oleh

Mutasi Jabatan, Bupati Bangkalan Dinilai Asal Comot

Kabarmadura.id/Bangkalan– Mutasi besar-besaran yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan beberapa pekan lalu kepada 204 pejabat struktural menuai protes dari kalangan legislatif. Mutasi jabatan dinilai asal comot, bahkan kurang memperhatikan dari aspek dan bidang  profesional kinerja.

Ketua Fraksi Keadilan Hati Nurani Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bangkalan Musawwir, meminta agar Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron tidak langsung main comot jabatan dan menggantinya dengan pejabat yang bukan sesuai bidangnya. Bahkan, dia juga mengaku kecewa dengan mutasi besar-besaran tersebut.

“Setiap instansi perlu pegawai yang kompeten di bidangnya. Kalau sekarang masih tetap seperti itu, jangan harap ada kemajuan di Bangkalan,” ungkapnya.

Dia menilai, setiap kali mutasi yang dilakukan oleh Pemkab Bangkalan selalu tidak sesuai. Sebab, hal ini akan berimbas pada hasil kinerja setiap organisasi perangkat daerah (OPD). Ia memberikan contoh, selama ini di badan perencanaan pembangunan daerah (Bappeda) sebelumnya melakukan salah input data pada pada rancangan anggaran pendapatan belanja daerah (RAPBD) Perubahan.

Melihat kondisi itu, Musawwir juga menilai, bahwa sekretaris daerah (Sekda) harusnya memberikan masukan yang baik bagi bupati untuk penempatan pegawai. Terlebih dengan kejadian sebelumnya yang salah input di Bappeda Bangkalan. Seharusnya hal itu menjadikan pembelajaran untuk mutasi pegawai.

“Sekda kan yang tau pegawai ini cocoknya di mana dan sebagainya. Kalau terus begini, tinggal tunggu saja kehancuran. Barang siapa yang mengarahkan pada hal buruk, maka akan segera mendapatkan bala,” ujarnya.

Sementara itu, Bupati Bangkalan Ra Latif (sapaan akrabnya) mengaku, mutasi tersebut dilakukan sesuai dengan prosedur. Sehingga, jabatan yang baru diemban pejabat yang telah dimutasi tersebut telah sesuai dengan bidangnya masing-masing.

“Tentunya ini sudah sesuai dengan bidangnya masing-masing,” terangnya.

Mengenai, salah satu contoh dari 204 pejabat yang dimutasi tersebut yakni pegawai yang semula menempati jabatan sebagai kepala bidang (Kabid) pelayanan kesehatan, dinas kesehatan (Dinkes) setempat, kini dimutasi menjadi kepala bidang (Kabid) pajak dan retribusi ll pada Badan Pendapatan Daerah.

Mutasi jabatan itu diakui  telah sesuai dan dia yakin para pegawai bisa bekerja dengan maksimal.

“Untuk pegawai dinkes bukan background medis namun tata usaha perkantoran jadi bisa saja dimutasi,” tandasnya.(ina/mam)

Komentar

News Feed