oleh

Naiknya Iuran BPJS Gagalkan Tambahan Peserta PBID Sampang

Kabarmadura.id/Sampang-Terhitung mulai Januari 2020, pemerintah pusat resmi menaikkan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Kenaikan iuran tersebut, membuat Dinas Kesehatan (Dinkes) Sampang tidak bisa menambah jumlah peserta Penerima Bantuan Iuran Daerah (PBID). Mengingat ketersedian anggaran untuk membayar premi PBID itu relatif terbatas.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinkes Sampang Agus Mulyadi mengatakan, pada tahun 2019 silam, pihaknya sudah berencana menambah jumlah peserta PBID dari 52 ribu menjadi 90 ribu jiwa. Tetapi pada akhir tahun anggaran, ada informasi kenaikan iuran, praktis rencana penambahan tersebut tidak dapat direalisasikan.

Sementara anggaran yang disiapkan oleh pemerintah daerah untuk membayar premi PBID sebesar Rp26 miliar. Dana tersebut hanya mampu mengcover 52 ribu PBID.

“Yang jelas kenaikan iuran BPJS kesehatan ini, berdampak tidak bisa menambah warga kurang mampu untuk tercover PBID, karena dana yang tersedia hanya cukup membayar premi peserta yang ada saat ini,” kata Agus Mulyadi saat dikonfirmasi Kabar Madura, Selasa (7/1/2020).

Jika tidak ada kenaikan iuran itu, ulasnya, tentunya jumlah warga di Sampang yang bisa tercover PBID itu, bisa mencapai 90 ribu. Meski demikian, pihaknya berkelit masih menunggu verifikasi dan validasi terhadap sasaran PBID tersebut. Mengingat setiap tahun pasti ada peserta yang meninggal, sehingga bisa dialihkan kepada warga miskin yang lain.

“Tahun ini, dipastikan tidak ada penambahan peserta BPID dengan jumlah banyak, kalau hanya satu atau dua peserta, tentunya ada, tetapi tunggu hasil verifikasi dulu,” Ungkapnya.

Sebelumnya, Plt Kabid Limjamsos Dinas Sosial (Dinsos) Sampang Sri Sunarsih menegaskan, warga Sampang yang tercover PBI JKN sebanyak 579.891 jiwa. Namun pihaknya mengaku tidak tahu terkait besaran premi yang harus dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Pihaknya hanya sebatas menverifikasi data dari pemerintah pusat.

“Untuk tahun ini, belum ada tambahan maupun pengurangan terkait jumlah peserta PBI JKN, meskipun ada kenaikan iuran, karena kewenangan pusat,” singkatnya.

Seperti yang diketahui, kenaikan iuran BPJS Kesehatan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan.

Adapun iuran BPJS kesehatan, untuk peserta pekerja bukan penerima upah (PBUP) dan bukan pekerja (BP), peserta kelas 1 naik menjadi Rp160 ribu dari sebelumnya Rp80 ribu per bulan, kelas II menjadi Rp110.000 dari sebelumnya Rp51 ribu dan untuk kelas III menjadi Rp42.000 dari sebelum hanya Rp25.500 per bulan. (sub/waw)

 

Komentar

News Feed