula ada kebebasan KPM, kemudian berubah lagi, yakni dari sektor petani tembakau dan para buruh kerja yang bergerak di produksi tembakau, serta masyarakat umum seperti nelayan.

“Sehingga dulu realisasinya menjelang akhir tahun, tahun ini sudah final, ada dua kriteria itu yang bakal menerima bantuan tersebut dan dipastikan lebih cepat realisasinya,” pungkasnya.

Pewarta: Moh. Razin

Redaktur: Wawan A. Husna

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *