oleh

Nihil Desa Cairkan DD/ADD Tahap I

Kabarmadura.id/Sumenep-Pencairan dana desa dan alokasi dana desa (DD/ADD) tahap I sudah bisa dilakukan pada Januari lalu. Namun, belum ada satu desa pun yang mencairkan karena tahapan pencairan dana desa belum diselesaikan. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Bidang (Kabid) Pemberdayaan Desa (Pemdes) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sumenep Supardi. Ia mengaku sudah menyampaikan surat edaran ke desa melalui kecamatan.

“Tahapan yang harus diselesaikan oleh desa di antaranya musdes, RKPDes, RPJMDes, RAPBDes, APBDes, perdes, perkades, dan yang terakhir SK kepala desa. Dan sejauh ini kami belum terima laporan satu desa pun yang menyelesaikannya,” katanya, Kamis (26/3/2020).

Padahal sejauh ini pihaknya mengaku sudah melakukan sosialisasi kepada aparatur desa terkait penyelesaian tahapan tersebut. Sayangnya masih belum ada desa yang mencairkan DD/ADD tersebut, sehingga otomatis desa juga belum bisa merealisasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2020.

Padahal, idealnya pasca dilantik pada akhir tahun kemarin para kepala desa terpilih mestinya segera mematangkan program kerja, serta pembentukan perangkat-perangkatnya.

“Dari Januari kemarin sudah bisa dicairkan, tapi kami sudah berkali-kali menyampaikan, tetapi tidak satupun yang melaksanakan. Melalui pak camat sudah, untuk disampaikan langsung ke kades-kades tidak bisa, karena dilarang melakukan perkumpulan,” imbuhnya

Pihaknya sudah melayangkan surat edaran kepada pemerintah desa melalui pemerintah kecamatan. Dalam surat tersebut memang sudah ada beberapa peringatan meskipun tidak diterangkan sanksi-sanksi yang akan diberlakukan nanti.

Menanggapi itu Komisi l DPRD Sumenep Nurus Salam menyampaikan, DPMD harus lebih intensif memberikan pembinaan terhadap seluruh desa di ujung timur Pulau Madura ini, terlebih terhadap desa-desa yang masih belum menyelesaikan beberapa tahapan awal menjabat.

Pria yang biasa disapa Oyuk itu menambahkan, berbagai rentetan yang dimaksud mulai dari musyawarah desa (musdes) hingga nanti sampai pada tahapan peraturan lokal desa adalah kunci atau syarat untuk bisa merealisasikan APBDes.

 

“Kalau APBDes belum ada bagaimana kinerjanya ke depan. Makanya ini perlu menjadi perhatian utama khususnya DPMD,” tanggapnya. (ara/pai)

Komentar

News Feed