Nihil Payung Hukum untuk Menindak, Aktivitas Pemotongan Kapal Ilegal Dibiarkan

(FOTO: KM/FATHURROHMAN) DIBIARKAN: Salah satu perusahaan pemotongan kapal di Desa Tanjung Jati yang hingga saat ini belum diketahui nama perusahaana dan pemiliknya.

KABARMADURA.ID | BANGKALANAktivitas pemotongan bangkai kapal di Kamal, Bangkalan, hingga saat ini belum tercatat dalam data Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Bangkalan.

Pemotongan kapal yang beroperasi di pesisir selatan Bangkalan itu, Kepala Bidang (Kabid) Peizinan DPMPTSP Bangkalan Yudistira mengungkapkan, data yang ada padanya hanya empat perusahaan, keempatnya pun bukan termasuk pemotongan kapal, melain reparasi kapal. Empat perusahaan itu yakni, PT. Ben Satoso, PT. BTS, PT. Gapura dan PT. Adiluhung.

Dengan tidak terdata, pihak DPMPTSP tidak mengetahui nama perusahaan yang beroprasi di Desa Tanjung Jati tersebut, termasuk siapa pemiliknya.

Bacaan Lainnya

“Pemotongan kapal itu sampai saat ini izinnya belum diketahui, kewenangan atas izin di wilayah pesisir itu bukan kami mas tapi langsung provinsi dan pusat,” ungkapnya, Kamis (3/3/2022).

Dia mengakui, sudah banyak lembaga yang menyoroti perusahaan tersebut. Sebab, dampak terhadap lingkungan akibat pemotongan itu sangat dirasakan masyarakat. Meskipun begitu, pihaknya mengaku tidak memiliki kewenangan dalam penertiban.

“Kami juga kesulitan menemui usernya, jadi kami sudah beberapa kali sidak dengan mitra kami, Komisi A DPRD Bangkalan, tidak pernah ditemui pemiliknya. Kalau datang ke sana, hanya ditemui oleh pekerjanya, mereka kan cuman bekerja, tidak mengetahui administrasi perusahaan,” imbuh Yudis.

Yudis tidak menutupi bahwa Pemerintah Bangkalan juga kebingungan dengan perusahaan pemotongan kapal tersebut, karena tidak memiliki payung hukum dalam melakukan penertiban.

“Kami tidak mempunyai payung hukum untuk bisa menindak pemotongan kapal, seumpama kami gegabah menutup perusahaan orang, bisa dituntut balik,” lanjutnya.

Tak hanya itu, jika memang sudah mengantongi izin dari provinsi dan pusat, maka secara hirarki juga membutuhkan rekomendasi dari pemerintah daerah. Akan tetapi, pihaknya belum pernah mengeluarkan rekomendasi untuk perusahaan tersebut.

“Secara hirarki meskipun ranahnya provinsi atau pusat harus memalui rekomendasi dari kita, selama ini kan tidak ada,” pungkasnya.

Reporter: KM63

Redaktur: Wawan A. Husna

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.