oleh

Nasib Partai Baru di Ujung Tanduk

KM/ABDUL WAHED-Surokim Abdus Salam, Pengamat Politik UTM.

Kabarmadura.id/SAMPANG-Kontestasi politik lima tahunan Kabupaten Sampang menjadi penentu eksistensi partai politik baru di Kota Bahari. Pasalnya, untuk menjaga marwah partai yang ada, sejumlah perwakilan kadernya dituntut untuk duduk di kursi parlemen.

Hal tersebut disampaikan Pengamat Politik Universitas Trunojoyo Madura (UTM) Surokim Abdus Salam. Surokim mengatakan, kontestasi politik Madura bagi partai baru menjadi ajang perjudian untuk tetap bertahan hidup di Bumi Madura.

“Bulan April mendatang menjadi tonggak pembuktian keberadaannya di empat kabupaten di Madura; apakah mampu mengantarkan calonnya menuju meja legislatif atau hanya menjadi peserta pemilu tanpa wakil di parlemen,” katanya.

Kondisi tersebut bukan tanpa sebab. Pasalnya, mayoritas pemilih di Madura terpatron dari sisi kekuasan sejumlah pihak. Bahkan, kontes pemilih yang agamis menjadi momok menakutkan bagi sejumlah partai yang beru menjajaki politik pulau yang identik dengan sate dan kerapan sapi tersebut.

Kalau yang menjadi pengurus adalah orang baru di politik Madura, jelas ini akan sangat berat untuk mengusung calonnya. Sebaliknya; kalau di tubuh organisasinya terdapat sejumlah tokoh berpengaruh di Madura, maka ada kemungkinan mendapat suara.

“Nah langkah tersebut biasanya disebut menggantikan baju politikus lawas, salah satu contohnya partai Nasdem yang dalam kemunculannya terdapat sejumlah tokoh besar dan berpengaruh yang berubah baju dari partai terdahulunya ke partai Nasdem. Nah ini boleh saja dalam dunia politik,” timpalnya.

Selain itu, politik Madura juga kental dengan kepatuhan terhadap sejumlah klaster pemenangan, di mana para pemilih di Madura, cenderung lebih melihat orang yang menjadi tim pemenangannya, sehingga sulit dirasuki oleh tim baru yang baru dikenal, meskipun pengaruh politik uang juga kuat di Madura.

“Sampang dan Bangkalan menjadi perhatian khusus dalam dunia politik Madura pada umumnya. Di dua daerah tersesbut kerap menjadi perbincangan akibat kejadian yang kerap menjadi acuan aturan baru karena sebelumnya belum pernah terjadi. Salah satunya konflik pilkada yang harus dilakukan berulang kali,” tukasnya. (awe/nam)

Komentar

News Feed