Nilai Objek Tanah Tidak Memakai Zonasi NJOP

  • Whatsapp
(FOTO: KM/JAMALUDDIN) PENETAPAN: Penentuan harga tanah berdasarkan harga pasaran, bukan zona NJOP.

KABARMADURA.ID, SAMPANG-Penerapan tarif bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) di Sampang tidak mengacu pada zonasi nilai jual objek pajak (NJOP). Pasalnya, NJOP masih membutuhkan penyesuaian dengan harga pasaran.

Kepala Bidang (Kabid) Pendapatan Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Sampang, Chairiyah menuturkan, pendapatan asli daerah (PAD) di Sampang memang salah satunya dari BPHTB, tetapi tidak ada pemaksaan kepada masyarakat untuk membayar pajak tanah tersebut, alasannya karena keinginan masyarakat itu sendiri. Namun, jika ada masyarakat yang hendak mengurus sertifikat tanahnya, tetap bayar BPHTP, tetapi harus datang ke tempat kerjanya.

Bacaan Lainnya

Di Sampang, tarif BPHTP didasari Perda Nomor 4 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan Perda Nomor 1 Tahun 2020, tentang Pajak Daerah.

“Kami tidak memaksa masyarakat bayar pajak, jika butuh sertifikat silahkan diurus. Nah, di situ nanti ada penarikan pajak,” tuturnya, Rabu (3/2/2021).

Adapun untuk target BPHTP, pada tahun 2020 Rp3,5miliar, dan capaiannya melebihi target, yakni Rp3,523 miliar. Untuk tahun 2021 ini, ada kenaikan, yang awalnya Rp3,5 miliar menjadi Rp4,5 miliar.

Mengenai strategi untuk capai target, Chairiyah mengaku tidak ada. Sebab masyarakat yang hendak membayar pajak tanah tersebut datang ke tempat kerjanya untuk dapat sertifikat. Dan itu atas kemauan sendiri.

“Tidak ada strategi yang kami lakukan, hanya saja masyarakat datang ngurus sertifikat, karena mungkin dinilai sangat penting sebagai identitas kepemilikan,” imbuhnya.

Untuk objek NJOP, tidak memakai zonasi, yang dipakai dasar transaksi di lapangan. Karena jika berpatokan dengan zona NJOP, belum mendekati harga pasar. Jadi harus ada penyesuaian.

“Kami tidak memakai zonasi NJOP, karena belum ada penetapan harga pasar. Untuk menentukan harga juga melihat dari kondisi tanah,” pungkasnya. (mal/km58)

LANDASAN HUKUM

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

SAMPANG

Target 2020: Rp3,5 miliar

Capaian: Rp3,523 miliar

 

Target 2021 ini: Rp4,5 miliar.

 

Landasan:

  • Perda Nomor 1 Tahun 2020Tentang Pajak Daerah

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *