oleh

Negara dan Pelayanan Publik

Oleh:

Mahathir Muhammad Iqbal

Dosen Departemen Ilmu Pemerintahan UNIRA Malang

Ada hal menarik dalam berita yang dilansir harian Kompas edisi 26 Januari 2018. Disana dilaporkan bahwa ada empat kabupaten di Provinsi Lampung yang menerima rapor merah dari Ombudsman Republik Indonesia (ORI), terkait dengan komitmennya yang rendah terhadap pelayanan publik.

Empat Kabupaten itu adalah Pringsewu, Pesawaran, Lampung Tengah, dan Lampung Timur. Dalam hasil penilaian, Kabupaten Pringsewu memperoleh nilai terendah 13,07. Pesawaran meraih nilai 21,97, Lampung Tengah 28,08, dan Lampung Timur 41,63.

Penilaian ini didasarkan atas beberapa indikator, yakni: ada instansi yang tidak mencantumkan standar operasional prosedur (SOP) dan tarif pengurusan perizinan yang tidak jelas; tidak adanya meja pelayanan dan ruang tunggu; tidak adanya sarana penunjang yang memadai bagi penyandang disabilitas; dan yang lebih parah, seperti yang sudah dikatakan oleh Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Lampung, Nur Rakhman Yusuf, bahwa ada instansi yang tidak memahami tugas pokok dan fungsinya (tupoksi).

Dalam berita itu juga dilansir sebuah data yang mencengangkan. Bahwa sepanjang tahun 2017, Ombudsman Lampung juga menerima 214 laporan terkait dugaan maladministrasi oleh penyelenggara pelayanan publik. Sebuah angka yang fantastis, karena itu berarti rata-rata tiap hari terjadi 1,7 maladministrasi pelayanan publik.

Jika ini dibiarkan berlarut-larut dan tidak segera diperbaiki, masyarakat Lampung bisa kehilangan kepercayaan kepada pemerintah daerah. Masyarakat mulai melirik ke pelayanan yang diberikan oleh pihak swasta atau organisasi kemasyarakatan yang mungkin bisa jadi lebih murah atau mahal tetapi cukup bermutu dan memuaskan.

Fungsi Substansi Negara

            Didalam kajian Ilmu Administrasi Publik, dikenal hanya ada dua fungsi pokok dari eksistensi Negara. Fungsi itu ialah: to regulate dan to serve. Untuk mengatur dan untuk melayani. Siapa yang diatur dan dilayani? Tidak lain dan tidak bukan adalah warga negara.

Dalam konteks tersebut, maka pemerintah, dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah, mempunyai kewajiban menyediakan, sedangkan warga negara mempunyai hak mendapatkan pelayanan publik yang prima.

Dalam perspektif legalitas hukum, pemerintah sendiri sebenarnya sudah menerbitkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, disusul dengan Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012, ditambah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara  dan Reformasi Birokrasi (Permenpan-RB) Nomor 15 tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan, hingga Permenpan-RB Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Inovasi Pelayanan.

Hal ini penting untuk dikemukakan, mengingat pelayanan publik menjadi salah satu faktor utama bagi tercapainya reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Oleh karenanya, seperti yang dikutip oleh Hayat (2017) dari Lembaga Administrasi Negara (LAN), bahwa ada beberapa faktor dalam mengoptimalkan pelayanan publik, yakni kepemimpinan, budaya organisasi, kelembagaan, tata kerja, standar pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengendalian dan evaluasi, sarana dan prasarana, penggunaan teknologi informasi, dan pengelolaan sumberdaya manusia.

Hambatan dan Tantangan

Harus diakui, bahwa mengimplementasikan penyelenggaraan pelayanan publik yang prima bukanlah perkara mudah untuk dilakukan. Almarhum Prof. Irfan Islamy, guru besar Fakultas Ilmu Administrasi Publik Universitas Brawijaya Malang, dalam salah satu risalahnya yang tidak dipublikasikan, menyebutkan ada beberapa hambatan dan tantangan yang akan dihadapi, terkait dengan tekad pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan publik yang prima.

Pertama, Apakah birokrasi kita di daerah telah memahami makna perbedaan antara konsep dan implementasi “government” dan “governance”?Hal ini perlu kita angkat karena selamaini aparat birokrasi kita di daerah dalam menjalankan tugasnya masih kental ketergantungannya pada aksioma paradigma lama “government” yang dikenal dengan mekanisme komando dan pengendalian (command and control mechanism).

Kedua, pelayanan publik bisa dikatakan berhasil bila mampu menjawab tantangan tentang kemampuan birokrasi untuk berkoeksistensi dengan nilai-nilai atau prinsip demokrasi.Birokrasi kita yang begitu lama direkayasa lewat mekanisme komando dan pengendalian akhirnya telah begitu kuat membentuk budaya birokrasi yang hierarkhis, structural, atas-bawah, mediokratis (sekedar menjalankan perintah alasan), tidak responsif, tidak kreatif apalagi inovatif. Dengan kata lain, birokrasi kita masih suka menjaga jarak dengan masyarakatnya dan memposisikan dirinya sebagai pangreh praja (penguasa rakyat) daripada sebagai pamong praja yang berperan melindungi kepentingan rakyat.

Ketiga, banyak pemerintah daerah yang tidak memiliki infrastruktur administratif (unit reformasi, tenaga reformis, konsultan, dan sebagainya) yang memadai untuk dapat memikirkan dan melakukan reformasi birokrasi secara berkelanjutan. Struktur organisasi pemerintah daerah juga tidak memiliki suatu unit yang secara khusus menangani masalah-masalah yang terkait dengan reformasi birokrasi sehingga kegiatan reformasi birokrasi dilakukan secara asal-asalan, tidak terprogram dengan baik. Dengan demikian sulit mengharapkan hasil yang baik dari kegiatan seperti itu. hal itu juga jadi bertambah runyam ketika pemerintah daerah tidak memiliki sumber-sumber (sarana dan prasarana) yang memadai untuk menyelenggarakan kegiatan pelayanan publik yang optimal.

Keempat, Banyak para pejabat pemerintah yang kehilangan orientasinya pada “kepentingan publik”dan mereka lebih banyak memikirkan atau berorientasi pada masalah pemuasan “kepentingan diri”, hedonis, prestise, dan perebutan kekuasaan.

Terakhir, Persiapan menghadapi pihak-pihak yang akan menolak perubahan. Penolakan terhadap perubahan oleh berbagai pihak baik dari dalam maupun luar birokrasi dengan berbagai alasan baik yang rasional maupun irrasional bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Banyak orang baru mendengar istilah ‘reformasi’ saja sudah bermuka masam dan takut.Apalagi bagi mereka atau institusi mereka atau systemprosedur kerja mereka yang nantinya akan terkena oleh arus reformasi tersebut pastilah akan bersiap-siap dan pasang kuda-kuda untuk melawan reformasi tersebut yang dirasakan akan mengancam eksistensi dan kepentingannya.

Akhirnya, menghadirkan pelayanan publik yang prima merupakan conditio sine quanon yang tiada henti untuk meningkatkan kinerja pemerintah. Bukankah wakil Bupati Pringsewu sudah berkomitmen bahwa, “kami akan berupaya maksimal untuk memperbaiki kinerja pelayanan publik agar tahun depan mendapat rapor hijau dari ombudsman”. Dus, sekali layar terkembang, pantang untuk berlabuh.

 

Komentar

News Feed