oleh

Nelayan Keluhkan Sampah, Dinas Saling Lempar Tanggung Jawab

Kabarmadura.id/Bangkalan-Masyarakat nelayan kampung Lebak Bangkalan mengeluhkan sampah yang ada di daerah mereka yang tidak tertangani dengan baik. Banyaknya sampah di laut dianggap dapat mengancam ekosistem yang hidup di laut.

Suparto, salah satu nelayan Lebak mengatakan, persoalan sampah sangat merugikan warga Lebak yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai nelayan. Pasalnya, banyak alat tangkap yang rusak akibat sampah tersebut.

“Banyak sampah yang nyangkut di jaring, sampahnya juga banyak dan berat jadi bikin rusak. Seharusnya dapet ikan ini malah dapat sampah,” katanya.

Suparto berharap pemerintah melakukan tindakan yang cepat mengenai permasalahan sampah laut ini, karena sudah menjadi persoalan yang mendesak untuk ditangani.

“Semoga ada tindakanlah dari pemerintah. Karena ini kan sangat merugikan kami yang mencari nafkah di laut. Kalau penghasilan sedikit nanti untuk mencukupi kebutuhan harus dengan apa?” keluhnya.

Kasi Sarana dan Prasarana (Sarpras) Penangkapan Ikan Dinas Kelautan dan Perikanan Bangkalan Bambang Harto Supriyadi mengungkapkan, menumpuknya sampah tersebut karena hal tersebut dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap sampah.

“Menumpuknya  sampah ini terjadi karena kesalahan masyarakat yang kurang sadar terhadap pengelolaan sampah,” ujarnya, Selasa (11/02/2020).

Mengenai keluhan masyarakat terkait alat tangkap, Bambang mengatakan pembagian alat tangkap atau bantuan alat tangkap terhadap nelayan memang dibatasi untuk kebaikan ekosistem.

“Untuk bantuan alat tangkap dari pemerintah memang tidak pernah rata. Terkadang satu kecamatan dapat, namun kecamatan yang lain belum dapat. Hal ini bertujuan agar ekosistem tetap baik, ini sebagai bentuk agar seimbang antara ekosistem yang akan ditangkap dan pendapatan ikan nelayan, kalau sekaligus kan tidak seimbang,” jelasnya.

“Untuk kerugian yang dirasakan nelayan, kan itu sudah menjadi tanggung jawabnya dan sudah menjadi resikonya” kata Bambang menambahi.

Sementara itu, Kepala Dinas (Kadis) Lingkungan Hidup (LH) Hadari mengatakan, kebijakan mengenai laut bukan menjadi wewenang DLH, termasuk persoalan sampah.

“Laut bukan menjadi wewenang DLH tapi sudah menjadi wewenang provinsi. Kalaupun nanti kita melakukan pembersihan, kita izin dulu ke provinsi atau melibatkan Polres karena wewenang Polres mengikuti pusat yang lebih tinggi dari provinsi,” pungkasnya. (km50/pai)

Komentar

News Feed