Nelayan Gerah, CSR PHE WMO Tidak Diberikan Merata ke Desa-Desa Terdampak

  • Whatsapp
(FOTO: KM/FA'IN NADOFATUL M.) BELUM DIRASAKAN: Nelayan Arosbaya dan Sepulu melakukan audiensi dengan PHE WMO yang dijembatani Komisi C DPRD Bangkalan

KABARMADURA.ID, BANGKALAN-Nelayan dari Kecamatan Arosbaya dan Sepulu, Bangkalan, curhat ke wakil rakyat. Mereka mempertanyakan kejelasan corporate social responsibility (CSR) dari PT Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore (PHE WMO).

Dalam audiensi di kantor DPRD Bangkalan pada Kamis (16/9/2021) itu, nelayan memastikan terdampak kegiatan ekspolrasi migas PHE WMO di perairan Kecamatan Sepulu, Bangkalan.

Bacaan Lainnya

Dengan pendampingan Komisi C DPRD Bangkalan dan Forum Komunikasi Pengusaha Pemuda Sepulu (FKPPS), nelayan melontarkan banyak pertanyaan ke PHE WMO.

Bahkan, Penggagas FKPPS Ahmad Kholiq Nor merasa bahwa PHE WMO tidak mensosialisasikan kegiatan CSR-nya. Sejak tahun 2013 lalu, PHE WMO disebut tidak perhatikan nelayan setempat. Sosialisasi dari PHE WMO yang tidak disepakati nelayan juga tidak ditindaklanjuti

Dia menekan agar PHE WMO bisa mensosialisasikan sebelum melakukan kegiatan baru. Kegiatan baru itu berupa pengeboran Sumur Eksplorasi PHE 2-3 di laut utara Bangkalan. Sedangkan sosialisasi yang diinginkan, secara tatap muka atau offline bukan virtual.

“Selama ini keinginan masyarakat nelayan tidak terakomodir. Mestinya jika ada larangan mancing berapa ratus meter dari kegiatan PHE WMO, harus ada penyediaan pengganti. Sebagai bukti adanya kontribusi, tapi selama ini tidak ada,” paparnya usai melakukan audiensi di ruang Paripurna DPRD Bangkalan.

.Nelayan yang mengadu ke dewan itu diklai perwakilan dari 7 desa di Kecamatan Sepulu dan terdampak kegiatan PHE WMO. Antara lain Desa Gunilap, Desa Kelapayan, Desa Sepulu, Desa Tanah Biru Barat, Desa Maneron, Desa Rancak dan Desa Labuhan.

“Sementara yang tersentuh hanya desa Labuhan. Kalau PHE tetap menjadi perusahaan siluman seperti ini terus, maka akan ada gerakan dari kecamatan-kecamatan lain seperti Klampis, Tanjung Bumi dan Arosbaya,” ancam Kholiq.

Implementasi CSR dari PHE WMO dalam bentuk beberapa pelatihan dinilai tidak jelas, karen tidak bisa dihelaskan pesertanya masyarakat yang mana.

Di tempat yang sama usai audiensi, Wakil Ketua Komisi C DPRD Bangkalan Suyitno membenarkan adanya keluhan nelayan itu. Dia menilai, ada kegiatan CSR, namun hanya difokuskan di Desa Labuhan,  desa lain tidak merasakan.

“Padahal kan yang terdampak ini sampai kecamatan Tanjung Bumi. Kalau menurut kami ini belum tepat sasaran. Karena di perda, bagaimana caranya 65 persen CSR di wilayah terdampak langsung dan sisanya di wilayah lain di luar kecamatan yang terdampak,” ujarnya.

Mengenai paparan PHE WMO mengenai 12 kegiatan CSR-nya di tahun 2020, menurut Suyitno, tidak begitu nampak. Seperti bantuan bank sampah maupuan pelatihan lainnya belum dirasakan masyarakat. Penilaiannya itu karena dirasakan sendiri, karena kebetulan dia merupakan warga Desa Sepulu.

Ke depan dia meminta, harus ada komunikasi yang baik dengan masyarakat terdampak. Dia ingin CSR yang diberikan di Kecamatan Sepulu sebanyak 50 persen.

“Artinya kami melihat dari PHE WMO menyerap aspirasi CSR-nya tidak dari bawah. Penerima manfaat bantuan bank sampah 1.500 warga. Padahal jumlah warga di desa Labuan saat Pilkades kemarin jumlahnya 600, saat Pileg jumlah desannya 800. Ini sisanya dari mana,” terangnya.

Terpisah, Kepala Departemen Humas SKK Migas  Jabanusa Indra Zulkarnaen mengatakan, di tahun 2021 ada 12 program yang telah dan akan dilaksanakan. Soal adanya nelayan yang merasa belum terdampak CSR, Indra berjanji akan melakukan komunikasi kembali.

“Atas arahan dari Komisi C tadi akan kami komunikasikan kembali dengan nelayan. Selain itu kami menyarankan agar aspirasi atau usulan PPM dari masyarakat bisa diusulkan melalui Musrenbang Pemkab Bangkalan,” jawabnya.

Dikatakan, program CSR yang merupakan program pemberdayaan masyarakat dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), harus berupa kegiatan yang bermanfaat untuk masyarakat terdampak dari sekitar daerah operasi. Program pemberdayaan masyarakat (PPM) tersebut harus ada kesepakatan dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan.

General Manajer (GM) Zona 11 Regional 4 Indonesia Timur Subholding Upstream Pertamina Muhammad Arifin yang turut hadir dalam pertemuan tersebut menuturkan, selama ini pihaknya sudah melaksanakan program CSR di Kecamatan Klampis, Kecamatan Sepulu dan Kecamatan Tanjungbumi.

Berangkat dari permasalahan yang ada di masyarakat dan hasil sosial mapping, dia menggagas beberapa program pemberdayaan masyarakat.

“Intinya kami ingin keberadaan perusahaan harus bermanfaat dan memiliki multiplier effect bagi masyarakat sekitar. Kami memadukan kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan kegiatan pelestarian lingkungan,” ujar Arifin memungkasi wawancara.

 

Reporter: Fa’in Nadofatul M

Redaktur: Wawan A. Husna

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *