Nakhodai LPK-RI, Agus Sujarwadi Bakal Urai Tumpukan Masalah Konsumen di Pamekasan

  • Whatsapp
(FOTO: KM/KHOYRUL UMAM SYARIF) AMANAT BARU: Agus Sujarwadi (memakai odeng), dikukuhkan sebagai ketua LPK-RI Pamekasan periode 2021/2026.

KABARMADURA.ID, PAMEKASAN-Agus Sujarwadi resmi dikukuhkan menjadi ketua Lembaga Perlindungan Konsumen Republik Indonesia (LPK-RI) Pamekasan periode 2021/2026, Selasa (7/9/201).

Prosesi pelantikan dilaksanakan di ruang pertemuan salah satu rumah makan di Pamekasan. Dipandu langsung oleh Ketua DPD LPK-RI Jawa Timur Muhammad Hosen dan disaksikan oleh semua pengurus LPK-RI Pamekasan

Setelah dikukuhkan, dia berjanji akan konsentrasi mengurai persoalan layanan konsumen yang terjadi di Pamekasan. Menurutnya, konsumen harus terlindungi dari tindakan melawan hukum dari semua layanan yang merugikan.

Mantan aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam (PMII)  itu juga bertekad mendorong berbagai pelayanan masyarakat di semua sektor berjalan sesuai dengan ketentuan.

Baginya, fokus pada masalah konsumen dan penyedia, karena dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, setiap orang yang dirugikan, baik berupa pelayanan atau jasa, atau pembiayaan, bisa ditangani melalui LPK-RI  Pamekasan. Konsumen yang dirugikan bisa melaporkan ke LPK-RI Pamekasan, kemudian dimediasi.

”Karena kami ingin memastikan kepastian hukum itu betul-betul dirasakan oleh semua orang,” tuturnya diiringi dengan senyum sumringah usai dikukuhkan.

Dalam waktu dekat, mantan ketua Partai Gerindra Pamekasan itu akan mensinergikan programnya dengan berbagai terobosan yang sesuai dengan tugas dan fungsi (tupoksi).

“Pokoknya setiap orang tidak mempunyai kepastian hukum, atau dirugikan dalam hukum antara kedua belah pihak itu, di jual beli, layanan rumah sakit, layanan perbankan dan lainnya itu, merupakan ranah kami,”ujarnya.

Sedangkan semangat yang dibangun dari pengurus LPK-RI Pamekasan, yaitu optimisme membela konsumen.  Beberapa kasus di Pamekasan yang belum tuntas adalah seperti di Bank Rakyat Indonesia (BRI), persoalan di Bank Negara Indonesia (BNI) dan banyak kasus pengambilan paksa oleh debt collector.

“Tujuan utama kami membantu masyarakat, melayani masyarakat, mendampingi masyarakat, bagaimana mendapatkan kepastian hukum,” ujar Agus. (rul/waw)

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *