oleh

Nelayan Sering Terobos Wilayah Terlarang HCML

KABARMADURA.ID, SAMPANG -Manajemen Husky CNOOC Madura Limited (HCML) meminta nelayan tidak menerobos daerah terbatas dan terlarang di wilayah produksi lapangan BD di perairan Mandangin, Sampang. Sebab, lokasi itu ditetapkan sebagai Obyek Vital Nasional (OBVITNAS) oleh pemerintah pusat.

Hal itu, berdasarkan surat dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 17 Oktober  tahun 2017. Dalam surat itu, ada dua kategori daerah terlarang. Pertama, daerah terlarang fasilitas produksi (FPSO dan Platform). Sementara kategori kedua, daerah terbatas fasilitas produksi dan pipa penyalur gas bawah laut dari platform BD menuju landing point Pasuruan.

Manajer Produksi HCML Eka Hermanadi mengungkapkan, ada empat koordinat daerah terlarang fasilitas produksi (FPSO dan platform). Serta, terdapat 13 koordinat daerah terbatas fasilitas produksi dan pipa penyalur gas bawah laut. “Yakni dari platform BD menuju landing point Pasuruan,” katanya.

Dikatakan, lapangan BD sendiri terletak di lepas pantai Selat Madura, Jawa Timur. Tepatnya sekitar 65 kilometer sebelah Timur Surabaya dan 16 kilometer sebelah Selatan Pulau Madura. Sumur-sumur gas di sana berada di sekitar kawasan Kepulauan Mandangin, Kabupaten Sampang.

Sumur itu diproyeksikan menghasilkan 442 BCF (Billion Cubic Feet) gas bumi dan 18,7 MMBL kondesat selama 13 tahun. Sehingga, diharapkan nelayan tidak terobos wilayah terlarang.

“Kami berharap dari lapangan BD ini bisa diproduksi minyak dan gas bumi untuk memasok persediaan nasional. Bagaimanapun energi sangat dibutuhkan untuk menggerakkan roda perekonomian nasional,” kata Eka.

Dia menambahkan, jika operasional HCML di lapangan BD tersebut membutuhkan dukungan dari masyarakat sekitar. Masyarakat diharapkan ikut menjaga Obyek Vital Nasional. Sehingga, tidak menerobos wilayah terlarang. Sebab, tindakan itu membahayakan nelayan, keselamatan lingkungan dan fasilitas energi di lokasi.

Eka menambahkan, jika nelayan menerobos bisa berdampak pada kebocoran minyak dan gas bumi. “Itulah mengapa kami melakukan sosialisasi kepada para nelayan bersama instansi pemerintah setempat. Kami tahu daerah terlarang tersebut masuk dalam area pencarian ikan. Sehingga, sosialisasi terus dilakukan,” kata Eka.

Eka Hermanadi menuturkan, pihaknya sudah pernah melakukan sosialisasi itu. Sosialisasi dilakukan di Pulau Mandangin, 27 November 2020. Pihaknya berharap masyarakat bekerja sama soal wilayah tangkapan nelayan. Sementara nelayan meminta HCML meminta ada tanda pembatas. Sehingga, nelayan tidak melintas di areal terlarang. (man/nam)

 

 

Komentar

News Feed