Netralitas KPU Dinilai Cederai Demokrasi

  • Whatsapp
SUROKIM: Pengamat politik dari Universitas Trunojoyo Madura (UTM).

Kabarmadura.id/Bangkalan-Banyaknya kasus yang menjerat penyelenggara pemilu, baik Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bangkalan, dinilai telah mencederai sistem demokrasi.

Pengamat politik asal Bangkalan Surokim mengaku, dirinya sangat meragukan netralitas KPU dalam menyelenggarakan pemilihan umum (pemilu) 2019 beberapa waktu lalu. Sebagai penyelenggara, dirinya menilai KPU tidak profesional dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab.

“Sejak awal harus diingatkan agar mereka penyelenggara lurus dan teguh profesional dan itu harus terus didorong agar mereka teguh berintegritas,” katanya, Selas (17/9).

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Budaya (FISIB) ini mengungkapkan, untuk menndorong integritas para penyelenggara pemilu di Madura dalam menghadapi tantangan serius dan juga pelik. Jika ada penegakan hukum terhadap pelanggaran dari penyelenggara, Surokim melihat itu sebagai progres yang baik dan layak diapresiasi.

“Bagaimanapun masyarakat Madura mendambakan pemilu bisa luber dan jurdil tanpa kecurangan massif sistemik dan terstruktur agar citra penyelenggara pemilu di Madura menjadi positif,” paparnya.

Surokim menjelaskan, tentu tidak mudah dan butuh penguatan integritas yang berlapis, sebab, itu menjadi relasi simbiosis mutualisme antara penyelenggara dan peserta pemilu.

“Jadi saya mengapresiasi langkah-langkah penegakan hukum untuk menuju penyelenggara berintegritas,” ujarnya.

Lebih lanjut Surokim menyampaikan, selain melalui perbaikan regulasi strategis dan regulasi teknis juga berkaitan dengan integritas penyelenggara pemilu, jika penyelenggara memiliki integritas kuat, dirinya berpikir, akan bisa menguatkan kelemahan-kelemahan di tataran regulasi demikian juga sebaliknya. Dengan demikian, ada penegakan kode etik terkait penyelenggara itu merupakan hal positif untuk memperbaiki pemilu di Madura.

“Ya harus ditunggu dan terus didorong agar DKPP bisa segera memutus perkara pengaduan yang dilakukan penyelenggara pemilu, sehingga publik Madura akan tahu problem yang terjadi. Menurut saya sudah saatnya kian terbuka dan transparan agar menjadi bahan edukasi dan juga warning bagi para penyelenggara agar berintegritas,” terangnya.

Sementara itu, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bangkalan Ahmad Mustain Saleh menerangkan, hingga saat ini belum ada keputusan dari DKPP. Bahkan dirinya mengaku, masih menunggu pelaksanaan sidang pemutusan perkara tersebut.

“Nunggu jadwal dari DKPP,” singkapnya. (ina/pin)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *