KABAR MADURA | Tidak satu pun pasar di Sumenep berstandar nasional Indonesia (SNI). Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan (Diskop UKM dan PP) Sumenep menuai sorotan.
Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep Juhari menyampaikan, anggaran untuk pasar di kabupaten paling timur Pulau Madura ini terus digelontorkan. Namun sayangnya, hingga saat ini masih belum ada bukti konkret terkait keberadaan pasar ber-SNI.
“Proyeksi katanya Pasar Anom, tetapi hingga saat ini kualitasnya masih jauh. Hujan-hujan seperti saat ini masih sangat becek,” kata dia.
Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sumenep itu menekan Diskop UKM dan PP tahun ini bekerja dengan baik, yakni dengan menentukan skala prioritas fasilitas pasar yang harus dibenahi untuk segera berstandar SNI.
“Masak tahun ini masih belum terwujud. Padahal, anggaran sudah terus digelontorkan,” paparnya.
Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Perdagangan Diskop UKM dan PP Sumenep Idham Halil mengaku, banyak yang harus dibenahi untuk bisa berstatus SNI.
Dia mengatakan, pembenahan sarana prasarana (sarpras) dan infrastruktur terus dianggarkan setiap tahunnya. Anggaran proyek tersebut selalu di atas setengah miliar; bukan hanya peningkatan jalan, melainkan juga pembangunan saluran air. Tahun lalu, proyek pembenahan pasar tersebut tembus Rp580.677.946.
Termasuk untuk fasilitas pasar, pihaknya mengaku sudah melakukan berbagai upaya, salah satunya dengan melakukan pembangunan untuk menfasilitasi pedagang sayur, hal itu untuk memetakan pedagang di Pasar Anom.
“Kalau fasilitas memang terus kami upayakan, tetapi dananya masih belum cukup. Kami nanti petakan pedagang dulu. Kalau infrastrukturnya, nanti kami benahi juga,” paparnya.
Pewarta: Moh. Razin
Redaktur: Hairul Anam
